**Probolinggo** – Dalam rangka mendukung Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Probolinggo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo memfasilitasi sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui perangkat desa. Acara tersebut berlangsung di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (19/6/2024).
Sosialisasi yang digelar oleh BPJS Kabupaten Probolinggo ini dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan dari 13 kecamatan, yaitu Gending, Banyuanyar, Maron, Pajarakan, Kraksaan, Krejengan, Besik, Paiton, Kotaanyar, Pakuniran, Gading, Tiris, dan Krucil.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan materi terkait program JKN dari Lasty Kurniawati, Kabag Kepesertaan Kantor BPJS Kabupaten Probolinggo. Kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo pada Jum’at (21/6/2024), diikuti oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Sekretaris Desa dari 11 kecamatan, meliputi Tongas, Sumberasih, Wonomerto, Lumbang, Kuripan, Sukapura, Tegalsiwalan, Bantaran, Sumber, Leces, dan Dringu.
Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, melalui Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Ofie Agustin, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
“Harapannya seluruh perangkat desa di Kabupaten Probolinggo bisa tercover program JKN. Selain itu, para perangkat desa ini mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat kepesertaan program JKN,” harapnya.
Menurut Ofie, program JKN merupakan bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat. Kepesertaan program ini bersifat wajib bagi seluruh WNI dan WNA yang menetap minimal 6 bulan di Indonesia. Hukum bilangan banyak iuran yang terjangkau dengan benefit yang sangat luas dibandingkan dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT).
“Tingkat keaktifan peserta program JKN di Kabupaten Probolinggo per Juni 2024 mencapai 79% dari jumlah penduduk sebanyak 1.172.181 jiwa. Rinciannya, 926.015 jiwa aktif dan 249.217 non aktif,” jelasnya.
Ofie menambahkan, dari 330 desa dan kelurahan di Kabupaten Probolinggo, terdapat 79 kepala desa dan 102 perangkat desa yang belum terdaftar dalam segmen kepesertaan program JKN di desa. “Dari jumlah 4.042 kepala/perangkat desa sesuai jumlah penerima Siltap Maret 2024, masih terdapat 249 yang belum terdaftar dalam segmen KP desa,” terangnya.
Lebih lanjut, Ofie mengungkapkan bahwa di Kabupaten Probolinggo terdapat 26 desa yang belum UHC. “Dari 26 desa yang belum UHC, terpilih 2 desa sebagai pilot project untuk program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi), yaitu Desa Krucil Kecamatan Krucil dan Desa Alasnyiur Kecamatan Besuk. Desa Ngepung Kecamatan Sukapura adalah pilot project tahun 2023,” pungkasnya.
(Edi D)
