Kabupaten Tegal – Upaya pemberantasan peredaran obat-obatan keras golongan G tanpa izin edar di Kabupaten Tegal kembali menghadapi hambatan serius. Operasi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan aparat penegak hukum baru-baru ini diduga gagal akibat kebocoran informasi dari oknum internal. Hal ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang integritas aparat dalam menjalankan tugasnya.
Keprihatinan terhadap peredaran obat keras ini sebelumnya diungkapkan oleh tim media kepada Kanit Satnarkoba Polres Tegal. Dalam pertemuan tersebut, seorang jurnalis mengungkapkan kekhawatirannya setelah mendapati anak berusia 15 tahun membeli obat keras golongan G tanpa resep dokter.
“Kami miris melihat kenyataan ini. Anak-anak usia di bawah umur dengan mudah membeli obat keras tanpa pengawasan. Kami meminta toko-toko yang menjualnya segera ditutup,” ungkap salah satu anggota tim media kepada Kanit Satnarkoba Polres Tegal, Selasa (17/12/2024).
Atas desakan tersebut, tim media bersama Satresnarkoba Polres Tegal yang dipimpin oleh Kanit NG meninjau lokasi yang diduga menjual obat keras golongan G. Namun, dalam perjalanan, tim menerima pesan singkat dari seseorang yang diduga sebagai koordinator penjualan obat keras.
“Kenapa warung saya disuruh tutup? Warung yang abang datangi kemarin,” tulis MR, salah satu koordinator toko penjual obat keras.
Tim media membalas pesan tersebut dengan pertanyaan, “Siapa yang menyuruh tutup?” MR kemudian menjawab, “Kanit Polres Kabupaten yang telepon, suruh tutup warung-warung yang abang datangi kemarin.”
Pesan tersebut mengindikasikan adanya kebocoran informasi terkait rencana sidak. Akibatnya, para pengedar obat keras dapat mengantisipasi tindakan aparat, sehingga operasi penegakan hukum gagal. Lebih parah lagi, hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada oknum aparat yang terlibat melindungi jaringan peredaran obat keras tersebut.
Tim media menyayangkan kebocoran ini dan berharap Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim dapat mengusut tuntas kasus ini. “Kami mendesak agar dalang di balik kebocoran ini segera diungkap dan diberi sanksi tegas,” ujar salah satu anggota tim media.
Dampak Kebocoran Informasi
Kebocoran informasi ini tidak hanya menggagalkan operasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Publik mempertanyakan komitmen aparat dalam memberantas peredaran obat keras tanpa izin edar, terutama ketika ada indikasi perlindungan terhadap pelaku.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam upaya penegakan hukum. Jika kepercayaan ini hilang, akan sulit mengajak masyarakat bekerja sama memberikan informasi penting,” tambah anggota tim media.
Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum, khususnya dalam mengatasi peredaran obat keras golongan G tanpa izin edar. Aparat penegak hukum harus menjaga integritas dan profesionalisme agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kepercayaan publik adalah kunci. Aparat penegak hukum harus belajar dari kegagalan ini untuk memperbaiki sistem dan memastikan pemberantasan peredaran obat keras di Kabupaten Tegal berjalan efektif dan transparan.
Ikuti juga di Akun Tiktok @mediapatrolihukum.net., Like, Share dan Komentarnya
(Tim/Red/**)
