Jakarta | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, memperingatkan adanya risiko nilai tukar rupiah melemah hingga berada di kisaran Rp20.000–Rp21.000 per dolar AS. Peringatan itu disampaikan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. Angka tersebut menggambarkan tekanan yang perlu dicermati oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan, terutama karena perubahan nilai tukar dapat berpengaruh terhadap biaya, perencanaan, serta keputusan bisnis.
Dalam menyampaikan pesan tersebut, Hashim menyoroti pentingnya respons serius dari kalangan pengusaha. Ia mendorong upaya untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi di Indonesia agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih baik. Peringatan mengenai potensi pelemahan rupiah bukan semata-mata soal pergerakan kurs, melainkan juga pengingat bahwa kondisi ekonomi dan kepercayaan terhadap lingkungan bisnis perlu dijaga. Dunia usaha memiliki peran dalam mendukung terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi kegiatan produktif dan penanaman modal.
Rapimnas Kadin menjadi forum bagi para pemimpin dan anggota Kamar Dagang dan Industri untuk membahas tantangan serta arah dunia usaha. Dalam konteks itu, pesan Hashim menempatkan perbaikan iklim investasi sebagai agenda penting, di tengah risiko ekonomi yang dapat memengaruhi pelaku usaha. Upaya tersebut memerlukan perhatian terhadap berbagai hambatan yang dirasakan perusahaan, sekaligus komitmen untuk memperkuat daya tarik Indonesia bagi investasi. Peringatan tentang rupiah hingga Rp21.000 per dolar AS menjadi latar bagi ajakan agar pengusaha tidak hanya menunggu perubahan kondisi, tetapi turut mengambil langkah nyata memperbaiki iklim usaha nasional. Hal ini penting untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian dan menjaga peluang pertumbuhan, tanpa mengabaikan risiko yang dapat timbul dari tekanan nilai tukar.
Hashim menilai pasar uang Indonesia sedang menghadapi tekanan setelah muncul isu mengenai penurunan status bursa Indonesia. Isu tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap kondisi pasar dan prospek perekonomian nasional. Ketika persepsi risiko meningkat, investor berpotensi menahan keputusan untuk menanamkan modal atau memilih mengalihkan dana ke pasar lain yang dianggap lebih aman. Karena itu, dampak isu tersebut tidak terbatas pada perdagangan saham, tetapi dapat merembet ke arus modal dan nilai tukar rupiah.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan Hashim ialah kemungkinan terhambatnya investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI). Investasi jenis ini biasanya mencerminkan komitmen jangka panjang, misalnya melalui pembangunan fasilitas, pengembangan usaha, atau penambahan kapasitas produksi. Jika ketidakpastian membuat calon investor menunda proyek, aliran modal baru dapat berkurang. Pada saat yang sama, keputusan investor yang sudah berada di Indonesia untuk mengurangi atau menarik dana dapat menambah tekanan pada pasar keuangan. Besarnya dampak tetap bergantung pada respons pasar, kondisi ekonomi, dan kebijakan yang ditempuh.
Hashim menghubungkan kemungkinan arus keluar modal dalam jumlah besar dengan risiko pelemahan rupiah. Dalam skenario tekanan yang berat, ia memperingatkan nilai tukar dapat bergerak ke rentang Rp20.000 hingga Rp21.000 per dolar AS. Rentang tersebut disampaikan sebagai risiko yang mungkin terjadi apabila modal keluar secara signifikan, bukan sebagai kepastian bahwa rupiah akan mencapai level itu. Perubahan nilai tukar juga dipengaruhi berbagai faktor lain, termasuk perkembangan ekonomi global, permintaan terhadap dolar, serta kepercayaan investor pada kebijakan domestik.
Ia turut menyebut bahwa ada pihak yang memperkirakan rupiah dapat menyentuh Rp22.000 per dolar AS. Angka itu merupakan pandangan pihak lain yang ia kutip, sehingga tidak tepat diperlakukan sebagai perkiraan pribadi Hashim. Perbedaan kisaran yang ia peringatkan dan angka yang disebut pihak lain menunjukkan bahwa proyeksi nilai tukar dapat beragam, terutama ketika ketidakpastian meningkat. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, yang penting ialah memahami bahwa pelemahan tajam dapat menaikkan biaya impor dan memengaruhi keputusan investasi. Namun, risiko tersebut perlu dibaca sebagai skenario, bukan hasil yang sudah pasti terjadi.
Hashim memperingatkan bahwa pelemahan rupiah hingga sekitar Rp21.000 per dolar AS dapat membawa konsekuensi berat bagi pembayaran pinjaman luar negeri Indonesia. Ketika nilai rupiah turun terhadap dolar, pemerintah dan pihak peminjam lain membutuhkan lebih banyak rupiah untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam mata uang asing. Besarnya utang dalam dolar tidak berubah, tetapi nilai rupiah yang harus disediakan untuk membayar pokok maupun kewajiban terkait menjadi lebih tinggi. Karena itu, tekanan pada kurs dapat langsung meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri.
Hubungan tersebut penting karena kewajiban pinjaman perlu tetap dibayar sesuai jadwal, sekalipun rupiah sedang melemah. Jika setiap dolar membutuhkan lebih banyak rupiah, anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran utang ikut membesar. Dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban itu dapat menekan ruang fiskal dan membuat pengelolaan keuangan negara lebih sulit. Risiko ini bukan semata-mata soal perubahan angka kurs di pasar, melainkan juga tentang kemampuan menyediakan rupiah yang cukup untuk membayar tagihan dalam valuta asing. Semakin tajam pelemahan mata uang, semakin besar pula nilai rupiah yang diperlukan untuk menunaikan kewajiban yang sama.
Dalam penilaian Hashim, keadaan demikian dapat menjadi bencana dan malapetaka bagi ekonomi Indonesia. Peringatan itu bertumpu pada besarnya biaya yang dapat timbul ketika kewajiban luar negeri dikonversi ke rupiah pada kurs yang jauh lebih rendah. Beban pembayaran yang meningkat berpotensi membatasi keleluasaan pemerintah dalam mengatur anggaran, terutama jika tekanan berlangsung ketika kewajiban jatuh tempo. Dengan demikian, risiko yang disorot bukan sekadar kemungkinan rupiah menyentuh angka tertentu, tetapi konsekuensi ekonomi dari kurs tersebut terhadap pembayaran utang. Pelemahan tajam membuat setiap pembayaran dalam dolar terasa lebih mahal dalam rupiah, sehingga pengelolaan kewajiban luar negeri menjadi semakin berat. Itulah sebabnya Hashim mengaitkan skenario rupiah yang melemah dengan ancaman serius bagi ekonomi nasional, khususnya melalui kenaikan biaya pembayaran pinjaman luar negeri.Hashim meminta kalangan pengusaha ikut menjaga kepercayaan terhadap pasar modal dengan menghentikan praktik yang dikenal sebagai goreng-menggoreng saham. Seruan itu secara khusus ditujukan kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha. Menurutnya, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mendukung pasar yang sehat, transparan, dan mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar. Harga saham yang dibentuk melalui transaksi manipulatif dapat menyesatkan investor, merusak reputasi bursa, serta mengganggu keyakinan masyarakat terhadap tata kelola ekonomi. Karena itu, ia mendorong pengusaha agar tidak membiarkan perilaku semacam ini dianggap sebagai strategi bisnis biasa.
Hashim juga memperingatkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas apabila praktik manipulasi tetap berlangsung. Pernyataan tersebut menekankan bahwa persoalan bursa bukan semata-mata urusan pelaku pasar, melainkan dapat berkaitan dengan stabilitas ekonomi yang lebih luas. Ia mencontohkan Turkiye, yang menurutnya berhasil menangkap 94 orang terkait praktik tersebut. Contoh itu ia gunakan untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara serius ketika otoritas menemukan dugaan pelanggaran. Meski demikian, penanganan di Indonesia tetap perlu berlandaskan pemeriksaan yang cermat, proses hukum, dan bukti yang memadai. Pengawasan yang konsisten serta koordinasi regulator, aparat, dan pelaku industri juga penting agar tindakan penertiban tidak berhenti pada peringatan, tetapi mampu mencegah manipulasi berulang.
Kekhawatiran Hashim, pada akhirnya, berkaitan dengan kemungkinan dampak pasar saham terhadap nilai tukar dan kepercayaan investor.
