Jakarta | Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim didakwa menerima gratifikasi dengan nilai total Rp33,9 miliar. Uraian mengenai perkara tersebut disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Nilai yang disebut dalam dakwaan itu menjadi bagian dari tuduhan yang kini diperiksa melalui proses peradilan, bukan penetapan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.
Dalam membacakan dakwaan, jaksa memaparkan dugaan penerimaan gratifikasi yang menurut mereka mencapai jumlah tersebut. Penyampaian itu merupakan penjelasan awal penuntut umum mengenai perkara yang diajukan ke pengadilan. Rincian dan dasar tuduhan akan menjadi pokok pemeriksaan dalam persidangan, ketika majelis hakim mendengar keterangan serta menilai alat bukti yang diajukan para pihak. Angka Rp33,9 miliar, dengan demikian, merujuk pada nilai yang dicantumkan dalam dakwaan jaksa.
Perlu dibedakan dakwaan dan putusan pengadilan. Dakwaan berisi tuduhan serta konstruksi perkara dari pihak penuntut umum, sedangkan penilaian mengenai terbukti atau tidaknya tuduhan berada pada majelis hakim setelah seluruh proses pemeriksaan berlangsung. Silmy Karim tetap berstatus terdakwa dalam perkara ini dan berhak memberikan tanggapan, mengajukan pembelaan, serta menguji bukti yang disampaikan jaksa sesuai ketentuan hukum. Karena itu, informasi yang disampaikan di persidangan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan final mengenai kesalahan ataupun tanggung jawab pidana dirinya.
Sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta menjadi forum bagi para pihak untuk menguraikan posisi masing-masing berdasarkan dakwaan dan bukti yang relevan. Publikasi mengenai perkara ini perlu tetap menggunakan atribusi yang jelas, seperti “jaksa mendakwa” atau “menurut dakwaan”, agar tuduhan tidak disajikan sebagai fakta yang telah diputus. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada jalannya persidangan dan pertimbangan hakim. Hingga ada putusan berkekuatan hukum, asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi terdakwa. Dengan demikian, angka yang diuraikan jaksa merupakan materi dakwaan yang masih harus diuji secara terbuka di pengadilan, bukan vonis atas perkara tersebut.
Dalam uraian dakwaan, jaksa memaparkan dua komponen penerimaan yang dikaitkan dengan Silmy Karim. Komponen pertama berupa setoran tunai yang disebut sebagai dana operasional wakil menteri. Nilainya mencapai Rp2.560.000.000 dan, menurut jaksa, penerimaan tersebut berlangsung dalam rentang 19 Agustus 2025 hingga 11 Mei 2026. Uraian itu menempatkan setoran tunai sebagai bagian tersendiri dari dugaan gratifikasi yang menjadi pokok perkara. Status dan tujuan dana tersebut sebagaimana disebut dalam dakwaan merupakan tuduhan yang perlu diuji melalui proses persidangan, termasuk dengan memeriksa keterangan para pihak serta bukti yang diajukan.
Komponen kedua berkaitan dengan pembelian saham pada sejumlah perusahaan sekuritas. Jaksa menyebut uang senilai Rp31.381.119.000 digunakan untuk membeli saham atas nama Silmy. Transaksi itu diduga berlangsung sejak 1 Agustus 2023 hingga 11 September 2025. Dalam dakwaan, sumber uang untuk pembelian saham tersebut disebut berasal dari pihak lain. Dengan demikian, uraian jaksa mencakup bukan hanya penerimaan dalam bentuk setoran tunai, tetapi juga penggunaan dana untuk memperoleh aset investasi. Rincian mengenai perusahaan sekuritas, waktu transaksi, serta asal dana menjadi bagian dari perkara yang akan dinilai berdasarkan alat bukti dan keterangan di persidangan.
Jika kedua komponen dijumlahkan, nilai yang dipaparkan jaksa mencapai Rp33.941.119.000, atau sekitar Rp33,9 miliar. Angka tersebut merangkum setoran tunai Rp2,56 miliar dan dana pembelian saham Rp31,381 miliar. Jaksa mendasarkan dakwaan terhadap Silmy pada Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP. Penyebutan pasal-pasal itu menunjukkan dasar hukum yang digunakan dalam dakwaan, bukan penetapan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah. Pengadilan akan menilai apakah penerimaan yang dituduhkan memenuhi unsur hukum, apakah sumber dana dapat dibuktikan, dan bagaimana hubungan transaksi saham dengan pihak-pihak yang disebut. Sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, seluruh rincian tersebut tetap merupakan tuduhan jaksa yang harus dibuktikan secara sah dalam proses peradilan.
Selain dakwaan menerima gratifikasi yang disebut mencapai Rp33,9 miliar, Silmy Karim juga didakwa terlibat dalam pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Dalam perkara tersebut, jaksa menyebut Silmy menerima uang sebesar Rp1,2 miliar. Dakwaan ini menjadi bagian tersendiri dari perkara yang diuraikan di persidangan, dengan dugaan perbuatan yang berkaitan dengan proses layanan keimigrasian. Uraian jaksa tersebut merupakan tuduhan yang harus diuji melalui proses hukum; penyebutan nama maupun jabatan dalam dakwaan tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan pihak-pihak yang disebut. Silmy dan pihak lain tetap berhak memberikan pembelaan serta memperoleh pemeriksaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Jaksa mendakwa Silmy melakukan perbuatan itu bersama enam orang lainnya. Mereka adalah Saffar Muhammad Godam, yang disebut menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi; Jaya Saputra, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi; serta Tessar Bayu Setyaji, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Alih Status Izin Tinggal di Ditjen Imigrasi. Dalam dakwaan, nama-nama tersebut dicantumkan bersama Silmy sebagai pihak yang diduga terlibat dalam rangkaian pemerasan yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal WNA. Peran masing-masing, termasuk hubungan tindakan yang dituduhkan dan proses administrasi izin, menjadi bagian yang perlu dinilai melalui pemeriksaan bukti dan keterangan di persidangan.
Dua nama lain yang turut disebut ialah Bagus Bramantyo, yang menurut jaksa menjabat Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, dan Gusti Benardiansyah, staf Subdit Izin Tinggal Ditjen Imigrasi. Jaksa juga mencantumkan Juniadi Sri Priambudi sebagai Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Dengan demikian, daftar terdakwa dalam dugaan pemerasan itu mencakup pejabat dan pegawai yang berkaitan dengan unit layanan izin tinggal serta alih status keimigrasian. Dakwaan menyebut keterlibatan mereka bersama Silmy, tetapi rincian tanggung jawab dan pembuktian atas setiap dugaan akan bergantung pada proses persidangan. Nilai Rp1,2 miliar yang dikaitkan dengan Silmy dalam perkara ini berbeda dari angka gratifikasi yang juga menjadi pokok dakwaan jaksa.
Dalam uraian jaksa, dugaan pemerasan berkaitan dengan penanganan permohonan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Permohonan tersebut disebut dapat ditunda atau tidak diterbitkan apabila pihak yang mengurusnya tidak memenuhi permintaan pembayaran. Jaksa menggambarkan keadaan itu sebagai tekanan terhadap pemohon, karena dokumen yang dibutuhkan untuk tinggal di Indonesia bergantung pada proses administrasi di lingkungan keimigrasian. Uraian tersebut merupakan bagian dari dakwaan dan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa perbuatan yang dituduhkan telah terjadi.
Dokumen yang disebut dalam perkara ini meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Selain penerbitan izin, jaksa juga menguraikan dugaan permintaan pembayaran dalam proses alih status izin tinggal. Permohonan semacam itu pada umumnya diajukan oleh biro jasa yang membantu pengurusan administrasi atau oleh perusahaan penjamin warga negara asing. Dengan demikian, pihak yang berhubungan dengan proses tersebut tidak hanya pemohon individu, tetapi juga pihak perantara dan badan usaha yang mengurus dokumen bagi pekerja atau pihak lain yang disponsori.
Menurut dakwaan, penundaan atau tidak diterbitkannya dokumen dapat membuat pemohon berada dalam posisi sulit, terutama ketika izin diperlukan untuk memenuhi ketentuan tinggal dan menjalankan kegiatan di Indonesia. Jaksa menyampaikan adanya dugaan pungutan yang dikaitkan dengan jenis layanan dan perubahan status izin.
Baca juga: Pilkades Serentak 2026 di Bekasi: Partisipasi Pemilih Mencapai 95% di Tengah Cuaca Ekstrem | Protes Buruh di Jakarta: Pukul 10.00 WIB Dimulai dan Mencapai Puncaknya
