Jakarta | Membangun Jakarta tidak cukup mengandalkan gagasan atau keputusan seorang pemimpin. Menurut Pramono Anung, salah satu tantangan yang perlu dihadapi ialah ego pemimpin yang dapat menghambat kerja bersama. Ia menekankan bahwa kota dengan kebutuhan dan persoalan yang beragam hanya dapat berkembang apabila pihak-pihak terkait bersedia saling mendukung. Pandangan tersebut disampaikan saat Pramono memberikan kuliah umum sekaligus meresmikan gedung Universitas Ciputra Jakarta di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, pada Kamis (15/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengaitkan pembangunan kota dengan kemampuan membangun hubungan dan menyatukan kontribusi dari berbagai kalangan.
Pramono menceritakan upayanya membangun Jakarta melalui kolaborasi dengan beragam pihak, termasuk kalangan pengusaha. Kerja sama lintas sektor, menurutnya, diperlukan agar gagasan pembangunan dapat dibahas dan dijalankan dengan dukungan yang lebih luas. Pemerintah memiliki peran penting, tetapi tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab kebutuhan kota. Pihak swasta dan unsur masyarakat juga dapat mengambil bagian sesuai kapasitas masing-masing. Dengan membuka ruang komunikasi dan kemitraan, berbagai pihak dapat memahami tujuan bersama, menyelaraskan peran, serta turut berkontribusi pada proses pembangunan. Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kemajuan Jakarta bergantung pada keterlibatan banyak pihak, bukan hanya pada langkah satu pemimpin atau satu lembaga.
Prasyarat kolaborasi itu, sebagaimana ditekankan Pramono, adalah kepercayaan dan kesediaan untuk bekerja sama. Tanpa rasa saling percaya, hubungan antar pihak mudah tersendat dan kepentingan bersama berisiko tersisih oleh kepentingan pribadi. Karena itu, pemimpin perlu mengurangi ego, membangun komunikasi, dan memberi ruang bagi pihak lain untuk berkontribusi. Kerja bersama juga menuntut komitmen untuk melihat tujuan yang lebih besar daripada keuntungan atau pengakuan individu. Pesan tersebut menempatkan kolaborasi bukan sekadar cara praktis untuk menjalankan program, melainkan sikap yang perlu dijaga dalam proses membangun kota. Jakarta, dengan demikian, membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul beragam pihak dan memupuk kepercayaan agar upaya pembangunan dapat berlangsung secara bersama dan berkelanjutan.
Dalam membicarakan kepemimpinan, Pramono menyinggung ego sebagai salah satu persoalan yang dapat muncul. Ia menyampaikan bahwa dirinya berusaha tidak menjadikan serangan yang diterima saat menjalankan tugas sebagai gubernur sebagai hal utama. Baginya, perhatian lebih penting diarahkan pada pekerjaan untuk Jakarta, bukan pada upaya mempersoalkan serangan tersebut.
Pramono menggambarkan sikapnya terhadap kritik atau serangan dengan mengatakan, “Kalau saya, mungkin udah nggak punya ego, jadi saya nyantai aja. Diserang juga oke, nggak diserang juga nggak apa-apa.” Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia berupaya menghadapi situasi tersebut dengan tenang, baik ketika menerima serangan maupun ketika tidak mengalaminya. Ia tidak menempatkan respons pribadi sebagai pusat perhatian.
Penekanan pada ego dalam pernyataannya berkaitan dengan cara ia memandang tugas sebagai gubernur. Pramono mengatakan bahwa hal yang dianggap utama adalah bekerja untuk Jakarta. Dengan demikian, serangan yang diterima tidak ia jadikan alasan untuk mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang perlu dijalankan. Sikap ini ia sampaikan sebagai pandangan pribadi mengenai hal-hal yang perlu diprioritaskan saat memimpin.
Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa ia tidak ingin terlalu mempersoalkan apakah dirinya diserang atau tidak. Ia menyatakan dapat bersikap santai terhadap kedua keadaan itu, sembari tetap menaruh perhatian pada tanggung jawabnya. Pramono tidak menyebut bahwa serangan tidak ada, melainkan menjelaskan bahwa hal tersebut bukan fokus utamanya. Ukuran yang ia kemukakan adalah kerja untuk Jakarta, sementara ego pribadi tidak ingin dijadikan pertimbangan yang menghambat perhatian pada tugas. Dengan menyampaikan pandangan itu, ia menempatkan kepentingan pekerjaan di atas reaksi terhadap serangan yang diterimanya selama menjalankan tugas sebagai gubernur. Pesannya berpusat pada pilihan untuk tetap bekerja dan tidak membiarkan persoalan ego menentukan sikapnya terhadap serangan tersebut.
Dalam membicarakan tantangan kepemimpinan di Jakarta, Pramono menyelipkan seloroh mengenai suasana yang ia hadapi. Ia menggambarkan kota ini sebagai tempat dengan banyak “suhu” dan “pesilat”, istilah yang disampaikannya secara ringan di tengah pembahasan dinamika pemerintahan. Ucapan tersebut memberi jeda dari paparan yang lebih serius tentang pekerjaan dan tanggung jawab memimpin, tanpa menunjuk pihak tertentu atau menjadi penilaian terhadap kelompok tertentu.
Pramono mengatakan, “Tetapi memang Jakarta ini lucu. Apa, suhunya banyak banget, pesilatnya banyak banget. Untung saya ini pesilat lama juga.” Kutipan itu merangkum cara ia menanggapi keragaman dinamika yang ditemui dalam pekerjaannya. Dalam konteks tersebut, sebutan “pesilat lama” ia gunakan untuk menggambarkan dirinya setelah melewati berbagai dinamika dalam pekerjaan di pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan sebagai seloroh, sehingga tidak perlu dibaca sebagai uraian mengenai pihak-pihak yang terlibat atau sebagai keterangan tentang peristiwa tertentu.
Pengalaman menghadapi beragam situasi menjadi bagian dari tantangan seorang pemimpin. Pekerjaan pemerintahan berlangsung dalam lingkungan yang memiliki banyak persoalan, pertimbangan, dan kebutuhan yang perlu ditangani. Karena itu, pemimpin dituntut untuk tetap menjaga sikap dan menjalankan tugas di tengah dinamika tersebut. Seloroh Pramono menghadirkan gambaran singkat mengenai suasana itu, sekaligus menunjukkan bahwa ia melihat pengalamannya sendiri sebagai bekal untuk menghadapi keadaan yang tidak selalu sederhana.
Meski bernada ringan, pernyataan tersebut tetap berada dalam pembahasan yang lebih luas tentang kepemimpinan dan kerja pemerintahan di Jakarta. Maknanya tidak perlu diperluas melampaui ucapan yang tersedia: Pramono menilai Jakarta memiliki banyak “suhu” dan “pesilat”, lalu menyebut dirinya sebagai pesilat lama. Dengan menempatkan kutipan itu sebagai selingan, pembaca dapat menangkap nada humor yang digunakan tanpa mengubahnya menjadi tudingan, klaim tambahan, atau fakta mengenai individu maupun kelompok lain. Fokusnya tetap pada pengalaman Pramono menghadapi dinamika pekerjaan pemerintahan dan tantangan kepemimpinan di ibu kota.
Pramono menempatkan kepercayaan sebagai salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja bersama. Kepercayaan, menurut penekanannya, tidak cukup dibangun melalui pernyataan atau ajakan, tetapi harus tampak dalam cara kebijakan dijalankan. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa proses dan kewenangannya dapat dipahami, dijalankan secara terbuka, serta memberi ruang yang adil bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan keterbukaan seperti itu, pelaku usaha dapat memperoleh kepastian dalam berinteraksi dengan pemerintah, sementara masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan publik dijalankan dengan tata kelola yang lebih dapat dipercaya.
Salah satu contoh yang disampaikan Pramono ialah transparansi dalam proses perizinan, termasuk perizinan yang berhubungan dengan koefisien lantai bangunan (KLB). Ia menyebut telah menerbitkan Pergub Nomor 11 Tahun 2026 untuk membuat proses tersebut lebih transparan dan mengurangi ruang bagi praktik yang tidak semestinya. Pengaturan ini mencerminkan upaya untuk memperjelas proses, sekaligus membatasi kewenangan yang berpotensi membuka peluang bagi perlakuan yang tidak adil. Pramono menggambarkan langkah itu dengan pernyataan, “Saya sebenarnya memotong tangan saya sendiri, saya memotong kewenangan saya sendiri,” yang menegaskan bahwa pembenahan membutuhkan kesediaan pemerintah untuk membatasi kewenangannya sendiri demi menciptakan proses yang lebih terbuka.
Bagi Pramono, langkah transparansi tersebut berkaitan langsung dengan upaya membangun hubungan yang sehat pemerintah dan pengusaha. Kepercayaan merupakan modal penting agar kedua pihak dapat bekerja sama untuk membangun Jakarta, bukan sekadar berhubungan melalui prosedur administratif. Pemerintah perlu menyediakan proses yang jelas dan dapat diakses, sedangkan pihak swasta dapat berpartisipasi dengan kepastian mengenai aturan yang berlaku. Ia berharap hubungan pemerintah dengan para pengusaha berlangsung setara, tanpa hambatan yang tidak perlu. Hubungan yang setara bukan berarti mengabaikan aturan, melainkan memastikan aturan diterapkan secara terbuka dan konsisten.
Baca juga: Persija Jakarta Terpaksa Bermarkas di Bali | Kapolda Jawa Timur Tekankan Semangat Jogo Jatim untuk Lindungi Perempuan dan Anak dari Eksploitasi | Peluang Karir di Jakarta Pusat: Job Fair 2026 Hadir dengan Banyak Lowongan
