Jakarta | Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa seluruh kekuatan yang tersedia di Indonesia sedang bekerja untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di Jakarta pada Selasa. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak mengabaikan penanganan karhutla, melainkan terus mengerahkan sumber daya untuk merespons kebakaran secara terkoordinasi.
Penanganan dilakukan melalui operasi bersama yang melibatkan pemerintah daerah, baik pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Keterlibatan lintas tingkatan pemerintahan diperlukan agar langkah pemadaman, pemantauan, dan pengendalian dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap unsur menjalankan peran sesuai kewenangannya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Selain pemerintah daerah, operasi pemadaman turut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan TNI. Komunitas masyarakat juga berperan dalam rangkaian penanganan tersebut. Keterlibatan banyak unsur menunjukkan bahwa pengendalian karhutla diposisikan sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja cepat dan terarah.
Penegasan Jumhur sekaligus menyampaikan bahwa penanganan karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah. Pengerahan puluhan ribu personel di sejumlah daerah mencerminkan upaya memperkuat operasi secara menyeluruh, dengan dukungan lembaga negara, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat. Melalui kolaborasi itu, pemerintah berupaya memastikan pemadaman berjalan efektif dan penanganan kebakaran dilakukan tanpa mengabaikan kebutuhan koordinasi antarlembaga.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa operasi darat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) didukung oleh lebih dari 60.000 personel gabungan. Kekuatan tersebut berasal dari berbagai instansi, termasuk unsur pemerintah, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta tim teknis yang memiliki tugas dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran. Pengerahan personel dilakukan untuk memperkuat respons di lapangan sekaligus memastikan penanganan berjalan secara terkoordinasi.
Dukungan itu diarahkan ke sejumlah daerah yang menghadapi risiko dan kejadian karhutla, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Para personel menjalankan operasi pemadaman melalui jalur darat, termasuk penanganan titik api, pendinginan area terbakar, pembukaan akses menuju lokasi, serta pengawasan untuk mencegah api kembali menyebar. Koordinasi lintas instansi dinilai penting karena kondisi lahan, cuaca, dan akses menuju lokasi kebakaran berbeda-beda di setiap wilayah.
Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai jumlah personel yang dikerahkan dan perkembangan terbaru penanganan karhutla. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober. Pertemuan itu membahas langkah operasional yang sedang berjalan, kebutuhan dukungan di daerah, serta perkembangan pemadaman di sejumlah wilayah terdampak.
Upaya pemadaman hingga kini masih berlangsung di area dengan luas total 639 hektare. Area tersebut tersebar di enam provinsi, dengan konsentrasi utama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Pemerintah terus memantau kondisi lapangan dan mengarahkan sumber daya sesuai perkembangan titik api. Selain pemadaman, pengawasan dan pencegahan diperlukan untuk membatasi perluasan area terdampak, terutama ketika kondisi kering dan angin berpotensi mempercepat penyebaran api.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengandalkan pemadaman api serta pengerahan personel di lapangan. Upaya tersebut juga disertai penegakan hukum untuk mengusut dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja maupun kelalaian yang menyebabkan kebakaran meluas. Aparat penegak hukum melakukan penyelidikan berdasarkan temuan di lokasi, keterangan saksi, bukti dokumentasi, serta analisis mengenai sumber dan pola penyebaran api.
Dalam proses penanganan perkara, puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan terjadinya kebakaran, baik sebagai pelaku langsung maupun pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah terdampak. Penetapan tersangka tetap dilakukan melalui tahapan penyidikan dan harus didukung bukti yang memadai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain menindak individu, pemerintah dan aparat terkait juga menyegel 68 perusahaan pemilik konsesi yang wilayahnya diduga berkaitan dengan peristiwa karhutla. Penyegelan tersebut belum secara otomatis menyatakan perusahaan bersalah. Seluruh perusahaan masih menjalani proses verifikasi untuk memeriksa status perizinan, kondisi lahan, sistem pencegahan kebakaran, serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaan konsesi.
Jumhur menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap perusahaan perlu memperhatikan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, terutama apabila kebakaran terjadi di dalam wilayah konsesi perusahaan. Prinsip ini menempatkan pengelola sebagai pihak yang wajib memastikan kegiatan dan area konsesinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, tanpa semata-mata bergantung pada pembuktian unsur kesengajaan. Penerapannya tetap harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan batas wilayah konsesi, hubungan sebab akibat, serta bukti mengenai penguasaan dan pengelolaan lahan.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat penegakan hukum berjalan lebih menyeluruh. Pemadaman dapat menghentikan api dalam jangka pendek, sedangkan pemeriksaan dan proses hukum diperlukan untuk mencegah kejadian berulang, memperjelas tanggung jawab, serta mendorong perusahaan meningkatkan pengawasan dan kesiapsiagaan di wilayah operasionalnya.
Proses verifikasi terhadap perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung. Tahapan ini diperlukan agar informasi mengenai lokasi, kepemilikan, serta kondisi lahan dapat diperiksa secara cermat sebelum penilaian lebih lanjut dilakukan. Verifikasi juga membantu memastikan bahwa keterangan yang beredar sesuai dengan temuan di lapangan, termasuk mengenai waktu munculnya titik api dan langkah penanganan yang telah dilakukan.
Pemeriksaan tersebut penting karena perusahaan yang berada di sekitar wilayah terdampak belum tentu menjadi pihak yang sengaja menyebabkan kebakaran. Sebagian lahan perusahaan dapat ikut terkena dampak karena api menjalar dari area lain, terbawa angin, atau muncul di kawasan yang berdekatan. Karena itu, status suatu perusahaan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaannya di sekitar lokasi kebakaran. Diperlukan pencocokan data, pemeriksaan lapangan, serta penelusuran terhadap asal dan pola penyebaran api.
Melalui proses ini, pihak berwenang dapat membedakan perusahaan yang diduga dengan sengaja melakukan pembakaran dari perusahaan yang lahannya hanya terdampak kebakaran. Pembedaan tersebut menjadi dasar penting untuk menentukan langkah berikutnya secara proporsional dan berdasarkan bukti. Verifikasi juga diperlukan untuk mencegah kesimpulan terburu-buru yang dapat merugikan pihak tertentu, sekaligus memastikan dugaan pelanggaran ditangani melalui prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan dari Malaysia masih dalam tahap pembahasan. Informasi mengenai pembicaraan tersebut belum memuat keputusan akhir maupun bentuk bantuan yang akan diberikan. Oleh sebab itu, perkembangan kerja sama tersebut masih menunggu hasil pembahasan dan keterangan resmi lebih lanjut.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
