Bupati Tapsel: Pelayanan Publik Sangat Penting untuk Wujudkan Good Governance

☆☆☆ SIPIROK ☆☆☆

**TAPANULI SELATAN** – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Dolly Pasaribu, menegaskan bahwa pelayanan publik adalah bagian yang sangat penting dalam mewujudkan good governance. Pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance. Pernyataan ini disampaikan Bupati saat menerima Kunjungan Kerja Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (RI) di ruang rapat Bupati Tapsel, Rabu (26/6).

Kunjungan kerja Ombudsman RI ke Tapsel bertujuan untuk koordinasi kelembagaan dalam penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ombudsman RI, yang mana kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2015. “Sementara Tapsel baru dua tahun lolos kepatuhan zona hijau dan ini sudah ketiga kalinya Pemkab Tapsel ikut serta,” terang Dolly.

Lebih lanjut, Dolly menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Tentu kedepan saya berharap bisa memberikan kemudahan pelayanan yang baik bagi seluruh masyarakat Tapanuli Selatan,” harap Bupati.

Bupati juga menekankan agar seluruh OPD bersama-sama berbenah dan belajar dari pengalaman serta meminta petunjuk dari Ombudsman tentang cara memberikan pelayanan yang baik. “Apalagi Tapsel sudah dua kali mendapatkan zona kepatuhan hijau, maka perlu ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan terus menciptakan terobosan-terobosan yang memberikan kemudahan pelayanan,” lanjut Dolly.

“Walaupun nilai Tapsel meningkat, jangan puas dulu karena ada kabupaten lain yang lebih tinggi nilainya. Tentu kekurangan kita dalam penilaian sebelumnya menjadi pedoman untuk peningkatan nilai survei tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI, Jamsly Hutabarat, menyampaikan hal yang perlu dipersiapkan Pemkab Tapsel sebelum penilaian dari Ombudsman turun ke lapangan. Di antaranya, pelayanan publik menjadi hal yang terpenting dari penilaian nanti, terkait kepuasan dari masyarakat yang dilayani dan standar pelayanan.

“Kita berharap hasil dari survei ini bisa menjadi bukti komitmen dan konsistensi penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” katanya. Penilaian akan dimulai dari akhir Juli hingga September 2024, mencakup Kementerian, Lembaga Negara, kabupaten/kota, dan provinsi.

Sebelumnya, workshop, sosialisasi, dan penguatan telah diadakan untuk memberikan panduan mengenai hal-hal yang perlu dibenahi. Di Sumatera Utara pada tahun 2024, semua kabupaten/kota diharapkan masuk zona hijau, yang terbagi dalam kategori tinggi dan tertinggi. “Tapsel berpotensi masuk zona hijau tertinggi dengan skor 88,87%, sehingga berpotensi mencapai 92%,” terang Jamsly.

Kehadiran Pimpinan Ombudsman RI Jamsly Hutabarat didampingi Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara James Marihot Panggabean, serta dihadiri Plh. Sekda, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan Kabag Organisasi. (Prokopim Tapsel)

**Red/Korwil**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *