Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana , Jakarta, dengan melibatkan jajaran terkait untuk membahas langkah percepatan menghadapi ancaman kebakaran yang dapat mengganggu lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi.
Dalam rapat itu, Presiden mengarahkan agar seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman di lokasi terdampak. Upaya tersebut mencakup penguatan koordinasi antarlembaga, pengerahan personel, pemanfaatan peralatan, serta pemantauan terhadap titik-titik yang berpotensi mengalami kebakaran. Arahan itu juga menekankan pentingnya mencegah api meluas, sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi turut mencakup langkah antisipasi dan pengendalian di wilayah rawan.
Keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla menjadi bagian penting dari agenda rapat terbatas tersebut. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden meminta penguatan upaya penanganan karhutla melalui pengerahan berbagai sumber daya yang tersedia. Penguatan itu ditujukan untuk memastikan respons berlangsung cepat, terkoordinasi, dan efektif di lapangan, terutama ketika kondisi kebakaran berisiko berkembang menjadi lebih luas.
Melalui arahan tersebut, pemerintah menempatkan percepatan respons sebagai prioritas. Setiap unsur yang memiliki kewenangan dan kapasitas diharapkan bergerak sesuai perannya serta memperkuat kerja sama dalam menangani karhutla. Rapat di Istana menjadi penegasan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan memerlukan mobilisasi personel, dukungan sarana, dan keputusan yang cepat agar dampak kebakaran dapat ditekan sejak awal.
Laporan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencatat adanya kondisi yang masih memerlukan perhatian di enam provinsi terdampak. Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka tersebut menunjukkan bahwa operasi di lapangan masih berlangsung dan membutuhkan percepatan agar seluruh titik penanganan dapat diselesaikan secara terkoordinasi.
Dari enam provinsi yang terdampak, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan ditetapkan sebagai wilayah yang menjadi fokus utama. Penetapan prioritas tersebut menempatkan kedua provinsi itu sebagai sasaran utama pengerahan personel dan penguatan upaya pemadaman. Langkah ini merupakan bagian dari respons pemerintah untuk mempercepat penanganan lahan yang masih terbakar, sekaligus memastikan kegiatan di lapangan berjalan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.
Untuk wilayah lain yang tercatat terdampak, penanganan tetap dilakukan berdasarkan laporan dan perkembangan kondisi di lapangan. Namun, perhatian utama dalam laporan tersebut diarahkan kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Pemusatan upaya pada dua provinsi itu diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman terhadap lahan yang masih dalam penanganan, dengan dukungan koordinasi unsur pemerintah dan personel yang dikerahkan.
Data mengenai sekitar 639 hektare lahan yang masih dipadamkan menjadi dasar penting dalam melihat skala pekerjaan yang harus dituntaskan. Pemerintah terus mengarahkan sumber daya untuk mendukung operasi di enam provinsi terdampak, terutama pada dua wilayah prioritas. Dengan demikian, perkembangan penanganan akan terus dipantau melalui laporan dari lapangan dan pembaruan BNPB, sehingga pengerahan personel dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemadaman yang masih berlangsung.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat melalui pengerahan lebih dari 60.177 personel gabungan dalam operasi darat. Personel tersebut menjadi bagian dari upaya terpadu untuk merespons titik api, melakukan pemadaman, serta mengendalikan penyebaran kebakaran di wilayah terdampak. Pengerahan dalam jumlah besar menunjukkan bahwa dukungan tenaga di lapangan menjadi salah satu unsur penting dalam mempercepat respons terhadap karhutla. Setiap unsur bekerja sesuai tugas dan kewenangannya, dengan pelaksanaan operasi disesuaikan berdasarkan kondisi wilayah serta perkembangan kebakaran.
Menurut keterangan Teddy, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Angka tersebut merujuk pada capaian pemadaman terhadap area yang mengalami kebakaran baru dalam periode harian. Informasi ini menggambarkan pelaksanaan operasi darat yang terus dilakukan oleh personel gabungan untuk menangani kebakaran di lapangan. Pemadaman dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan lokasi dan luas area yang terbakar, sehingga pengerahan personel dapat diarahkan kepada wilayah yang memerlukan penanganan.
Selain operasi darat, dukungan udara melalui water bombing terus dilakukan di sejumlah wilayah untuk mempercepat pemadaman. Pesawat menjatuhkan air dari udara ke area yang terbakar, terutama pada lokasi yang membutuhkan dukungan tambahan dalam proses penanganan. Strategi ini menggabungkan kekuatan personel di darat dengan operasi udara sebagai dua bagian yang saling mendukung. Dengan demikian, penanganan karhutla berlangsung melalui kombinasi pengerahan lebih dari 60.177 personel gabungan dan pelaksanaan pemadaman dari udara. Operasi tersebut terus dijalankan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing, berdasarkan kondisi kebakaran serta perkembangan penanganan yang berlangsung.
Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perkembangan yang lebih baik di sejumlah wilayah. Perbaikan paling terlihat di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan, seiring penguatan operasi pemadaman darat, penanganan titik panas, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Meski demikian, kewaspadaan tetap dijaga karena kondisi cuaca, luas lahan gambut, dan potensi munculnya titik api baru masih dapat memengaruhi perkembangan di lapangan.
Operasi modifikasi cuaca juga terus dioptimalkan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di beberapa kawasan rawan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan, membasahi lahan, dan membantu mengendalikan penyebaran api maupun asap. Pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan hasil pemantauan atmosfer, arah angin, serta kebutuhan wilayah yang masih menghadapi ancaman karhutla.
Langkah ini menjadi semakin penting karena perkiraan awal musim hujan diprediksi mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Pemerintah tetap meminta seluruh unsur melakukan antisipasi sampai hujan turun secara konsisten, termasuk melalui pemantauan udara, patroli terpadu, penyediaan sumber air, dan percepatan respons terhadap laporan kebakaran.
Rapat tersebut diikuti pejabat pemerintah, pimpinan TNI dan Polri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, calon Kepala BPGMN, serta gubernur, pangdam, dan kapolda dari Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah. Sebagian peserta hadir langsung di Istana , sedangkan peserta lainnya mengikuti rapat secara virtual dari wilayah masing-masing. Keterlibatan unsur pusat, aparat keamanan, lembaga teknis, dan pemerintah daerah diarahkan untuk memastikan keputusan penanganan dapat segera diterapkan, sekaligus memperkuat pengawasan dan pelaporan perkembangan karhutla secara berkelanjutan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
