Jakarta | Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan akan segera mengecek lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. Rencana pemeriksaan itu menjadi langkah awal yang ia sampaikan seusai menerima amanah memimpin lembaga penanggulangan bencana nasional. Dengan demikian, pengecekan yang disebutkan masih berupa rencana, bukan kegiatan yang telah terlaksana.
Dalam kesempatan itu, Kristomei menekankan bahwa penanganan bencana perlu bergerak dalam hitungan menit, bukan jam. Prinsip tersebut menggambarkan pentingnya kecepatan dalam merespons situasi darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang dapat berkembang dengan cepat. Bagi BNPB, waktu menjadi faktor penting ketika informasi awal mengenai ancaman atau kejadian diterima. Respons yang segera memungkinkan langkah penanganan dipertimbangkan sejak dini, sementara keterlambatan dapat mempersempit kesempatan untuk mengendalikan keadaan.
Rencana mengecek lokasi di beberapa provinsi juga menunjukkan perhatian terhadap kondisi lapangan sebagai bagian dari tugas awalnya. Pemeriksaan tersebut dapat membantu memberikan gambaran langsung tentang situasi karhutla, tetapi Kristomei baru menyampaikan rencana untuk melakukannya. Belum ada keterangan bahwa ia telah mendatangi lokasi kebakaran setelah pelantikan. Karena itu, pernyataan di Istana lebih tepat dipahami sebagai komitmen awal untuk melihat perkembangan di daerah, bukan laporan mengenai hasil kunjungan atau tindakan lapangan yang sudah berlangsung.
Kecepatan yang ia tekankan menempatkan kesiapan dan alur respons sebagai perhatian penting dalam kepemimpinan BNPB. Penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan keputusan setelah dampak meluas, tetapi juga dengan kemampuan merespons informasi secara sigap. Dalam konteks karhutla, pengecekan langsung yang direncanakan dapat menjadi salah satu cara untuk memahami kebutuhan dan situasi di wilayah terdampak. Namun, langkah berikutnya dan waktu pelaksanaannya belum dirinci dalam pernyataan tersebut. Kristomei menyampaikan prinsip respons cepat itu sebagai arah kerja, sementara rencana pemeriksaan menjadi tindak lanjut yang akan dilakukan.
Kristomei menyatakan dirinya siap bergerak menuju daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kesiapan tersebut menunjukkan bahwa ia dapat segera menindaklanjuti kebutuhan penanganan di lapangan setelah langkah yang diperlukan ditetapkan. Namun, kesiapan untuk berangkat tidak serta-merta menentukan lokasi yang akan dituju. Pemilihan wilayah prioritas tetap perlu mempertimbangkan perkembangan keadaan dan masukan dari pihak yang menangani respons bencana. Karena itu, rencana pergerakan Kristomei ditempatkan dalam rangkaian pembahasan bersama jajaran terkait. Dengan demikian, kesiapan pribadi menjadi awal dari proses yang lebih luas, bukan keputusan akhir mengenai tujuan perjalanan. Langkah berikutnya adalah menyelaraskan informasi dan menetapkan daerah yang paling membutuhkan kunjungan.
Sebelum menentukan tujuan, Kristomei perlu berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pembahasan bersama diperlukan agar keputusan mengenai daerah prioritas didasarkan pada informasi yang dihimpun dan pertimbangan staf. Konsolidasi juga memberi ruang untuk menyamakan pemahaman tentang kebutuhan penanganan serta perkembangan karhutla di berbagai wilayah terdampak. Dalam proses itu, Kristomei dapat membahas pilihan lokasi dan urutan kunjungan, tanpa menetapkan tujuan secara sepihak sebelum koordinasi berlangsung. Keputusan akhir tentang lokasi yang akan didatangi perlu mengikuti hasil pembicaraan tersebut. Dengan cara ini, rencana perjalanan dapat disusun secara terarah, selaras dengan kebutuhan respons, dan didukung oleh jajaran yang terlibat. Koordinasi menjadi tahapan penting sebelum keberangkatan, bukan penghalang bagi kesiapan yang telah disampaikan.
Kristomei menyatakan siap berangkat ke daerah terdampak karhutla pada Jumat, 16 Oktober 2026. Rencana waktu tersebut menegaskan kesiapan untuk turun ke lapangan, sementara penentuan lokasi prioritas masih perlu dibahas bersama staf dan jajaran BNPB. Artinya, tanggal keberangkatan telah disebutkan, tetapi daerah yang akan dikunjungi belum dipastikan sebelum proses koordinasi dilakukan. Setelah konsolidasi menghasilkan kesepahaman mengenai prioritas, rencana perjalanan dapat disesuaikan dengan keputusan bersama. Urutan ini menjaga agar kesiapan bergerak, pertimbangan internal, dan penetapan tujuan berjalan secara tertib. Dengan demikian, langkah menuju daerah terdampak tetap berangkat dari koordinasi, tanpa mendahului pembahasan mengenai lokasi yang paling tepat untuk dikunjungi.
Kristomei menargetkan persoalan kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi dapat ditangani secepat mungkin. Sasaran tersebut menekankan pentingnya mempercepat upaya di lapangan, mulai dari merespons laporan hingga mengoordinasikan langkah penanganan. Ia menyelaraskan pendekatan ini dengan arahan Presiden Prabowo agar penanganan bencana dilakukan tanpa menunda. Dalam situasi karhutla, waktu menjadi pertimbangan penting karena api dan asap dapat terus mengganggu kehidupan warga selama penanganan belum berjalan efektif. Karena itu, percepatan respons dipandang sebagai kebutuhan untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar target administratif yang dicatat dalam rencana kerja.
Alasan yang disampaikan Kristomei berpusat pada kondisi masyarakat terdampak. Menurutnya, warga tidak boleh terus menghadapi akibat karhutla sementara proses penanganan berlangsung. Gangguan akibat kebakaran dapat memengaruhi kegiatan sehari-hari, sehingga respons yang lebih cepat diperlukan untuk membantu membatasi paparan dan dampak yang berkepanjangan. Arahan agar tindakan tidak ditunda menjadi landasan bagi upaya menggerakkan unsur terkait sesegera mungkin. Namun, target menyelesaikan persoalan di enam provinsi secepat mungkin tidak berarti kebakaran dipastikan langsung padam atau seluruh masalah otomatis berakhir. Hasil penanganan tetap bergantung pada kondisi di lokasi dan langkah yang dapat dilakukan oleh petugas serta pihak terkait.
Kristomei juga menyatakan komitmen untuk mengevaluasi kecepatan respons. Evaluasi itu diperlukan agar setiap tahapan penanganan dapat berlangsung lebih sigap, sekaligus membantu mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan perbaikan. Perhatian terhadap waktu respons tidak terpisah dari keselamatan masyarakat dan petugas. Ia menekankan agar tidak ada korban yang sia-sia dalam proses menghadapi karhutla. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa cepat tindakan dimulai, tetapi juga dari keseriusan dalam menjalankannya dan meninjau hasilnya. Dengan evaluasi berkelanjutan, upaya penanganan di enam provinsi diharapkan semakin tanggap terhadap keadaan lapangan, sementara target percepatan tetap dipahami sebagai arah kerja, bukan jaminan kebakaran segera tuntas.
Dalam menghadapi bencana di Indonesia, Kristomei menekankan pentingnya pendekatan yang kolaboratif, responsif, integratif, dan tersinkronisasi. Prinsip tersebut diperlukan karena karakter bencana berbeda-beda dan dampaknya dapat meluas, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, hingga erupsi gunung api. Penanganan yang efektif tidak cukup mengandalkan satu langkah atau satu institusi. Setiap unsur perlu memahami perannya, bertukar informasi secara tepat waktu, dan bergerak berdasarkan tujuan bersama. Dengan koordinasi yang terencana, sumber daya dapat diarahkan sesuai kebutuhan di lapangan, sementara keputusan dapat menyesuaikan perubahan situasi. Kecepatan bertindak tetap penting, tetapi perlu berjalan seiring dengan ketepatan informasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Menurut Kristomei, BNPB perlu bekerja bersama kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat juga merupakan bagian penting dari upaya tersebut, baik dalam kesiapsiagaan maupun saat tanggap darurat. Kerja sama lintas unsur membantu menghubungkan informasi, dukungan personel, peralatan, dan layanan yang dibutuhkan warga. Sinkronisasi kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah turut mencegah langkah yang tumpang tindih atau celah dalam penanganan. Dalam konteks ini, BMKG menjadi salah satu contoh lembaga yang berkaitan dengan kerja BNPB, khususnya dalam penyediaan informasi dan peringatan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Hubungan antarlembaga perlu berlangsung secara teratur, bukan hanya dibangun ketika keadaan darurat telah terjadi.
Kristomei juga menegaskan bahwa penanganan bencana bukan tanggung jawab satu lembaga saja.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Polres Magetan Bersama Tim Gabungan Tangani Karhutla di Panekan Lereng Gunung Lawu
