Jakarta | BP Global Investments Limited telah melepas seluruh kepemilikannya di PT Aneka Petindo Raya (APR), perusahaan patungan yang sebelumnya dijalankan bersama PT AKR Corporindo Tbk. Penjualan saham tersebut berlangsung pada 6 November 2026. Setelah transaksi rampung, BP tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham APR, sehingga keterlibatannya dalam perusahaan itu berakhir. Perubahan ini menandai berakhirnya kemitraan BP dan AKR di APR, sekaligus membuat kepemilikan perusahaan berada sepenuhnya pada pihak Grup AKR.
APR dikenal melalui kegiatan pengelolaan jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP di Indonesia. Karena itu, pelepasan saham BP menjadi langkah penting dalam perubahan struktur kepemilikan bisnis ritel bahan bakar tersebut. Dengan keluarnya BP dari APR, pengendalian perusahaan beralih kepada pemegang saham yang tersisa. Namun, rincian mengenai nilai transaksi, jumlah saham yang dijual, maupun ketentuan komersial lainnya tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia. Oleh sebab itu, dampak finansial langsung dari transaksi ini belum dapat dinilai hanya berdasarkan pengumuman mengenai perubahan kepemilikan.
Peristiwa ini perlu dipahami secara spesifik sebagai keluarnya BP dari bisnis SPBU yang dijalankan melalui APR di Indonesia, bukan sebagai pernyataan bahwa BP menghentikan seluruh kegiatan migasnya di negara ini. Kegiatan perusahaan energi dapat mencakup berbagai bidang, sementara transaksi yang dibahas hanya menyangkut kepemilikan BP di satu entitas usaha. Bagi AKR, berakhirnya kemitraan membuka babak baru dengan kepemilikan penuh Grup AKR atas APR, meskipun arah pengelolaan dan rencana bisnis perusahaan selanjutnya bergantung pada keputusan yang akan disampaikan oleh pemiliknya. Perubahan ini juga dapat menjadi perhatian bagi pelanggan dan mitra usaha yang mengikuti perkembangan jaringan SPBU BP di Indonesia. Sampai ada keterangan lanjutan, informasi utama yang dapat dipastikan adalah tanggal penjualan, identitas pihak yang melepas saham, serta berakhirnya status BP sebagai pemegang saham APR.
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada 9 November 2026, manajemen AKR menyampaikan rincian pengambilalihan saham PT Aneka Petroindo Raya (APR) yang sebelumnya dimiliki BP. Transaksi tersebut dilakukan oleh dua entitas dalam Grup AKR, yakni PT Anugerah Krida Retailindo (AKRida) dan PT Andahanesa Abadi (ADH). Keduanya bersama-sama membeli 11.444.565 saham APR, atau setara dengan 49,9 persen dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan.
Nilai pembelian yang dilaporkan mencapai US$14.221.500. Dengan menggunakan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp255,96 miliar. Angka rupiah itu merupakan konversi berdasarkan kurs yang disebutkan, sedangkan harga transaksi dalam mata uang dolar AS menjadi nilai yang disampaikan dalam keterbukaan informasi. Saham yang dibeli merupakan keseluruhan porsi APR milik BP, sehingga transaksi ini mengakhiri kepemilikan BP atas perusahaan tersebut.
Sebelum transaksi, Grup AKR telah memiliki 50,1 persen saham APR. Setelah pembelian porsi 49,9 persen dari BP, kepemilikan grup meningkat menjadi 100 persen. Dengan demikian, seluruh saham APR berada dalam penguasaan Grup AKR. Perubahan ini mencerminkan konsolidasi kepemilikan, dari posisi sebagai pemegang saham mayoritas bersama BP menjadi pemilik penuh melalui entitas anak usaha.
Komposisi saham yang dilaporkan setelah transaksi terdiri atas 22.934.999 saham atas nama AKRida dan satu saham atas nama ADH. Rincian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh saham APR tercatat dimiliki AKRida, sementara ADH memegang satu saham. Kedua perusahaan tersebut merupakan pembeli dalam transaksi yang sama, dan kepemilikannya secara bersama-sama mewakili seluruh saham APR setelah BP melepas bagiannya.
Rincian jumlah saham, persentase kepemilikan, dan nilai pembelian memberikan gambaran mengenai skala transaksi serta struktur kepemilikan baru APR. Informasi tersebut disampaikan manajemen AKR melalui mekanisme keterbukaan informasi BEI, agar investor dapat mengetahui perubahan pemegang saham dan dasar nilai transaksi. Setelah penyelesaian pembelian, kepemilikan Grup AKR atas APR tercatat penuh, dengan AKRida dan ADH sebagai pemegang saham sesuai jumlah yang dilaporkan.
Manajemen AKR menjelaskan bahwa penjualan saham APR oleh BP merupakan bagian dari strategi BP untuk menyederhanakan portofolio bisnisnya. Dengan melepas kepemilikan tersebut, BP menata kembali susunan aset dan kegiatan usahanya sesuai arah strategi yang dipilih. Penjelasan ini disampaikan sebagai alasan divestasi dari pihak manajemen AKR, bukan sebagai penilaian independen mengenai pertimbangan internal BP. Transaksi tersebut juga membuat kepemilikan Grup AKR atas APR menjadi penuh, sebagaimana tercermin dalam pengumuman perusahaan mengenai perubahan kepemilikan saham.
AKR menyatakan transaksi tidak menimbulkan dampak negatif material terhadap kegiatan operasional perseroan. Dalam keterangannya, perusahaan juga menilai tidak ada dampak negatif material pada aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha. Pernyataan itu menggambarkan penilaian manajemen AKR atas konsekuensi transaksi bagi perseroan, berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan. Karena itu, dampak transaksi terhadap operasional dan kondisi AKR perlu dipahami sesuai ruang lingkup penjelasan tersebut, tanpa memperluasnya menjadi kesimpulan pihak lain atau penilaian independen atas seluruh risiko yang mungkin terkait.
Selain menyampaikan penilaian mengenai dampak terhadap perseroan, AKR menyatakan transaksi ini bukan transaksi material dan bukan transaksi afiliasi menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Klasifikasi tersebut merupakan pernyataan perusahaan terkait penerapan ketentuan yang berlaku atas transaksi ini. Dengan demikian, informasi yang dapat dicatat adalah alasan divestasi sebagaimana dijelaskan manajemen AKR, penilaian perusahaan bahwa tidak terdapat dampak negatif material pada sejumlah aspek utama, serta posisi AKR mengenai kategori transaksi menurut aturan OJK. Uraian tersebut tidak mengubahnya menjadi verifikasi independen atas kepatuhan, materialitas, atau implikasi transaksi. Rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan perubahan kepemilikan saham dapat merujuk pada keterbukaan informasi resmi yang diterbitkan AKR, tanpa menambahkan asumsi di luar keterangan tersebut. Bagi pembaca, pemisahan alasan BP dan penilaian AKR membantu menjaga konteks: strategi penyederhanaan portofolio berasal dari penjelasan manajemen AKR mengenai BP, sedangkan dampak dan klasifikasi transaksi merupakan posisi yang dinyatakan AKR kepada publik.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menilai keputusan BP melepas sahamnya di jaringan SPBU APR sebagai keputusan bisnis biasa. Menurut dia, langkah tersebut tidak serta-merta mencerminkan masalah dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas di Indonesia. Perusahaan dapat menata kembali portofolio usahanya sesuai prioritas dan strategi yang dinilai paling sesuai dengan arah bisnisnya.
Laode menjelaskan bahwa BP ingin memusatkan perhatian pada sektor hulu migas. Fokus itu sejalan dengan kegiatan perusahaan dalam mencari dan mengembangkan sumber daya minyak dan gas. Ia menyebut BP tengah melakukan eksplorasi di Papua, sehingga perusahaan memilih mengarahkan perhatian dan sumber dayanya pada kegiatan hulu. Dengan demikian, pengalihan kepemilikan saham pada bisnis ritel bahan bakar dipandang sebagai bagian dari keputusan pengelolaan usaha, bukan semata-mata sebagai respons terhadap kondisi pasar domestik.
Untuk menggambarkan bahwa perusahaan dapat mengubah fokus bisnis, Laode membandingkan langkah BP dengan keputusan Shell. Menurut penjelasannya, Shell memilih berfokus pada bisnis pelumas. Perbandingan itu menunjukkan bahwa badan usaha migas memiliki strategi yang berbeda-beda dalam menentukan sektor yang ingin dikembangkan. Perubahan prioritas semacam ini dapat terjadi ketika perusahaan menilai kembali kegiatan yang paling sesuai dengan kompetensi, rencana jangka panjang, serta kebutuhan operasionalnya.
Laode juga membantah anggapan bahwa keluarnya perusahaan-perusahaan dari sebagian kegiatan hilir disebabkan iklim investasi hilir migas yang kurang kondusif.
Baca juga: Dengan adanya tandon di lokasi-lokasi terdampak yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, efektivitas penyaluran meningkat,” tuturnya | Jubah Kesucian Tak Bisa Menjadi Tameng Hukum | Waspada | Pasien Rawat Inap Kasus Keracunan Aqiqah di Trenggalek Bertambah Menjadi 14 Orang 418 kunjungan
