BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengelola dana abadi kebencanaan dengan nilai total mencapai Rp8,3 triliun. Dana tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan strategis untuk memperkuat ketahanan bencana di Indonesia, terutama melalui dukungan terhadap program yang berkaitan dengan pencegahan, pengurangan risiko, kesiapsiagaan, serta pemulihan lingkungan dan masyarakat terdampak bencana.
BPDLH merupakan lembaga berbentuk badan layanan umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Sebagai institusi pengelola dana lingkungan hidup, BPDLH memiliki peran untuk memastikan sumber pembiayaan dapat dihimpun, dikelola, dan disalurkan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Status BLU memberikan ruang bagi lembaga tersebut untuk menjalankan pengelolaan keuangan secara fleksibel, dengan tetap mengutamakan transparansi, tata kelola, dan pencapaian manfaat publik.
Mandat BPDLH mencakup pengelolaan pembiayaan yang mendukung perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam konteks kebencanaan, mandat itu berkaitan dengan upaya membangun kapasitas masyarakat, memperkuat infrastruktur dan ekosistem yang lebih tangguh, serta mendukung berbagai kegiatan yang dapat menekan dampak bencana. Pengelolaan dana juga diarahkan agar pembiayaan tidak hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi turut mendukung langkah antisipatif dan pengurangan risiko sejak awal.
Nilai Rp8,3 triliun menunjukkan besarnya potensi dana abadi tersebut sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang. Sumber dana ini dapat mendukung kesinambungan program ketahanan bencana ketika kebutuhan penanganan bencana terus meningkat akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pertumbuhan kawasan rentan. Melalui pengelolaan yang terarah, dana abadi kebencanaan diharapkan mampu memperkuat koordinasi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga terkait, dunia usaha, dan masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan dana oleh BPDLH tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga dengan upaya memastikan keberlanjutan investasi untuk lingkungan dan keselamatan publik. Dana tersebut menjadi bagian dari strategi pembiayaan yang memungkinkan program perlindungan lingkungan serta peningkatan ketahanan bencana dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto, menjelaskan bahwa dana abadi kebencanaan senilai Rp8,3 triliun perlu dikelola melalui investasi agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Pengelolaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghabiskan dana pokok, melainkan menjaga agar nilai utama dana tetap tersedia dalam jangka panjang.
Menurut Joko, BPDLH memperoleh amanat untuk menginvestasikan dana abadi tersebut. Melalui pengelolaan investasi, dana pokok diharapkan menghasilkan imbal hasil. Hasil pengelolaan inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan program yang berkaitan dengan penguatan ketahanan bencana.
Dengan mekanisme tersebut, sumber pembiayaan program bukan berasal dari pokok dana abadi. Pokok dana harus dipertahankan dan tidak boleh tergerus karena menjadi dasar keberlanjutan pengelolaan dana pada masa mendatang. Sementara itu, imbal hasil kelolaan menjadi bagian yang digunakan untuk memenuhi tujuan pemanfaatan dana.
Penjelasan ini menegaskan perbedaan dana pokok dan hasil pengelolaannya. Dana pokok berfungsi sebagai modal yang terus dipertahankan, sedangkan hasil investasi menjadi sumber manfaat yang dapat disalurkan untuk kebutuhan program sesuai amanat pengelolaan dana abadi.
Joko menyampaikan keterangan tersebut dalam media gathering Kementerian Keuangan yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa prinsip utama pengelolaan dana adalah menjaga keutuhan pokok sekaligus mengoptimalkan hasil kelolaan. Dengan prinsip itu, dana abadi dapat memberikan dukungan secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai dasar yang telah disediakan.
Hasil investasi dari dana abadi kebencanaan menjadi sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program ketahanan bencana. Menurut penjelasan Joko, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama pemerintah mengembangkan sejumlah program yang berkaitan dengan penguatan ketahanan bencana dengan memanfaatkan hasil dari dana yang dikelola tersebut. Dengan mekanisme ini, dana pokok tetap dikelola sebagai aset, sementara hasil pengelolaannya dapat diarahkan untuk membiayai kebutuhan program sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan.
Pendekatan tersebut menempatkan investasi sebagai bagian penting dalam membangun pembiayaan yang berkelanjutan. Dana abadi tidak hanya dipandang sebagai simpanan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghasilkan pendapatan yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan kebencanaan secara berkelanjutan. Hasil kelolaan kemudian menjadi salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan pemerintah dan BPDLH dalam menjalankan program terkait ketahanan bencana, termasuk kegiatan yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan arah kebijakan penanggulangan bencana.
Penggunaan hasil investasi untuk program ketahanan bencana juga menunjukkan adanya hubungan pengelolaan aset dan pelaksanaan agenda publik. BPDLH memiliki peran dalam mengelola dana tersebut, sedangkan pemerintah menentukan serta mengembangkan program yang relevan dengan tujuan penguatan ketahanan bencana. Dalam kerangka ini, pendanaan program berasal dari hasil kelolaan, bukan dari pengurangan nilai pokok dana abadi. Pola tersebut dirancang agar dukungan keuangan bagi program kebencanaan dapat tersedia melalui sumber pendapatan investasi.
Penjelasan mengenai mekanisme ini menegaskan fungsi dana abadi sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Namun, pemanfaatan hasil kelolaan perlu dipahami sebagai dukungan pembiayaan bagi program yang sedang dikembangkan oleh BPDLH dan pemerintah. Informasi tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan capaian atau dampak tertentu dari program-program tersebut. Yang dapat ditegaskan adalah bahwa hasil investasi diarahkan untuk membantu membiayai berbagai inisiatif ketahanan bencana sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) menjadi salah satu contoh konkret pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Abadi Kebencanaan untuk memperkuat perlindungan terhadap aset pemerintah. Program ini resmi digulirkan sejak 2025 sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan fiskal dan kelembagaan dalam menghadapi risiko bencana. Melalui skema tersebut, pemerintah mulai mengembangkan perlindungan yang lebih terencana terhadap aset-aset strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan keberlangsungan fungsi pemerintahan.
Pada tahap awal pelaksanaannya, ABMN telah memberikan perlindungan kepada aset-aset vital yang berada di tiga kementerian kunci. Informasi mengenai nama kementerian, jenis aset, nilai perlindungan, serta rincian pelaksanaan tidak disampaikan dalam bahan sumber. Namun, peluncuran program ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana abadi tidak berhenti pada pengumpulan dan investasi dana, melainkan diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi penguatan kapasitas negara dalam menghadapi potensi kerugian akibat bencana.
Perlindungan melalui asuransi dapat membantu menciptakan mekanisme pendanaan yang lebih siap ketika aset pemerintah terdampak suatu risiko. Dengan dukungan skema yang dirancang secara berkelanjutan, kebutuhan pemulihan dapat dikelola secara lebih terukur dan tidak sepenuhnya bergantung pada penyediaan anggaran secara mendadak. Pendekatan ini juga memperkuat prinsip pengelolaan risiko, karena perlindungan aset dilakukan sebelum bencana terjadi, bukan hanya setelah kerusakan atau gangguan muncul.
Implementasi ABMN sejak 2025 memperlihatkan arah pemanfaatan dana abadi kebencanaan yang berorientasi pada hasil. Program tersebut menjadi salah satu bentuk penerjemahan manfaat investasi ke dalam kebijakan perlindungan aset negara. Dengan demikian, ABMN merupakan salah satu program yang ditopang oleh hasil pengelolaan dana abadi kebencanaan untuk mendukung ketahanan bencana dan menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
