Jakarta, Patrolihukum.net – Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap orang-orang di lingkaran terdekatnya.
Pandangan tersebut disampaikan Said Didu dalam Diskusi Media Buka Fakta bertema “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah” yang diselenggarakan melalui kerja sama Forum Jurnalis Merdeka (FJM) dan Mediatrust.id di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI, Rabu (10/6/2026).
Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu, persoalan yang muncul di tubuh BGN menunjukkan bahwa tantangan terbesar pemerintahan saat ini tidak selalu datang dari luar, melainkan dari pihak-pihak yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan program strategis negara.
“Saya melihat Prabowo betul-betul merasa dikhianati oleh orang yang dipercaya,” ujar Said Didu dalam diskusi tersebut.
Ia menilai langkah aparat penegak hukum terhadap sejumlah pejabat BGN menjadi sinyal perlunya evaluasi serius terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Said mengaku memperoleh <a href="https://patrolihukum.net/proyek-rehabilitasi-sman-di-sumber-diduga-abaikan-keterbukaan-informasi-publik-lsm-hjm-layangkan-surat-ke-pihak-terkait/”>informasi terkait rencana pencopotan sejumlah pejabat BGN beberapa jam sebelum keputusan tersebut diumumkan kepada publik. Menurutnya, Presiden Prabowo disebut kecewa terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak menjalankan amanah sesuai harapan pemerintah.
“Prabowo kecewa berat dan mendalam atas pengkhianatan dari orang-orang yang sebelumnya dipercaya menjalankan program BGN,” katanya.
Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa kasus tersebut harus menjadi pelajaran penting dalam proses penempatan pejabat publik. Ia menilai loyalitas semata tidak cukup dijadikan dasar dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan strategis.
Menurutnya, kompetensi, integritas, serta kemampuan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi faktor utama dalam proses rekrutmen dan penunjukan pejabat negara.
Selain menyoroti persoalan internal BGN, Said Didu juga melihat adanya perubahan sikap Presiden Prabowo dalam merespons berbagai masukan dari masyarakat. Ia menilai pemerintah mulai menunjukkan keterbukaan terhadap kritik yang berkembang terkait pelaksanaan Program MBG.
“Saya melihat Prabowo mulai realistis dan mulai mendengarkan kritik masyarakat,” ujarnya.
Said menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis karena memiliki tujuan yang baik, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Namun demikian, ia menilai pelaksanaan program tersebut perlu diperbaiki agar anggaran negara yang digelontorkan dalam jumlah besar dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam pandangannya, pemerintah perlu memprioritaskan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal sekaligus meminimalkan potensi pemborosan anggaran.
Ia juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembiayaan program tersebut.
“Saya mendukung pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembiayaan program MBG. Itu lebih nyata manfaatnya kepada rakyat ketimbang dibuat bancakan pejabat,” tegasnya.
Kasus yang terjadi di BGN, menurut Said Didu, diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata kelola program-program strategis pemerintah agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pewarta: Edi D/Bambang/Dwi
Editor: Redaksi
2 Komentar