Probolinggo, Patrolihukum.net – Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, menerima audiensi dari Pimpinan Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Probolinggo di Ruang Argopuro, Kantor Bupati, pada Jumat (16/5/2025). Pertemuan ini menjadi momen penting dalam menyinergikan program pemerintah daerah dengan inisiatif masyarakat sipil, khususnya dalam upaya menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo, Hj. Nurayati, bersama 15 pengurus lainnya, serta dihadiri oleh perwakilan dari Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo. Turut mendampingi Bupati Haris, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Hariawan Dwi Tamtomo dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Rachmad Hidayanto.
Salah satu agenda utama audiensi adalah penyerahan dokumen hasil penelitian Muslimat NU tentang keterkaitan antara kualitas infrastruktur dengan tingginya AKI dan AKB di Kabupaten Probolinggo. Data ini dihimpun dari lapangan dan disebut sebagai representasi nyata suara masyarakat.
“Kami datang bukan sekadar audiensi. Kami membawa hasil riset yang menggambarkan kenyataan di lapangan. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah nyawa yang harus kita selamatkan bersama,” tegas Hj. Nurayati dalam paparannya.
Ia menekankan bahwa Muslimat NU bukan hanya organisasi keagamaan, melainkan wadah perjuangan perempuan untuk advokasi sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Karena itu, mereka juga mendorong percepatan pengesahan dan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas dan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Selain menyerahkan hasil riset, audiensi ini juga mengevaluasi capaian program GESIT (Gender dan Inklusi Sosial dalam Infrastruktur) yang telah berjalan sejak 2023. Muslimat NU menjadi mitra utama pelaksana hibah program tersebut. Berbagai capaian telah diraih, antara lain:
- Terbitnya Surat Edaran Bupati tentang Aksesibilitas Infrastruktur
- Disahkannya Perda PUG Nomor 2 Tahun 2025
- Keterwakilan 30% pekerja perempuan dalam proyek infrastruktur
- Sertifikasi tenaga kerja perempuan di sektor konstruksi
- Pembentukan UMKM Srikandi Bromo
- Penetapan dua Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Tempuran (Kec. Bantaran) dan Alasnyiur (Kec. Besuk)
“Kami pastikan setiap regulasi yang lahir benar-benar hidup di tengah masyarakat. UMKM Srikandi Bromo adalah bukti bahwa perempuan siap mandiri dan berdaya,” tambah Nurayati.
Ia juga menegaskan bahwa Muslimat NU akan terus mengawal 50 desa prioritas dalam program percepatan penurunan stunting, memperluas advokasi hingga ke sektor pendidikan dan industri, serta menjadi motor transformasi sosial di Kabupaten Probolinggo.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Probolinggo, Gus Haris, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap peran Muslimat NU.
“Saya tersentuh dan bangga. Muslimat NU bukan hanya bicara, tapi bekerja dengan data dan aksi nyata. Ini mitra strategis pemerintah,” ungkap Bupati Haris.
Menurutnya, tantangan pembangunan di Probolinggo sangat kompleks. Data AKI dan AKB yang tinggi harus menjadi alarm untuk memperbaiki kualitas pelayanan dasar, terutama kesehatan dan infrastruktur.
“Kita tidak boleh hanya bicara angka. Kita bicara tentang nyawa. Ketika Muslimat NU memberikan data konkret, itu menjadi tugas kami untuk menindaklanjuti dengan kebijakan yang berpihak,” ujarnya.
Gus Haris juga menyoroti pendekatan kepemimpinannya yang mengedepankan kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan “ngantor di kecamatan” untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
“Saya ingin memastikan bahwa setiap kepala OPD tahu dan menyaksikan sendiri kondisi masyarakat. Tidak cukup hanya dari balik meja kantor kabupaten,” tambahnya.
Bupati mencontohkan pelayanan 24 jam di Puskesmas Maron sebagai salah satu bentuk nyata respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menyampaikan rencana menjadikan puskesmas tersebut sebagai rumah sakit layanan kesehatan.
Isu pendidikan juga tak luput dari perhatian. Ia menyoroti rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat Probolinggo yang hanya 6,31 tahun. Menurutnya, ini bukan hanya masalah fasilitas, tapi juga soal pola pikir masyarakat.
“Anak perempuan lulus SD dianggap siap menikah. Kita harus ubah mindset ini. Pendidikan adalah kunci peradaban, bukan materi,” tandasnya.
Bupati Haris mengajak Muslimat NU untuk menjadi mitra aktif dalam edukasi keluarga dan masyarakat, terutama di wilayah dengan angka pernikahan dini dan stunting yang tinggi. Ia berharap Muslimat NU menjadi ujung tombak perubahan sosial.
“Saya yakin jika Muslimat NU menjaga masyarakat dan rumah tangga dengan baik, Probolinggo akan menjadi kabupaten yang berkah. Pemerintah siap mendukung penuh, selama tujuannya jelas dan untuk rakyat,” pungkasnya. (Bambang/*)
