Jakarta, Patrolihukum.net — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2025), untuk meminta laporan lengkap mengenai stabilitas inflasi nasional, kondisi harga pangan, serta perkembangan ekonomi daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana evaluasi menjelang akhir tahun, di mana pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika global.
Dalam laporannya, Mendagri menyampaikan bahwa angka inflasi nasional berada pada level aman dan terkendali. Inflasi year-on-year tercatat sebesar **2,86 persen**, sementara year-to-date berada pada **2,1 persen**. Menurut Tito, kondisi ini menunjukkan tren positif, terutama karena sektor pangan justru menjadi penyeimbang terjadinya deflasi.
*“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,”* ujar Tito usai pertemuan.
**Harga Beras Membaik, Komoditas Masalah Mulai Menyempit**
Tito melanjutkan bahwa komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian utama pemerintah kini menunjukkan perbaikan signifikan. Beras telah keluar dari daftar pangan bermasalah seiring dengan penurunan harga di sejumlah daerah.
*“Daerah-daerah yang mengalami penurunan harga makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali,”* tuturnya.
Ia mengapresiasi kolaborasi Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Bulog yang dinilai bekerja efektif bersama pemerintah daerah dalam menjaga pasokan dan distribusi pangan.
Meski begitu, Mendagri mencatat adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas lain seperti bawang merah, cabai, dan telur ayam ras. Tito menegaskan bahwa komoditas tersebut perlu diantisipasi dengan serius karena berkaitan langsung dengan **program Makan Bergizi Gratis (MBG)**.
**Pertumbuhan Ekonomi Daerah Beragam, Papua Tengah Minus 8 Persen**
Selain inflasi, Tito turut melaporkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut terjadi ketimpangan pertumbuhan antarwilayah, di mana beberapa provinsi mengalami kenaikan signifikan sementara lainnya mencatat kontraksi.
Maluku Utara menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Sebaliknya, Papua Tengah mengalami kontraksi ekonomi hingga **minus 8 persen**.
*“Penyebabnya antara lain ekspor Freeport yang tertahan, smelter yang sempat terbakar, serta longsor yang menghambat produksi,”* jelas Tito.
Situasi tersebut langsung menjadi perhatian Presiden Prabowo, terutama berkaitan dengan stabilitas ekonomi di wilayah-wilayah penghasil sumber daya strategis.
**Belanja Daerah Masih Rendah, Presiden Dorong Akselerasi**
Dalam laporan berikutnya, Tito menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja daerah per 23 November 2025. Pendapatan 552 daerah rata-rata telah mencapai **82–83 persen**, namun realisasi belanja daerah baru berada di kisaran **68 persen**.
*“Kita mendorong tentunya belanja itu di atas 75 persen atau 80 persen,”* ujar Mendagri.
Presiden Prabowo disebut meminta agar Kemendagri memperkuat pengawasan dan pendampingan agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun serta benar-benar berdampak pada masyarakat.
**Bahas Percepatan Pembangunan Papua**
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga melaporkan sejumlah isu strategis termasuk progres dukungan Kemendagri dalam program prioritas pemerintah dan percepatan pembangunan di Papua. Tito meminta agar Presiden bersedia menerima Komite Percepatan Pembangunan Papua bersama kepala daerah se-Papua dalam waktu dekat.
*“Beliau akan memberikan arahan sekaligus mempercepat pembangunan di Papua,”* katanya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian evaluasi nasional menjelang penutupan tahun anggaran, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di seluruh daerah.
**(Edi D/Red/*)**
