Jombang | Ketika dugaan tindak pidana terjadi dalam lingkungan tertutup, penghormatan terhadap figur yang memiliki otoritas spiritual juga dapat menjadi penghalang bagi pengungkapan fakta. Bagi sebagian pengikut, citra yang dibangun selama bertahun-tahun bisa terasa lebih meyakinkan daripada fakta yang disampaikan melalui proses hukum.
Data lain dalam laporan menunjukkan Perlawanan terhadap proses penegakan hukum dan dinamika penangkapan pada Juli 2022 menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai batas otoritas keagamaan dan kewenangan negara. Pengepungan dan proses penangkapan pada Juli 2022 di Jombang memperlihatkan rumitnya penegakan hukum ketika berhadapan dengan lingkungan yang memiliki ikatan emosional dan loyalitas kuat terhadap seorang tokoh. Kekuasaan dapat menyebar dalam kehidupan sehari-hari sehingga individu menerima suatu hierarki sebagai sesuatu yang wajar. Negara berkewajiban memastikan bahwa hukum berlaku setara, tanpa mengabaikan hak-hak setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan.
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Kasus kekerasan seksual yang melibatkan Moch Subchi Azal Tsani (Bechi) di Jombang, Jawa Timur, menjadi pelajaran penting tentang pertarungan otoritas keagamaan, penegakan hukum, dan kekuatan opini publik di ruang digital. Peristiwa yang diwarnai proses penangkapan berlarut-larut hingga persidangan tersebut bukan sekadar perkara pidana, melainkan juga memperlihatkan bagaimana relasi kuasa dapat memengaruhi keberanian korban untuk bersuara dan proses penegakan hukum. Secara sosiologis, institusi keagamaan tradisional kerap memiliki otoritas moral yang kuat. Figur kiai dan keluarganya dapat menempati posisi terhormat dalam struktur sosial, sehingga perkataan dan tindakannya memperoleh kepercayaan besar dari para pengikut. Dalam kondisi tertentu, hubungan tersebut dapat menciptakan ketimpangan kuasa yang membuat suara santri atau pihak yang lebih lemah sulit didengar.
Dalam kasus ini, narasi kepatuhan dan dalih transfer ilmu menjadi bagian dari persoalan yang perlu dikritisi. Relasi kuasa yang timpang berpotensi membuat korban kesulitan menolak, melaporkan, atau mengungkapkan pengalaman yang dialaminya. Karena itu, penghormatan terhadap pemimpin agama tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap tindakan yang melanggar hukum. Otoritas moral dan spiritual tetap harus tunduk pada prinsip keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku. Filsuf Jean Baudrillard memperkenalkan konsep simulakra dan hiperrealitas untuk menjelaskan keadaan ketika citra atau representasi mampu menggantikan kenyataan dalam persepsi masyarakat. Konsep ini relevan untuk membaca fenomena ketika citra kesucian seorang tokoh begitu dominan sehingga sulit menerima informasi yang bertentangan dengan keyakinan terhadap dirinya. Dalam lingkungan yang tertutup, narasi internal dapat membentuk persepsi bahwa seorang tokoh merupakan korban fitnah atau kriminalisasi, bahkan ketika proses hukum telah berjalan. Akibatnya, perhatian terhadap penderitaan korban berpotensi tersisih oleh upaya mempertahankan kehormatan figur yang diagungkan. Dalam situasi seperti ini, jubah kesucian berubah menjadi simbol yang menutupi persoalan mendasar. Kesetiaan kepada tokoh tidak lagi didasarkan pada penilaian kritis, melainkan pada keyakinan yang sulit menerima koreksi. Namun, kritik tersebut tidak berarti bahwa institusi pendidikan keagamaan secara keseluruhan patut dicurigai. Persoalan utamanya adalah penyalahgunaan otoritas oleh individu dan terbentuknya lingkungan yang memungkinkan relasi kuasa berlangsung tanpa pengawasan memadai. Benteng persepsi yang terbentuk dalam lingkungan tertutup dapat menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan ruang digital. Media sosial memungkinkan informasi, kesaksian, dan perkembangan proses hukum menjangkau masyarakat luas tanpa sepenuhnya bergantung pada saluran komunikasi internal. Tagar, unggahan, diskusi publik, dan penyebaran informasi dapat membentuk tekanan sosial agar kasus yang menjadi perhatian masyarakat ditangani secara transparan. Dalam perspektif kekuasaan, fenomena ini dapat dipahami sebagai counter-power, yakni kekuatan penyeimbang yang menantang dominasi narasi oleh pihak tertentu. Kasus Bechi memperlihatkan pentingnya pengawasan publik dalam perkara yang melibatkan figur dengan pengaruh sosial besar. Meski demikian, tekanan netizen tidak dapat menggantikan proses peradilan. Media sosial bisa menjadi sarana pengawasan, tetapi juga berisiko menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghakimi seseorang tanpa proses yang adil, atau membuka identitas korban. Karena itu, kekuatan digital harus diarahkan untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas, bukan untuk menggantikan pembuktian hukum. Aparat penegak hukum tetap harus bekerja berdasarkan bukti, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan. Dinamika kasus Bechi, mulai dari proses pencarian dan penangkapan hingga persidangan dan pelaksanaan hukuman, menunjukkan bahwa otoritas sosial tidak dapat menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan fisik, tetapi juga melalui pembentukan kepatuhan, norma, dan cara berpikir. Dalam lingkungan dengan relasi kuasa yang timpang, kepatuhan dapat berkembang menjadi ketaatan tanpa kritik. Situasi tersebut menjadi berbahaya ketika loyalitas kepada figur lebih diutamakan daripada keberanian mempertanyakan tindakan yang diduga melanggar hukum. Proses hukum terhadap Bechi menjadi pengingat bahwa kedudukan sosial, hubungan keluarga, dan legitimasi spiritual tidak boleh menempatkan seseorang di atas hukum. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman dan pemberian hak-hak narapidana harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Tekanan publik tidak boleh menjadi dasar untuk mengabaikan prosedur, tetapi dapat menjadi dorongan agar setiap keputusan dijelaskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kasus Jombang harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penjatuhan hukuman kepada pelaku bukanlah akhir dari persoalan. Korban masih membutuhkan dukungan untuk memulihkan kondisi psikologis, menjaga martabat, dan melanjutkan kehidupannya tanpa tekanan maupun stigma. Pemulihan korban membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, lembaga pendamping, institusi pendidikan, dan negara. Identitas serta privasi korban harus dilindungi agar proses hukum tidak menimbulkan penderitaan tambahan. Institusi pendidikan keagamaan juga perlu melakukan evaluasi internal. Penghormatan terhadap guru, kiai, dan pemimpin spiritual tidak boleh ditafsirkan sebagai kepatuhan buta yang mematikan nalar kritis. Pendidikan agama seharusnya membangun integritas, keberanian menyampaikan kebenaran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penegak hukum dan masyarakat pun perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, baik di lingkungan keagamaan, pendidikan, maupun institusi publik. Mekanisme pengaduan yang aman, pengawasan independen, dan perlindungan terhadap pelapor menjadi bagian penting dalam mencegah terulangnya kasus serupa. Pada akhirnya, runtuhnya citra kesucian yang digunakan untuk membenarkan atau menutupi penyimpangan merupakan pelajaran penting bagi kehidupan berbangsa. Kesalehan tidak dapat diukur semata-mata dari simbol, gelar, garis keturunan, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Jubah kesucian tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari hukum. Otoritas spiritual harus berjalan bersama tanggung jawab moral, sedangkan penegakan hukum harus berpijak pada keadilan dan kesetaraan. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan korban memperoleh ruang untuk bersuara, masyarakat memiliki kesempatan membangun peradaban yang lebih adil. Sebab, ukuran sesungguhnya dari sebuah institusi bukanlah seberapa kuat citra kesuciannya dipertahankan, melainkan seberapa berani institusi tersebut mengoreksi kesalahan dan melindungi mereka yang rentan. (Penulis Dosen dan Akademisi Jurusan Manajemen dan Bisnis Digital)Universitas Teuku Umar, Peneliti Human-Computer Interaction) Bagikan pemikiran dan pendapat Anda
