Kota Probolinggo, Patrolihukum.net – Sebanyak 50 nelayan di Kota Probolinggo mendapatkan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP) dalam kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Probolinggo, Jumat (22/8/2025) pagi.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi perizinan kapal yang dihadiri langsung Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin atau akrab disapa Dokter Amin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Probolinggo, dr. Evariani.
Komitmen Wali Kota untuk Nelayan
Dalam sambutannya, Wali Kota Amin menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki komitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya melalui jaminan perlindungan hukum dan keselamatan kerja.
“Bapak Ibu sekalian, saya dan Ibu Wakil sangat mengapresiasi kegiatan pagi ini. Kehadiran kami merupakan bentuk perhatian nyata kepada teman-teman nelayan. Selain jaminan keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah juga menghadirkan E-BKP sebagai perlindungan hukum agar nelayan dapat bekerja dengan tenang,” ucapnya.
Ia menambahkan, E-BKP di bawah 30 GT merupakan layanan maksimal sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan sistem elektronik, proses perizinan kapal akan lebih transparan sekaligus menekan potensi pungutan liar.
Perlindungan Nelayan dan Ekosistem Laut
Tak hanya membahas soal izin dan administrasi, Dokter Amin juga mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem laut di wilayah Kota Probolinggo. Ia menyoroti masalah sampah laut serta upaya pelestarian hutan bakau (mangrove) yang memiliki peran vital bagi keberlangsungan sumber daya ikan.
“Beberapa hari lalu saya mengikuti kegiatan reboisasi bakau di Pantai Bahak bersama Ibu Gubernur Jatim. Memang luas mangrove di Kota Probolinggo tidak besar, sekitar 40 hektare, namun jika terhubung dari Surabaya hingga Banyuwangi akan menjadi habitat penting bagi ikan, kepiting, hingga udang. Inilah tanggung jawab bersama kita menjaga kebersihan laut,” ujarnya.
Dengan demikian, ia berharap nelayan tak perlu jauh mencari tangkapan karena sumber daya ikan bisa kembali melimpah di perairan setempat.
Apresiasi Nelayan dan Dukungan HNSI
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Probolinggo, Jupri, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah kota yang terus memperhatikan kebutuhan nelayan. Dukungan berupa E-BKP, menurutnya, sangat membantu kelancaran aktivitas melaut dan memberikan kepastian hukum bagi nelayan.
“Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berjalan, nelayan Probolinggo berjaya di laut, pulang membawa berkah dan hasil tangkapan yang melimpah,” pungkas Wali Kota Amin yang disambut tepuk tangan peserta.
Sosialisasi Perizinan Kapal
Kepala DKPPP Kota Probolinggo, Aries Santoso, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan tentang pentingnya perizinan kapal. Ia menegaskan bahwa sistem E-BKP memudahkan proses administrasi, mempercepat layanan, serta melindungi hak nelayan secara hukum.
Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan pemaparan materi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Anggota Komisi II DPRD Kota Probolinggo, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dengan langkah ini, pemerintah berharap nelayan di Kota Probolinggo semakin sejahtera, terlindungi, serta mampu menjaga kelestarian laut demi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. (Bambang)
