Patrolihukum.net // *KEBUMEN* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengingatkan seiring laju perkembangan zaman, upaya bela negara ke depan akan dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, canggih dan rumit (sophisticated). Upaya bela negara tidak lagi hanya terfokus pada kekuatan fisik militer, karena ancaman terhadap kedaulatan negara hadir dalam beragam aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik ideologi, dan beragam ancaman lainnya yang bersifat soft power.
Spektrum pemaknaan bela negara juga harus dimaknai dari sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif, mengingat konsepsi ketahanan nasional juga dibentuk dan dibangun oleh beragam aspek. Antara lain ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-budaya, ketahanan pangan, dan lain-lain.
“Karena itu, partisipasi warga negara dalam upaya bela negara pun dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk dan cara. Termasuk dengan cara terlibat aktif menyukseskan Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat yang berakhir dengan penuh kebahagiaan. Sehingga Pemilu tidak menghasilkan residu yang memecah belah bangsa,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI hari ke-4 kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah bersama keluarga besar FKPPI Kabupaten Kebumen, Minggu (21/1/24).
Turut hadir pengurus FKPPI Kebumen antara lain, Sekretaris Sapto, Bendahara Indri, Ketua Bidang I Adrian Suryo, Ketua Bidang Sosial Achmad Chserul, dan Ketua Bela Negara Edi Hariyanto.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengungkapkan, selama lebih dari 45 tahun berkiprah, FKPPI tetap eksis dan solid mempertahankan jatidirinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme. Serta menjadikan semangat pengabdian dan jiwa bela negara sebagai tekad perjuangan.
“Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiiki hubungan koordinatif, ikatan sejarah dan emosional dengan Keluarga Besar TNI dan POLRI, FKPPI telah menjelma sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai daerah. Misalnya melalui program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) serta berbagai aktivitas sosial dan aksi kemanusiaan lainnya. Atas kiprah, peran dan kontribusinya selama ini, FKPPI telah berhasil membangun citra positif di tengah-tengah masyarakat,” jelas Bamsoet.
Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, secara khusus, FKPPI juga telah dikenal sebagai organisasi bela negara yang senantiasa menempatkan diri pada garda terdepan dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan nasional. Sebagaimana telah menjadi kesadaran kolektif, bela negara telah menjadi isu yang penting dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sedemikian pentingnya, sehingga Konstitusi merumuskan secara eksplisit pada pasal 27 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Rumusan Konstitusi tersebut menegaskan, bahwa bela negara tidak saja menjadi ‘hak’, melainkan juga ‘kewajiban’ setiap warga negara. Amanat ini dipertegas lagi pada pasal 30 yat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,” pungkas Bamsoet. (*)
