Kabupaten Kapuas | Polda Kalimantan Tengah menetapkan dua perusahaan dan masing-masing direkturnya sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Dengan keputusan tersebut, terdapat empat tersangka dalam penyidikan yang tengah ditangani kepolisian. Penetapan itu diumumkan Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pengumuman tersebut menegaskan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar badan usaha, tetapi juga para direktur dari masing-masing perusahaan yang ditetapkan. Meski demikian, informasi yang disampaikan dalam pengumuman itu tidak merinci identitas perusahaan maupun nama direktur yang menjadi tersangka. Perkara ini berkaitan dengan kebakaran lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dan proses penanganannya masih berada dalam ranah penyidikan kepolisian.
Menurut keterangan yang disampaikan, penyidik menetapkan para tersangka setelah mengumpulkan barang bukti yang dinilai kuat. Keterangan tersebut menjadi dasar yang disebut dalam pengumuman mengenai langkah hukum terhadap kedua perusahaan dan para direkturnya. Tidak ada rincian mengenai jenis, jumlah, atau lokasi ditemukannya barang bukti dalam informasi yang tersedia, sehingga detail itu tidak dapat dipastikan. Penjelasan yang disampaikan sebatas menyebut pengumpulan bukti sebagai landasan penetapan tersangka. Karena itu, perkembangan perkara perlu dipahami sesuai fakta yang telah diumumkan, tanpa mengasumsikan adanya bukti atau temuan lain yang belum dijelaskan secara resmi oleh pihak berwenang.
Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Status tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang disebut dalam perkara, tetapi informasi ini belum menjelaskan bagaimana rangkaian peristiwa kebakaran terjadi atau peran masing-masing tersangka secara terperinci. Keterangan lebih lanjut mengenai materi penyidikan, identitas para pihak, maupun tahapan penanganan berikutnya belum tercantum dalam pengumuman yang dirujuk. Dengan demikian, perkembangan utama yang dapat disampaikan saat ini adalah keputusan Polda Kalteng menetapkan dua perusahaan dan masing-masing direkturnya sebagai tersangka, berdasarkan barang bukti yang dinilai kuat oleh penyidik.
Hasil penyidikan mengaitkan kebakaran hutan dan lahan dengan area konsesi dua perusahaan yang beroperasi di wilayah berbeda di Kalimantan Tengah. PT BWL beroperasi di Kabupaten Kapuas, sementara PT PWN berada di Kabupaten Lamandau. Kedua lokasi tersebut menjadi perhatian dalam penanganan perkara karena kebakaran tercatat terjadi di dalam area konsesi masing-masing perusahaan.
Di konsesi PT BWL, penyidik memperkirakan luas lahan yang terbakar lebih dari 587 hektare. Angka tersebut perlu dipahami sebagai batas bawah, bukan sebagai jumlah keseluruhan yang sudah dipastikan secara final. Dengan demikian, luasan sebenarnya dapat lebih besar, bergantung pada hasil pengukuran dan verifikasi lanjutan. Keterangan ini menggambarkan skala kebakaran yang ditemukan dalam area konsesi perusahaan di Kabupaten Kapuas.
Sementara itu, di konsesi PT PWN di Kabupaten Lamandau, luas lahan terbakar diperkirakan lebih dari 664 hektare. Seperti pada angka untuk PT BWL, penyebutan “lebih dari” menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan perkiraan minimum berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan. Angka itu tidak semestinya dibaca sebagai batas maksimum atau sebagai nilai yang telah ditetapkan secara mutlak.
Perbedaan luasan yang dilaporkan menunjukkan bahwa kebakaran di kedua konsesi memiliki cakupan yang cukup besar, meskipun angka tersebut tetap perlu ditempatkan sesuai sifatnya sebagai perkiraan batas bawah. PT BWL dikaitkan dengan area terbakar lebih dari 587 hektare di Kapuas, sedangkan PT PWN dikaitkan dengan area lebih dari 664 hektare di Lamandau. Kedua angka merujuk pada lokasi konsesi yang berbeda dan tidak mengubah keterangan mengenai lokasi operasional masing-masing perusahaan.
Informasi lokasi dan luasan ini menjadi bagian dari uraian penyidikan perkara karhutla di Kalimantan Tengah. Penyebutan perusahaan serta area konsesinya menjelaskan tempat kebakaran yang diperiksa, sementara taksiran hektare memberi gambaran awal tentang luas dampak yang tercatat. Karena angka yang tersedia dinyatakan sebagai “lebih dari”, penyampaian jumlah tersebut secara hati-hati penting agar tidak memberi kesan bahwa seluruh batas lahan terdampak telah diketahui secara pasti.
Penyidikan perkara kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menetapkan dua pimpinan perusahaan sebagai tersangka perorangan. Penetapan tersebut berjalan berdampingan dengan status tersangka yang juga dikenakan kepada PT BWL dan PT PWN sebagai korporasi. Dengan demikian, pihak yang disebut dalam penyidikan mencakup dua badan usaha serta masing-masing direktur yang memimpin perusahaan tersebut. Informasi ini menegaskan bahwa penanganan perkara tidak terbatas pada entitas perusahaan saja, tetapi turut mencantumkan individu dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Identitas para direktur disampaikan menggunakan inisial, tanpa mengungkap nama lengkap mereka.
Direktur PT BWL yang ditetapkan sebagai tersangka perorangan berinisial SPS dan berusia 63 tahun. Sementara itu, direktur PT PWN berinisial DT dan berusia 71 tahun. Kedua identitas tersebut dibedakan berdasarkan perusahaan yang dipimpin, sehingga SPS terkait dengan PT BWL dan DT terkait dengan PT PWN. Keterangan mengenai inisial dan usia menjadi informasi personal yang tersedia dalam pemberitaan, sedangkan nama lengkap tidak disebutkan. Penyebutan status tersangka terhadap kedua direktur juga perlu dibaca terpisah dari penetapan status terhadap perusahaan sebagai korporasi, meskipun keduanya berkaitan dalam perkara yang sama.
Dalam menyampaikan perkembangan penyidikan, penting untuk mempertahankan batas informasi yang telah tersedia. Tidak ada rincian dalam bahan mengenai dugaan peran SPS ataupun DT, sehingga keduanya tidak dapat dikaitkan dengan tindakan tertentu berdasarkan keterangan tersebut. Penetapan sebagai tersangka menunjukkan status mereka dalam proses penyidikan, bukan dasar untuk menambahkan uraian mengenai apa yang diduga dilakukan masing-masing. Karena itu, informasi yang dapat disampaikan secara akurat mencakup penetapan dua direktur sebagai tersangka perorangan, inisial SPS dan DT, usia masing-masing, serta hubungan mereka dengan PT BWL dan PT PWN. Nama lengkap maupun rincian dugaan peran tidak disertakan.
Penetapan dua perusahaan beserta direkturnya sebagai tersangka merupakan bagian dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih luas di Kalimantan Tengah. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menyelidiki perkara yang melibatkan individu maupun dugaan keterlibatan korporasi. Dalam keterangan Kapolda Kalteng, jajaran kepolisian telah menangani 138 kasus karhutla. Penanganan tersebut mencakup serangkaian perkara yang diproses berdasarkan dugaan tindak pidana terkait kebakaran lahan, dengan penyidikan dilakukan terhadap pihak-pihak yang dinilai berkaitan dengan kejadian. Angka itu menggambarkan cakupan pekerjaan kepolisian yang disampaikan Kapolda, bukan kesimpulan mengenai seluruh peristiwa karhutla di provinsi tersebut.
Kapolda juga menyampaikan bahwa dari perkara-perkara yang ditangani, polisi telah menetapkan 47 orang sebagai tersangka dari kalangan perorangan. Keterangan tersebut menempatkan penindakan terhadap individu sebagai salah satu bagian penting dari upaya penegakan hukum. Pada saat yang sama, penyidik mendalami kemungkinan pertanggungjawaban korporasi dalam sejumlah perkara. Sebanyak 12 korporasi menjadi objek pendalaman oleh penyidik, sebagaimana diterangkan Kapolda. Pemeriksaan terhadap badan usaha itu menjadi jalur penyelidikan yang berbeda dari penanganan tersangka perorangan, sebab penyidik perlu menilai keterkaitan korporasi dengan dugaan perbuatan yang sedang ditangani. Tidak semua korporasi yang didalami otomatis berstatus tersangka.
Dari 12 korporasi yang didalami tersebut, menurut keterangan Kapolda Kalteng, dua dinyatakan memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Perkara yang menjadi sorotan ini mencakup dua perusahaan dan para direkturnya, sesuai dengan informasi mengenai penetapan tersangka. Penyebutan angka 138 kasus, 47 tersangka perorangan, dan 12 korporasi yang didalami memberikan gambaran tentang skala penanganan karhutla oleh Polda Kalteng sekaligus tahapan yang telah disampaikan kepada publik.
Baca juga: BENTROKAN DI SETOKOK, POLDA KEPRI TETAPKAN TIGA TERSANGKA | Respons Cepat Tim Gabungan Padamkan Karhutla di Pandawan, 2,5 Hektare Lahan Terbakar | Cegah Karhutla, Tim Mabes TNI Edukasi Warga dan Tokoh Masyarakat di Jaro
