Jakarta | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 2024. Aduan tersebut masuk setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Laporan-laporan itu menyoroti dugaan tindakan atau keputusan penyelenggara pemilu dalam proses pencalonan, yang menurut para pengadu perlu diperiksa melalui mekanisme etik. Penerimaan pengaduan belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Setiap laporan masih harus ditelaah sesuai prosedur yang berlaku sebelum DKPP menentukan langkah berikutnya.
Anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Pengaduan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menyatakan bahwa seluruh laporan tersebut sedang diverifikasi. Keterangan itu disampaikannya di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 November 2026. Tahap verifikasi diperlukan untuk menilai kelengkapan administrasi dan materi pengaduan, termasuk memastikan apakah laporan memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. DKPP belum menyampaikan bahwa kelima laporan telah memasuki pemeriksaan persidangan. Karena itu, status yang dapat dipastikan pada saat keterangan diberikan adalah bahwa laporan masih berada dalam proses awal penanganan.
Dalam proses verifikasi, pengaduan masyarakat diperiksa berdasarkan dokumen serta uraian dugaan yang disampaikan pelapor. Apabila persyaratan terpenuhi, laporan dapat diproses lebih lanjut sesuai kewenangan dan tata cara penanganan perkara etik oleh DKPP. Proses tersebut memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keterangan dan bukti, sehingga dugaan dapat dinilai secara berimbang. Hasil akhirnya bergantung pada pemeriksaan yang dilakukan, bukan semata-mata pada waktu pengaduan diajukan atau pada pernyataan para pelapor. Dengan demikian, lima aduan pascaputusan MK itu masih merupakan laporan yang sedang diverifikasi, dan belum dapat diperlakukan sebagai penetapan bahwa penyelenggara tertentu terbukti melanggar etik.
Kelima aduan etik yang diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon wakil presiden belum berada pada tahap pemeriksaan yang sama. Proses penanganannya masih berlangsung, dengan status verifikasi yang berbeda untuk setiap laporan. Karena itu, jumlah aduan yang telah melewati satu tahap pemeriksaan tidak dapat dipahami sebagai keputusan akhir atas pokok perkara. DKPP masih perlu menyelesaikan tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan sebelum menetapkan tindak lanjut lebih lanjut terhadap seluruh laporan tersebut.
Dari lima aduan, dua laporan dinyatakan telah memenuhi persyaratan materiil. Status ini menunjukkan bahwa kedua laporan lolos pemeriksaan atas aspek materiil, tetapi tidak dengan sendirinya berarti DKPP telah membuktikan dugaan pelanggaran etik atau menjatuhkan putusan. Dua laporan lainnya masih menjalani verifikasi administrasi, sehingga kelengkapan persyaratan administratifnya belum dipastikan. Sementara itu, satu laporan dinyatakan belum memenuhi persyaratan administrasi. Perbedaan status tersebut menggambarkan bahwa pemeriksaan setiap aduan dilakukan melalui tahapan tersendiri, dan hasil pada satu laporan tidak otomatis berlaku bagi laporan lainnya.
Informasi yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan siapa pengadu dalam masing-masing laporan ataupun apa isi dan pokok dugaan yang disampaikan. Wiarsa belum bersedia mengungkapkan rincian tersebut, sehingga identitas pihak pelapor maupun uraian aduan tidak sepatutnya diasumsikan. Ia juga tidak memastikan apakah salah satu dari dua laporan yang telah memenuhi syarat materiil berasal dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Dengan demikian, kaitan nama tersebut dan status laporan masih belum terkonfirmasi. Perkembangan berikutnya bergantung pada penyelesaian verifikasi, termasuk pemeriksaan administratif yang masih berjalan. Sampai seluruh tahapan itu rampung dan DKPP menyampaikan keterangan resmi, status kelima aduan tetap bersifat sementara. Belum ada dasar untuk menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai atau bahwa kesimpulan substantif mengenai dugaan etik telah ditetapkan. Pemisahan yang jelas verifikasi administrasi, pemenuhan syarat materiil, dan penilaian atas pokok perkara penting agar publik memahami batas informasi yang telah dikonfirmasi. Untuk saat ini, fakta yang dapat ditegaskan hanya mencakup pembagian status pemeriksaan tersebut, bukan identitas pengadu atau substansi laporan.Dari lima aduan etik yang diterima DKPP setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon wakil presiden, dua di antaranya disebut telah memenuhi syarat materiil. Status tersebut membuka kemungkinan bagi kedua aduan untuk ditindaklanjuti ke tahap persidangan, tetapi bukan berarti perkara sudah diputus atau sidang telah dimulai. Masih ada tahapan yang perlu diselesaikan sebelum proses berikutnya berjalan.
Wiarsa menjelaskan bahwa setelah proses verifikasi yang diperlukan rampung, tindak lanjut atas aduan tersebut menjadi kewenangan bagian persidangan. Dengan demikian, penanganan saat ini perlu dipahami sebagai rangkaian administrasi dan pemeriksaan awal, bukan sebagai keputusan akhir mengenai pokok dugaan pelanggaran etik. Bagian persidangan nantinya yang berwenang menindaklanjuti perkara sesuai prosedur yang berlaku.
Pemenuhan syarat materiil menunjukkan bahwa aduan memenuhi unsur tertentu untuk diproses lebih lanjut berdasarkan pemeriksaan awal. Namun, keterangan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran, menetapkan pihak tertentu bertanggung jawab, atau memastikan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan pelapor akan diterima dalam persidangan. Penilaian atas substansi aduan tetap memerlukan proses lanjutan dan pemeriksaan sesuai mekanisme DKPP.
Karena itu, rencana pelimpahan harus dibedakan dari pelaksanaan sidang. Hingga tahapan yang diperlukan selesai, kedua aduan tersebut masih berada dalam proses penanganan awal. Apabila kelengkapan dan verifikasi telah dituntaskan, bagian persidangan dapat mengambil tindak lanjut sesuai kewenangannya. Informasi mengenai jadwal, agenda, maupun hasil persidangan belum dapat disimpulkan hanya dari pernyataan bahwa aduan memenuhi syarat materiil.
Keterangan Wiarsa juga menegaskan pembagian tahapan dalam penanganan pengaduan: pemeriksaan awal menentukan apakah aduan dapat diteruskan, sedangkan proses persidangan merupakan tahap berikutnya yang ditangani unit terkait. Pemisahan ini penting agar publik tidak menganggap status administratif sebagai kesimpulan etik. Perkembangan perkara selanjutnya bergantung pada penyelesaian tahapan yang masih berjalan serta tindak lanjut resmi dari bagian persidangan, bukan pada dugaan bahwa sidang telah berlangsung atau putusan telah dijatuhkan.
DKPP menegaskan bahwa seluruh aduan yang masuk terkait persoalan etik pascaputusan Mahkamah Konstitusi akan ditangani melalui mekanisme yang berlaku. Setiap laporan perlu ditelaah berdasarkan dokumen dan persyaratan administrasi, sebelum dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan. Ketua DKPP, Heddy Lugito? [No, summary says Wiarsa] Wiarsa menyampaikan bahwa lembaganya berkomitmen memeriksa setiap pengaduan secara cermat dan hati-hati. Karena itu, proses verifikasi menjadi tahap penting untuk memastikan kelengkapan serta kejelasan laporan sebelum penanganan berlanjut.
Dalam proses tersebut, DKPP meminta masyarakat memberi waktu kepada lembaga untuk melakukan pemeriksaan. Permintaan ini disampaikan agar verifikasi dapat berlangsung dengan saksama, bukan sebagai tanda bahwa aduan diabaikan. Wiarsa menegaskan tidak ada pengaduan yang akan dibiarkan tanpa tindak lanjut. Setiap laporan akan memperoleh perhatian sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan terhadap informasi dan berkas yang disampaikan oleh pihak pengadu. Penanganan yang tertib juga diperlukan agar setiap langkah dapat dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan semata-mata tanggapan terburu-buru terhadap perhatian publik.
Apabila dalam pemeriksaan awal ditemukan laporan yang masih membutuhkan perbaikan administrasi, pihak pengadu perlu melengkapi atau memperbaiki persyaratan tersebut. Kelengkapan berkas merupakan bagian dari mekanisme penanganan dan dapat membantu DKPP memahami pokok aduan secara lebih utuh. Pengadu diharapkan memperhatikan kekurangan yang disampaikan serta menyerahkan dokumen yang diperlukan agar laporan dapat diverifikasi lebih lanjut. Dengan demikian, seluruh aduan tetap diproses melalui tahapan yang semestinya, sementara publik dapat mengikuti perkembangan secara proporsional dan memberi ruang bagi pemeriksaan yang teliti. DKPP menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti laporan tanpa mengesampingkan ketentuan administrasi maupun kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. 18 kunjungan
