Jakarta | Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugatan Mercy Sihombing gugur dalam sidang lanjutan yang digelar pada Kamis (12/11). Putusan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Rahmadi. Dalam amar putusannya, majelis juga menetapkan bahwa Mercy harus membayar biaya perkara sebesar Rp457 ribu.
Perkara ini berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut menjadi pokok yang dipersoalkan Mercy melalui gugatan di PTUN Jakarta. Dengan demikian, persidangan berfokus pada sengketa mengenai surat keterangan pendidikan tersebut, bukan pada perkara lain yang berkaitan dengan Gibran.
Pernyataan gugatan gugur merupakan hasil yang diumumkan majelis dalam sidang, sedangkan kewajiban pembayaran biaya perkara tercantum sebagai bagian dari putusan. Nilai yang harus dibayarkan adalah Rp457 ribu. Ketua Majelis Hakim Rahmadi menyampaikan putusan itu di hadapan para pihak yang mengikuti persidangan.
Hasil sidang ini juga menjadi konteks bagi komentar Denny Indrayana yang menyebut “Mercy menang”. Namun, putusan yang disampaikan PTUN Jakarta menyatakan gugatan Mercy gugur. Karena itu, penyebutan tersebut perlu dibedakan dari amar majelis: fakta yang diumumkan di ruang sidang ialah gugatan dinyatakan gugur dan penggugat dibebani biaya perkara. Penilaian atau ungkapan pihak lain tidak mengubah bunyi putusan yang disampaikan hakim.
Dalam memahami perkembangan perkara, penting untuk merujuk pada keterangan resmi mengenai amar putusan serta pokok sengketanya. Sidang lanjutan tersebut memberikan kepastian atas status gugatan Mercy di PTUN Jakarta pada hari itu, sekaligus mencatat besaran biaya perkara yang wajib dibayar. Pokok yang diajukan tetap terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran, sebagaimana menjadi dasar gugatan Mercy Sihombing. Rincian lain mengenai pertimbangan majelis tidak perlu diasumsikan di luar keterangan yang disampaikan dalam sidang dan amar putusan.
Denny Indrayana, selaku kuasa hukum Mercy, menilai putusan yang menyatakan gugatan terkait surat keterangan pendidikan Gibran gugur tidak berarti kliennya kalah. Menurut dia, hasil yang hendak dicapai Mercy telah terwujud karena surat keterangan yang menjadi objek sengketa sudah dibatalkan. Dengan demikian, perkara tidak lagi menyisakan objek yang perlu diputus melalui pemeriksaan gugatan sampai akhir. Denny memandang keadaan tersebut sebagai dasar untuk menyebut Mercy memperoleh kemenangan secara substantif, meskipun amar pengadilan menyatakan gugatan gugur.
Ia menjelaskan, sebelumnya pihak penggugat telah meminta agar gugatan dicabut. Permintaan itu, dalam pandangan Denny, sejalan dengan keadaan bahwa objek yang dipersoalkan telah kehilangan keberlakuannya. Jika surat yang disengketakan sudah dibatalkan, maka tidak ada lagi objek yang dapat dipertahankan melalui gugatan tersebut. Karena itu, putusan gugur dinilainya sebagai jalan penyelesaian yang wajar atas perkara yang kehilangan objek, bukan sebagai penolakan terhadap pokok tuntutan Mercy. Penilaian itu merujuk pada perkembangan tindakan administratif setelah sengketa diajukan, bukan semata-mata pada rumusan amar.
Denny juga mengaitkan penilaiannya dengan putusan Mahkamah Agung. Ia menyampaikan bahwa Mahkamah Agung menyatakan objek gugatan batal dan memerintahkan kementerian untuk mencabutnya. Setelah itu, kementerian mengirim surat yang menerangkan bahwa pencabutan telah dilakukan oleh direktorat jenderal terkait. Rangkaian tersebut, menurut Denny, menunjukkan bahwa tuntutan mengenai pembatalan surat telah dipenuhi melalui tindakan administrasi. Karena perubahan keadaan itu terjadi sebelum perkara diselesaikan lebih lanjut, gugatan kehilangan objek dan putusan gugur menjadi konsekuensi prosedural. Ia menekankan bahwa bagi Mercy, substansi yang diperjuangkan adalah pembatalan surat tersebut, sehingga pelaksanaan pencabutan menjadi ukuran utama hasil perkara.
Denny Indrayana menilai majelis hakim telah menangkap aspirasi masyarakat dalam memutus perkara terkait surat keterangan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, putusan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan perhatian terhadap kedaulatan rakyat dan keadaan demokrasi. Ia memandang pertimbangan majelis menunjukkan pemahaman atas situasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, hasil perkara itu, dalam penilaian Denny, memiliki makna yang lebih luas daripada penyelesaian sengketa para pihak.
Denny juga menekankan bahwa putusan pengadilan tersebut bersifat final dan mengikat. Ia menyatakan tidak tersedia upaya hukum lanjutan untuk mengubah atau membatalkan putusan itu melalui proses yang sama. Penegasan tersebut menjadi dasar pandangannya bahwa perkara seharusnya dianggap selesai sesuai amar dan ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, pernyataan mengenai finalitas itu perlu dipahami dalam konteks perkara dan aturan prosedural yang relevan, bukan sebagai uraian umum mengenai seluruh jenis putusan pengadilan.
Di sisi lain, Denny menyebut adanya kemungkinan pihak tergugat intervensi mengajukan banding, termasuk Gibran. Pernyataan itu merupakan kemungkinan yang ia sampaikan, bukan keterangan bahwa banding telah diajukan. Ia berpendapat, apabila proses gugatan terus dilanjutkan, langkah tersebut justru dapat memunculkan persoalan baru. Karena itu, Denny mengaitkan sikapnya dengan pentingnya menghormati putusan dan memperhatikan konsekuensi hukum dari tindakan berikutnya. Penilaian mengenai kemungkinan langkah para pihak tetap perlu dibedakan dari status perkara yang telah diputus. Sampai ada informasi resmi mengenai tindakan hukum lanjutan, banding tidak dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Pandangan Denny tersebut sekaligus menggambarkan penekanannya pada penyelesaian perkara melalui putusan yang telah dijatuhkan, sembari mengingatkan bahwa langkah lanjutan dapat membawa dampak tersendiri bagi proses hukum maupun perdebatan publik mengenai demokrasi.
Mercy mengapresiasi putusan PTUN yang mengakhiri perkara gugatan mengenai surat keterangan (Suket) pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mercy, putusan tersebut patut dihormati sebagai hasil pemeriksaan majelis hakim terhadap perkara yang diajukan. Ia juga menilai bahwa petitum yang disampaikan dalam gugatan pada dasarnya telah dikabulkan. Penilaian itu merujuk pada substansi tuntutan, meskipun perkara dinyatakan gugur melalui putusan pengadilan. Karena itu, Mercy menyebut hasil tersebut sebagai kemenangan bagi pihaknya dan menyampaikan apresiasi kepada PTUN atas proses serta putusan yang telah dibacakan. Pandangan tersebut merupakan pembacaan Mercy atas amar putusan, sementara penilaian mengenai dampak hukumnya dapat berbeda di pihak-pihak yang terlibat.
Selain menyampaikan apresiasi, Mercy mengingatkan agar persoalan pendidikan tidak dipermainkan oleh pihak mana pun. Ia menilai isu pendidikan merupakan hal penting yang perlu dibahas secara bertanggung jawab, dengan merujuk pada fakta dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mercy juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang menyatakan riwayat atau keterangan pendidikan seseorang secara tidak benar, terutama apabila setelah ditelusuri atau diperiksa, informasi tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta. Menurut Mercy, penggunaan isu pendidikan tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan keraguan publik dan memperkeruh perdebatan. Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan klaim, serta menghormati proses pemeriksaan dan putusan lembaga yang berwenang. Pernyataan itu disampaikan sebagai pandangan Mercy mengenai pentingnya menjaga keakuratan informasi dalam persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Berbeda dengan penilaian Mercy, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, mengkritik putusan majelis hakim. Rullyandi menilai majelis tidak bersikap objektif dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ia juga berpandangan bahwa prosedur hukum acara telah diabaikan dalam proses persidangan. Kritik tersebut mencerminkan keberatan pihak Gibran terhadap cara perkara ditangani dan kesimpulan yang diambil pengadilan. Dengan demikian, putusan yang diapresiasi Mercy sebagai kemenangan bagi pihaknya mendapat tanggapan berbeda dari kuasa hukum Gibran. Penilaian mengenai objektivitas majelis maupun penerapan prosedur itu merupakan pendapat Rullyandi, bukan kesimpulan yang dinyatakan oleh pengadilan dalam uraian ini.
Baca juga: Yafet Rissy Soroti Risiko Pengagungan Ijazah dalam Polemik Pendidikan Gibran | HIPMI Jaya Soroti Dampak Anggaran DKI bagi Pendidikan dan Layanan Warga | Seleksi Dewan Pendidikan Jawa Timur 2027–2032 Dibuka, 45 Pendaftar Telah Tercatat 65 kunjungan
