PROBOLINGGO, Patrolihukum.net — Gerakan Membangun Desa (Gema Desa) Nuswantoro Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi perdesaan melalui penguatan kepemimpinan, manajemen organisasi, dan digitalisasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Berbasis Digital yang diikuti perwakilan 29 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Jawa Timur, di Aula Rumah Makan Masada, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (24/1/2026).
Dalam forum tersebut, Gema Desa Nuswantoro secara terbuka mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa. Ketua Umum Gema Desa Nuswantoro, Subari Pratondo, SE, menilai ketimpangan perkembangan UMKM antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih sangat mencolok, terutama dalam hal akses permodalan.
“UMKM di desa sebenarnya punya potensi yang tidak kalah, bahkan unggul karena produknya alami dan berbasis kearifan lokal. Namun, keterbatasan akses modal membuat mereka sulit berkembang. Banyak pelaku usaha desa akhirnya terjerat rentenir dengan bunga tinggi,” ujar Subari dalam sambutannya.
Menurut Subari, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya kehadiran negara dalam melindungi dan memberdayakan pelaku usaha kecil di akar rumput. Ia menegaskan, UMKM desa membutuhkan skema permodalan yang adil, mudah diakses, dan berkelanjutan agar mampu bersaing dan naik kelas.
Tak hanya soal permodalan, Subari juga menegaskan kesiapan Gema Desa Nuswantoro untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai program nasional. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat desa dalam rantai pasok program tersebut agar manfaat ekonomi tidak hanya terpusat pada pihak tertentu.
“Desa tidak boleh hanya jadi penonton. Warga yang punya telur, sayur, beras, atau produk pangan lokal harus bisa terlibat langsung. Kami mendorong agar ini dikelola melalui koperasi desa sehingga ekonomi lokal benar-benar bergerak,” kata Subari.
Selain mendorong peran ekonomi, Gema Desa Nuswantoro juga memfokuskan programnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa melalui pelatihan kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi dinilai menjadi kunci agar organisasi desa mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Pelatihan ini menyasar berbagai elemen masyarakat desa, mulai dari pemuda, perangkat desa, hingga tokoh masyarakat dan pensiunan, agar memiliki kapasitas manajerial dan wawasan teknologi yang memadai.
“Kalau SDM desa kuat, maka potensi apa pun bisa dikembangkan. Digitalisasi bukan pilihan, tapi kebutuhan agar desa tidak tertinggal,” ujarnya.
Subari mengakui, Gema Desa Nuswantoro saat ini telah memiliki sejumlah UMKM binaan di berbagai wilayah. Namun, untuk mendorong kemajuan secara menyeluruh—mulai dari penyediaan bahan baku, teknologi produksi, pengemasan (packaging), hingga branding—dibutuhkan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif.
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan regulasi atau payung hukum yang secara khusus melindungi dan memberdayakan pelaku usaha kecil di desa.
“Kami siap menjadi jembatan antara UMKM desa dengan pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat kecil,” tegas Subari.
Dukungan Lintas Sektoral
Kegiatan pelatihan ini berlangsung tertib dan mendapat dukungan lintas sektor. Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus pusat dan daerah Gema Desa Nuswantoro, antara lain Ahmad Mustofa, MM (Sekretaris Jenderal Pusat), Budi Santoso, SH (Ketua DPD Jawa Timur), Sariwan, MM.Pd (Sekretaris Jenderal Jawa Timur), serta seluruh perwakilan DPD se-Jawa Timur.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Kepala Desa Karanggeger, Bawon Santoso, serta unsur Koramil dan Polsek Pajarakan, sebagai bentuk sinergi antara organisasi masyarakat, pemerintah desa, dan aparat kewilayahan.
Melalui pelatihan ini, Gema Desa Nuswantoro optimistis setiap desa mampu melahirkan minimal satu produk unggulan berbasis potensi lokal (One Village One Product), yang didukung oleh kepemimpinan desa yang adaptif, berwawasan digital, dan berdaya saing tinggi.
(Bambang)
