Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbarui surat perjanjian kerja sama (SPK) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan hubungan kerja sama pihak-pihak yang terlibat tercatat dengan jelas dan sesuai dengan peran masing-masing. Dengan pembaruan dokumen tersebut, BGN ingin memperkuat tata kelola penyediaan layanan gizi sekaligus menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak menjalankan tanggung jawab operasional.
SPK menjadi salah satu landasan untuk menjelaskan kewajiban dan kedudukan para pihak dalam penyelenggaraan dapur SPPG. Karena itu, pembaruannya diharapkan membantu memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas penyediaan serta pengelolaan dapur, dan bagaimana kerja sama dijalankan. Kejelasan administrasi ini penting agar pelaksanaan MBG dapat diawasi secara lebih tertib. BGN juga dapat menggunakan dokumen yang diperbarui sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa kerja sama tidak hanya formal di atas kertas, tetapi mencerminkan keterlibatan nyata dalam penyelenggaraan layanan.
Langkah tersebut dilakukan setelah BGN menemukan praktik yayasan yang diduga hanya bertindak sebagai perantara, tanpa menjalankan peran nyata dalam penyediaan dapur. Pola seperti ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi percaloan, yakni ketika pihak tertentu berada di tengah proses kerja sama tanpa kontribusi yang sepadan. Dengan mewajibkan pembaruan SPK bagi seluruh SPPG, BGN berupaya membenahi hubungan kemitraan secara menyeluruh, bukan hanya menanggapi satu kasus secara terpisah. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa keterlibatan dalam program harus disertai fungsi dan tanggung jawab yang jelas.
Pembaruan perjanjian diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur MBG. Bagi SPPG, pemenuhan ketentuan tersebut berarti meninjau kembali dokumen kerja sama dan memastikan isinya sesuai dengan kondisi pelaksanaan. Bagi BGN, kebijakan ini mendukung pengawasan atas pihak yang terlibat serta membantu mencegah perantara yang tidak memiliki peran substantif. Dengan tata kelola yang lebih tegas, sumber daya program diharapkan dapat digunakan untuk mendukung layanan pemenuhan gizi, bukan terserap oleh praktik yang tidak memberikan manfaat langsung bagi operasional dapur.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa sebelum menjabat, ia telah mendengar adanya dugaan titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperjualbelikan. Nilainya disebut dapat mencapai ratusan juta rupiah untuk satu titik. Keterangan tersebut menggambarkan persoalan tata kelola yang perlu ditelusuri, sebab penetapan mitra dan lokasi dapur semestinya didasarkan pada kemampuan menyediakan layanan, bukan transaksi akses. Dugaan itu juga menjadi latar bagi pembaruan pola kerja sama agar anggaran program benar-benar mendukung penyediaan makanan.
Dalam pola yang dinilai ideal, mitra atau investor terlebih dahulu membangun dapur dengan modal dan sumber daya sendiri. Mereka kemudian mendirikan yayasan sebagai wadah untuk menyalurkan bantuan pemerintah, sekaligus menjalankan kegiatan sesuai ketentuan program. Dengan susunan seperti itu, yayasan mempunyai fungsi nyata dalam pengelolaan layanan, sementara mitra menanggung investasi dan memastikan dapur siap beroperasi. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat diperiksa, termasuk penggunaan dana serta mutu pelayanan.
Praktik yang disoroti berbeda dari pola tersebut. Sejumlah oknum disebut mendirikan yayasan, lalu menitipkan atau menguasai titik dapur tanpa mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas. Mereka kemudian meminta potongan sekitar Rp500 hingga Rp1.500 dari setiap ompreng yang disalurkan. Jika dilakukan secara luas, pungutan per porsi itu dapat mengurangi dana yang semestinya digunakan untuk kebutuhan operasional dan pelayanan. Dugaan semacam ini memperlihatkan risiko ketika akses ke titik dapur menjadi komoditas, sementara pihak yang mengambil bagian tidak memberikan kontribusi kerja yang sepadan.
Menurut catatan Kejaksaan Agung yang disampaikan dalam keterangan terkait, sekitar 600 dapur MBG terafiliasi dengan dapur fiktif. Praktik tersebut disebut menghasilkan pendapatan hingga Rp1 miliar per hari tanpa pekerjaan nyata. Angka dan dugaan itu menegaskan pentingnya verifikasi terhadap keberadaan dapur, kepemilikan, investasi, serta peran yayasan dan mitra. Pengetatan kerja sama dapat membantu menutup celah percaloan, asalkan pemeriksaan dilakukan transparan dan temuan ditindaklanjuti sesuai aturan. Dengan begitu, penyaluran bantuan lebih terarah pada dapur yang benar-benar beroperasi dan menjalankan kewajiban program.
Pembaruan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan didahului pemeriksaan dokumen dan verifikasi administrasi. Langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap mitra memenuhi ketentuan sebelum kerja sama diperpanjang, sekaligus mengurangi peluang percaloan dalam proses kemitraan dapur MBG. Pemeriksaan juga menjadi bagian dari upaya Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
BGN menyatakan proses tersebut mendukung transparansi, termasuk melalui keterbukaan data yang relevan kepada pihak berwenang. Keterbukaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung proses penegakan hukum yang ditangani Kejaksaan Agung. Dengan pemeriksaan administrasi yang lebih terstruktur dan informasi yang dapat ditelusuri, proses pembaruan SPK diharapkan berlangsung sesuai prosedur, tanpa mengabaikan kewajiban maupun hak para pihak yang terlibat.
SPPG yang akan memperbarui kerja sama wajib melengkapi dokumen administrasi dan memiliki Surat Penetapan Sementara (SPS) 2. SPPG juga tidak boleh sedang dikenai penghentian sementara operasional atau status suspend. Selain itu, mitra harus tertib menyampaikan laporan harian sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan layanan. Persyaratan tersebut digunakan untuk menilai kesiapan administratif dan kepatuhan operasional sebelum perjanjian baru diproses lebih lanjut.
Penandatanganan SPK secara elektronik direncanakan berlangsung bertahap mulai akhir Oktober 2026. Skema bertahap memberi ruang bagi pemeriksaan kelengkapan berkas setiap SPPG sebelum dokumen disahkan, sehingga proses tidak hanya berorientasi pada kecepatan. Perjanjian baru juga akan diperiksa oleh Biro Hukum dan dilegalisasi notaris. Tahapan pemeriksaan hukum dan legalisasi ini diharapkan memperjelas keabsahan dokumen serta memperkuat kepastian kerja sama. BGN dapat menggunakan verifikasi, keterbukaan data, dan pencatatan administrasi sebagai dasar untuk memastikan pembaruan dilakukan secara akuntabel, sementara mitra memperoleh kejelasan mengenai persyaratan dan alur yang harus dipenuhi.
Per 16 Oktober 2026, sebanyak 21.527 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengisi formulir pembaruan data yang disediakan Badan Gizi Nasional (BGN). Dari jumlah tersebut, 3.479 berkas, atau sekitar 16 persen, dinyatakan lengkap. Angka ini menunjukkan bahwa pengisian formulir belum otomatis berarti seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Setiap dokumen perlu diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya agar informasi mengenai pengelola, layanan, serta unsur kerja sama yang dicatat dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Dengan demikian, berkas yang dinyatakan lengkap menandai terpenuhinya tahap administrasi, bukan keputusan akhir mengenai kelanjutan kerja sama.
Data yang masuk menjadi bagian dari proses verifikasi sebelum SPPG dapat melanjutkan pembaruan kerja sama dengan BGN. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan keterangan dan dokumen pendukung sesuai ketentuan, sekaligus memberi dasar yang tertib bagi pengambilan keputusan. SPPG yang telah mengisi formulir tetap perlu mengikuti tahapan pemeriksaan dan melengkapi persyaratan apabila masih terdapat kekurangan. Proses ini membantu memastikan pembaruan dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan pengajuan. Karena itu, status kelengkapan berkas perlu dipahami sebagai salah satu tahapan dalam tata kelola kerja sama, sementara verifikasi menjadi bagian penting sebelum proses dapat diteruskan.
BGN menegaskan tidak akan memberi ruang bagi percaloan, pemberian tip, maupun praktik pengadaan yang bermasalah dalam proses pembaruan tersebut. Penegasan ini penting agar setiap SPPG memperoleh perlakuan yang setara dan proses kerja sama tidak dipengaruhi pihak yang menawarkan jalan pintas di luar mekanisme resmi.
Baca juga: Kerja Sama Strategis Bank BJB dan MNC Finance dalam Pembiayaan Kendaraan
