MALANG – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo mengadakan kegiatan sosialisasi penatausahaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan tema “Jaksa Bersama Bendahara” serta pembahasan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Aria Gajayana, Malang, pada Jum’at hingga Sabtu (8-9/11/2024), diikuti oleh 164 peserta yang terdiri dari bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan, dan operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani dengan tujuan utama memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penatausahaan belanja APBD serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan pada akhir tahun anggaran 2024. Kristiana mengungkapkan bahwa hingga saat ini, penyerapan belanja APBD Kabupaten Probolinggo baru mencapai 72,94%, dengan 37 hari kerja tersisa hingga tutup buku tahun 2024. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya percepatan realisasi anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Selama kegiatan, para peserta diberikan materi mengenai tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh Kusuma Hadi Hartawan, Kepala Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Selain itu, Bank Jatim Cabang Kraksaan memberikan penjelasan terkait proses perbankan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Materi lainnya juga diberikan oleh Kepala Bidang di BPPKAD yang membahas tentang penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Pada kesempatan tersebut, BPPKAD juga memberikan penghargaan kepada instansi yang aktif dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Penghargaan diberikan kepada beberapa kecamatan, bagian, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencatatkan penggunaan KKPD terbanyak. Kategori kecamatan yang menerima penghargaan adalah Kecamatan Banyuanyar, Gading, dan Besuk. Sementara itu, penghargaan di kategori bagian diberikan kepada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Kesra, dan Bagian Administrasi Pembangunan. Di kategori OPD, penghargaan diterima oleh BPPKAD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Suasono Edy, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para bendahara dan operator SIPD mengenai pencegahan tindak pidana korupsi serta langkah-langkah yang perlu diambil menjelang tutup buku akhir tahun anggaran 2024. Kepala BPPKAD juga menyoroti pentingnya percepatan penggunaan aplikasi SIPD yang baru, dari sistem monolitik ke sistem SIPD Microservice, meskipun terdapat kendala yang mempengaruhi proses penatausahaan dan pelaporan keuangan.
Kristiana Ruliani menutup kegiatan ini dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah bekerja sama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan tahun anggaran 2024 dengan baik, tanpa kesalahan signifikan, agar Pemkab Probolinggo dapat meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang ke-12 kalinya. (Edi D)
