Probolinggo, Patrolihukum.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus memperkuat fondasi pengembangan ekonomi kreatif daerah. Salah satunya dengan menjajaki kerja sama strategis bersama Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Penjajakan sinergi tersebut dilakukan melalui audiensi dan diskusi layanan jasa industri yang digelar di Ruang Pertemuan Argopuro, Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (27/1/2026).
Rombongan BBSPJIKB Kemenperin yang dipimpin langsung Kepala BBSPJIKB, Zya Labiba, disambut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi, didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto.
Audiensi ini turut dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Hary Tjahjono, Kepala Bagian Umum Yuwanita Darman, Ketua Asosiasi Perajin Batik dan Bordir (APBBA) Kabupaten Probolinggo Mahrus Ali, pelaku UMKM Hunay Nurul Khotimah, serta jajaran teknis DKUPP Kabupaten Probolinggo.
Dalam forum tersebut, Pemkab Probolinggo dan BBSPJIKB Kemenperin membahas peluang kolaborasi konkret dalam penguatan industri kerajinan dan batik, mulai dari aspek peningkatan kualitas produk, standardisasi, sertifikasi hingga pengembangan sumber daya manusia pelaku UMKM.
Diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah pertanyaan dan masukan disampaikan oleh Ketua APBBA Kabupaten Probolinggo Mahrus Ali, pelaku UMKM Hunay Nurul Khotimah, serta Kepala Disporapar Heri Mulyadi. Seluruh pertanyaan tersebut ditanggapi langsung oleh Ketua Tim Pengembangan Jasa Industri, Data dan Informasi BBSPJIKB Kemenperin Aan Eddy Antana, yang menjelaskan secara rinci berbagai skema layanan dan pendampingan yang dapat diakses daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi menegaskan bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi kreatif yang sangat lengkap. Potensi tersebut meliputi kawasan pantai, pegunungan, sungai, danau, air terjun, hingga kawasan strategis Gunung Bromo yang telah menjadi destinasi wisata nasional dan internasional.
“Potensi ini menjadi kekuatan utama dalam mendukung visi Bupati Probolinggo dengan tagline Kabupaten Probolinggo sebagai gerbang wisata Jawa Timur,” ujar Sjaiful.
Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Probolinggo tidak dapat dipisahkan dari penguatan UMKM dan industri kreatif lokal. Berbagai event daerah secara konsisten digelar untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekaligus membuka ruang promosi bagi produk-produk lokal, termasuk batik khas Kabupaten Probolinggo sebagai identitas budaya daerah.
“Dalam satu tahun harus ada banyak event agar perputaran ekonomi berjalan dan UMKM tumbuh. Kami juga terus mendorong gerakan bela beli produk UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal,” tegasnya.
Sjaiful menilai, sinergi dengan BBSPJIKB Kemenperin menjadi peluang strategis karena lembaga tersebut merupakan unit kerja pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam bidang standardisasi serta pelayanan jasa industri.
“Ini momentum yang sangat tepat untuk berkolaborasi dan menghasilkan program-program produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BBSPJIKB Kemenperin RI Zya Labiba menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan Pemkab Probolinggo dalam menjajaki kerja sama tersebut. Ia menyebut respons positif dari pemerintah daerah sebagai modal awal yang penting untuk membangun kolaborasi berkelanjutan.
“Respons dari Bupati Probolinggo dan jajaran sangat positif. Ini menjadi awal yang baik untuk kolaborasi, khususnya dalam penguatan industri kerajinan dan batik yang terintegrasi dengan sektor pariwisata,” kata Zya.
Zya menjelaskan, BBSPJIKB memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan layanan standardisasi, sertifikasi, pengujian, serta pelatihan teknis bagi pelaku industri kerajinan dan batik. Layanan tersebut mencakup sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, industri hijau, hingga peningkatan kompetensi dan kapasitas pelaku UMKM.
“Kami siap mendampingi pelaku usaha, termasuk generasi muda, agar produk yang dihasilkan memiliki mutu, identitas, dan daya saing, baik di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kerja sama konkret antara Pemkab Probolinggo dan BBSPJIKB Kemenperin, khususnya dalam penguatan industri kreatif berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk kerajinan serta batik, sekaligus memperkuat citra Kabupaten Probolinggo sebagai daerah tujuan wisata dan pusat ekonomi kreatif di Jawa Timur.
(Bambang)
