Patrolihukum.net // Langsa – Dugaan belum diselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan program ketahanan pangan berupa ternak lembu di Gampong Meurandeh Dayah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan langkah Penjabat (Pj) Geuchik yang baru menjabat karena hingga kini dinilai belum mengambil tindakan terkait persoalan tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, program ternak lembu yang bersumber dari dana desa tersebut awalnya terdiri dari enam ekor sapi dan kini berkembang menjadi delapan ekor. Namun, pengelolaan program tersebut diduga belum disertai penyampaian LPJ oleh pihak yang sebelumnya dipercaya mengelola program, yakni seorang calon kandidat geuchik nomor urut 4 yang dikenal dengan sapaan Rizal alias Timbul.
Persoalan ini sebelumnya telah menjadi perhatian publik setelah sejumlah media memberitakan dugaan belum rampungnya LPJ program ketahanan pangan pada 29 Juni 2026. Meski demikian, hingga awal Juli 2026 belum terlihat adanya perkembangan yang diumumkan kepada masyarakat terkait hasil verifikasi maupun langkah penyelesaian administrasi tersebut.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh wartawan, Pj Geuchik Meurandeh Dayah yang akrab disapa Roli sebelumnya telah memberikan tanggapan melalui aplikasi WhatsApp pada Senin (29/6/2026).
Dalam pesannya, ia menyampaikan bahwa dirinya masih mempelajari persoalan tersebut karena seluruh kegiatan berlangsung sebelum dirinya menjabat.
“Sebentar lagi saya baca satu persatu ya Pak. Mengingat kegiatan-kegiatan di atas terlaksana sebelum saya menjabat, tentu saya harus melakukan identifikasi dan verifikasi terkait permasalahan-permasalahan di atas,” tulis Roli dalam pesan yang diterima wartawan sekitar pukul 12.54 WIB.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pj Geuchik berkomitmen melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap berbagai persoalan yang terjadi sebelum dirinya dilantik sebagai penjabat geuchik.
Namun demikian, berdasarkan pantauan hingga berita ini disusun, belum terdapat informasi resmi mengenai hasil verifikasi maupun langkah lanjutan yang telah ditempuh pemerintah gampong terhadap dugaan belum disampaikannya LPJ pengelolaan dana desa untuk program ternak lembu tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan dari sejumlah masyarakat yang berharap adanya kepastian hukum dan administrasi atas pengelolaan dana desa, terutama pada program ketahanan pangan yang menggunakan anggaran negara.
Sesuai prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, setiap penggunaan dana desa semestinya dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari Rizal alias Timbul terkait dugaan belum disampaikannya LPJ pengelolaan program ternak lembu tersebut.
Berita ini akan diperbarui apabila pihak-pihak yang disebutkan memberikan hak jawab atau klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(RL/Red/**)
1 Komentar