Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, air merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas utama pembangunan di daerah. Hal itu disampaikannya dalam acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
“Air ini adalah basic needs yang paling dekat dengan kebutuhan warga. Karena itu harus menjadi atensi prioritas utama kita,” ujar Bima.
Bima menjelaskan, pengelolaan air dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di berbagai daerah menghadapi tantangan besar. Menurutnya, sektor air bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kami tahu tidak mudah mengurusi air, tidak mudah mengopeni PDAM, karena ini adalah tentang investasi jangka panjang terkait kebutuhan dasar,” ujarnya.
Ia juga menekankan, keberanian melakukan investasi jangka panjang di sektor ini sangat penting untuk mendukung arah pembangunan nasional. Pemerintah saat ini, lanjutnya, tengah mendorong berbagai program yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan.
“Presiden Prabowo dengan gagasan-gagasan besarnya semua adalah tentang investasi jangka panjang terkait kebutuhan dasar,” ucap Bima.
Lebih lanjut, Bima menyebut sejumlah program nasional seperti ketahanan pangan, irigasi, hingga Koperasi Desa Merah Putih sebagai contoh investasi jangka panjang yang memerlukan keberanian dan perencanaan matang. Hal serupa juga berlaku dalam pengelolaan air bersih, yang dinilainya harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
Selain soal investasi, tantangan lain yang dihadapi adalah ketersediaan air baku yang tidak merata di tiap wilayah. Ia juga menyoroti masalah regulasi dan kelembagaan yang perlu ditata agar pengelolaan air dapat berjalan lebih efisien. Menurutnya, keseimbangan antara prinsip otonomi daerah dan kebutuhan pengelolaan terpadu sangat penting demi mencapai target pipanisasi nasional.
Sebagai contoh, ia menyebut pendekatan aglomerasi yang kini mulai diterapkan dalam pengelolaan sampah, yakni dengan membangun kerja sama lintas daerah yang didukung pendanaan pemerintah pusat dan pihak ketiga. Pendekatan serupa, menurutnya, dapat diterapkan pula dalam pengelolaan air bersih.
Bima juga menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan penataan terhadap kelembagaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar lebih optimal dalam membina dan mengawasi BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ia pun membuka ruang dialog dan kolaborasi dalam proses perbaikan tersebut. “Kami mohon masukan dari Perpamsi, mohon masukan juga dari kepala daerah, bagaimana format kelembagaan ini [sebaiknya],” tambahnya.
Terakhir, Bima mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak ragu mengambil langkah besar dalam membangun infrastruktur air demi kepentingan jangka panjang masyarakat. “Hari ini anggarannya besar, tapi dalam jangka panjang nanti kita akan jadi pemenang,” pungkasnya.
Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Arief Wisnu Cahyono, President The Malaysian Water Association Mohamad Hairi Bin Basri, Chairman Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Malaysia Abdul Kadir Bin Mohd. Din, serta pihak terkait lainnya.
Puspen Kemendagri
