Jakarta —- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa, layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia terus menuai capaian positif. Hal tersebut disampaikan MenPANRB dalam laporannya pada SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05/2024) pagi.
“’Kami laporkan bahwa pencapaian pemerintahan digital di Indonesia terus meningkat dari nilai Indeks SPBE Nasional 2,34 atau predikat Cukup pada tahun 2022 menjadi 2,79 atau predikat Baik pada tahun 2023,” ujar Anas.
Di samping itu, peningkatan Indeks SPBE Nasional tersebut juga diikuti oleh kenaikan United Nations E-Government Development Index (EGDI) dari peringkat 88 pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 pada tahun 2022.
“Hal ini serupa pada GovTech Maturity Index Indonesia yang naik dari nilai B di tahun 2020 menjadi A di tahun 2022,” tambahnya.
Ia menyebutkan, pembentukan GovTech dan pengembangan sistem strategis seperti Digital Public Infrastructure, telah menciptakan lompatan yang signifikan dalam pembangunan ekosistem digital di tanah air. Anas mengungkapkan bahwa berdasarkan studi di berbagai negara, hampir semua negara yang menduduki peringkat teratas dalam United Nations E-Government Development Index memiliki GovTech nasional yang menjadi motor bagi kemajuan digital.
“Hal ini menunjukkan bahwa adanya GovTech Nasional juga penting untuk akselerasi transformasi digital Indonesia,” ucapnya.
MenPANRB menjelaskan bahwa, pembentukan GovTech Indonesia dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Ia berharap kehadiran GovTech tersebut menjadi motor peningkatan kapabilitas digital pemerintahan dengan memanfaatkan talenta digital terbaik bangsa.
“Kami tegaskan bahwa GovTech Indonesia bukan sebuah platform atau aplikasi, melainkan penyelenggaraan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah,” tegas Anas.
Untuk mewujudkan kemudahan, kecepatan, serta transparansi pelayanan publik, melalui GovTech, masyarakat hanya perlu satu kali login untuk menggunakan seluruh layanan yang tersedia di dalamnya. Menurut MenPANRB, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan dengan mudah.
“Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi, layanan ditampilkan langsung tentang cara bagaimana mendapatkan dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, mengganti alamat, cara mendapatkan bantuan sosial, dan lain-lain,” jelasnya.
“Sebagai inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan, Bapak Presiden, layanan pada portal pena publik dan portal administrasi pemerintahan. Untuk itu, pada kesempatan ini disaksikan oleh Bapak Presiden, akan dilakukan penandatanganan 15 instansi untuk menandatangani komitmen yang akan memastikan capaian 5 bulan terakhir dapat dilanjutkan hingga peluncuran awal layanan terpadu triwulan ketiga tahun 2024 ini serta memastikan keberlanjutan di masa yang akan datang,” imbuhnya.
MenPANRB juga mengungkapkan bahwa, selanjutnya diperlukan langkah penguatan GovTech Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait dengan koordinasi transformasi digital.
“Kami juga berharap keberlanjutan dari program ini terus diperkuat sebagaimana harapan Bapak Presiden untuk ke depan bisa menjadi bagian dari proyek strategis nasional digital atau PSN digital,” pungkasnya. (*)
