Jakarta | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah kementerian yang berpeluang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai gambaran awal mengenai kemungkinan pembagian koordinasi antarkementerian dalam pemerintahan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa daftar itu belum ditetapkan secara resmi. Nama-nama yang disebut masih berada pada tahap pembahasan dan kemungkinan dapat berubah sesuai keputusan pemerintah.
Tiga kementerian yang disebut Bahlil ialah Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perindustrian. Ketiganya dinilai memiliki keterkaitan dengan agenda hilirisasi serta transisi energi yang sedang didorong pemerintah. Kementerian ESDM berhubungan langsung dengan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, sedangkan Kementerian Investasi berperan dalam mendorong penanaman modal. Adapun Kementerian Perindustrian berkaitan dengan pengembangan industri pengolahan dan peningkatan nilai tambah komoditas.
Koordinasi tersebut, apabila nantinya ditetapkan, dapat mempertemukan kebijakan energi, investasi, dan industri dalam satu arah strategis. Hilirisasi membutuhkan dukungan investasi sekaligus kapasitas industri agar pengolahan sumber daya tidak berhenti pada tahap awal. Pada saat yang sama, transisi energi memerlukan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan energi hingga pengembangan industri pendukung. Meski demikian, Bahlil belum menyampaikan bahwa ketiga kementerian tersebut telah resmi berada di bawah koordinasi kementerian koordinator yang dimaksud. Karena itu, informasi mengenai kementerian yang berpeluang dikoordinasikan perlu dipahami sebagai kemungkinan awal, bukan keputusan final pemerintah.
Penentuan kementerian yang akan berada di bawah koordinasi kementerian koordinator yang dipimpin Bahlil Lahadalia masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah belum menetapkan secara final kementerian apa saja yang nantinya masuk dalam lingkup koordinasi tersebut. Pembahasan ini diperlukan untuk menyusun pembagian tugas dan koordinasi antarkementerian secara resmi, terutama yang berkaitan dengan agenda hilirisasi serta transisi energi.
Bahlil menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pembagian koordinasi tersebut akan dituangkan melalui peraturan presiden (perpres). Dengan demikian, susunan kementerian yang menjadi bagian dari koordinasinya belum dapat dipastikan sebelum perpres diterbitkan. Pengaturan melalui perpres akan menjadi dasar resmi bagi pelaksanaan koordinasi kementerian sesuai dengan keputusan pemerintah.
Dalam keterangannya, Bahlil juga menegaskan bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, pembahasan mengenai kementerian yang akan berada dalam koordinasinya tidak dapat dipahami sebagai penetapan atau keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu pembahasan lebih lanjut mengenai rancangan perpres yang mengatur susunan koordinasi kementerian. Selama aturan tersebut belum ditetapkan, daftar kementerian yang akan berada di bawah koordinasi kementerian koordinator yang dipimpinnya masih belum final. Pemerintah masih membahas ketentuan itu sebelum dituangkan secara resmi dalam peraturan presiden, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai susunan kementerian yang belum ditetapkan.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah kementerian yang diperkirakan berkaitan dengan koordinasi hilirisasi dan transisi energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut sebagai bagian pertama dalam pembahasan tersebut. Penyebutan ini berkaitan dengan posisi Bahlil yang masih dipercaya memimpin kementerian tersebut, sehingga agenda energi dan pengolahan sumber daya mineral menjadi salah satu bidang utama yang berada dalam koordinasi.
Selain Kementerian ESDM, Bahlil menyebut Kementerian Investasi sebagai kandidat berikutnya. Dalam keterangannya, ia menyampaikan nama Rosan sebagai sosok yang terkait dengan kementerian tersebut. Penyebutan itu menunjukkan bahwa urusan investasi dipandang memiliki hubungan erat dengan percepatan hilirisasi. Keterkaitan tersebut mencakup upaya menarik modal, memperluas pembangunan industri pengolahan, serta memastikan proyek strategis dapat berjalan sejalan dengan kebijakan energi nasional.
Bahlil juga memperkirakan Kementerian Perindustrian berpeluang masuk dalam koordinasi yang sama. Namun, keterangan mengenai kementerian ini disampaikan sebagai perasaan atau perkiraan pribadi, bukan sebagai keputusan resmi pemerintah. Karena itu, penyebutan Kementerian Perindustrian belum dapat dipahami sebagai penetapan susunan koordinasi ataupun pembagian kewenangan yang telah final.
Peran Kementerian Perindustrian dinilai relevan karena hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan baku dan investasi, tetapi juga pengembangan kapasitas manufaktur dalam negeri. Meski demikian, struktur akhir koordinasi tetap menunggu pembahasan lebih lanjut. Bahlil menegaskan bahwa kementerian lain akan menyesuaikan hasil pembahasan serta ketentuan pemerintah. Dengan demikian, daftar kementerian yang disebut masih berada dalam tahap perkiraan dan belum seluruhnya menjadi keputusan yang mengikat.
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menandai penugasan baru bagi Bahlil dalam mengoordinasikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam, penguatan industri nasional, serta perubahan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Dalam jabatan barunya, Bahlil tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, ia memegang tanggung jawab pada dua tingkat pemerintahan sekaligus, yakni sebagai menteri teknis yang menangani sektor energi dan sumber daya mineral serta sebagai koordinator lintas kementerian untuk agenda hilirisasi dan transisi energi. Peran ganda ini menempatkannya pada posisi strategis dalam menyelaraskan kebijakan sektoral dengan prioritas pembangunan pemerintah.
Pelantikan Bahlil berlangsung bersamaan dengan pengambilan sumpah sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi negara lainnya. Rangkaian acara tersebut menjadi bagian dari penataan susunan pemerintahan sekaligus penegasan mandat bagi para pejabat yang dipercaya menjalankan tugas negara. Kehadiran sejumlah pejabat dalam satu agenda pelantikan menunjukkan adanya koordinasi kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional.
Sebelum pengambilan sumpah, keputusan mengenai pengangkatan para pejabat dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Setelah itu, Presiden Prabowo memimpin langsung sumpah jabatan. Prosesi dimulai setelah para pejabat menyatakan kesediaan untuk diambil sumpahnya, kemudian mereka mengikuti ikrar sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Melalui prosesi tersebut, Bahlil dan pejabat lainnya secara resmi menerima amanat untuk melaksanakan tugas, menjaga integritas, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Polri Perkuat Koordinasi PPNS melalui Rakor Korwas PPNS 2026 | Memahami Perubahan Desil DTSEN: Penjelasan dari Kementerian Sosial | Kementerian Pertahanan Tegaskan Kebebasan Hijab untuk Kadet Universitas Pertahanan
