JAKARTA — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengapresiasi keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah tersebut mencerminkan sikap kenegarawanan, penghormatan terhadap proses hukum dan konstitusi, serta kesediaan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
Keputusan tersebut juga menjadi penegasan bahwa demokrasi Indonesia memiliki mekanisme kelembagaan yang mampu menyelesaikan dinamika politik secara damai, tertib, dan konstitusional. Gibran telah menyampaikan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Presiden Prabowo Subianto, saat menerima langsung surat pernyataan berhenti tersebut di Istana Merdeka, juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi atas sikap Gibran. Presiden menilai keputusan itu sebagai sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan mencerminkan jiwa kenegarawanan dalam menempatkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat di atas kepentingan pribadi.
Presiden Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian Gibran selama mendampingi jalannya pemerintahan. Menurut Presiden, berbagai capaian pemerintah dalam dua tahun terakhir tidak terlepas dari kontribusi Wakil Presiden, khususnya dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah hingga ke daerah-daerah. Presiden mencatat Gibran telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta meninjau 303 titik proyek pemerintah.
“Apresiasi Presiden tersebut menegaskan bahwa transisi konstitusional ini harus dimaknai sebagai proses kenegaraan yang dewasa dan bermartabat. Pengabdian seseorang kepada bangsa tidak berhenti pada satu jabatan. Yang jauh lebih utama adalah keteladanan untuk mendahulukan kepentingan negara dan menjaga keutuhan persatuan nasional,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (13/11/26).
Presiden Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana tetap sejuk, damai, dan mengedepankan jiwa besar. Pesan tersebut penting menjadi pegangan bersama agar seluruh proses ketatanegaraan berlangsung tertib, tanpa kegaduhan, serta tidak mengganggu kesinambungan pemerintahan dan agenda pembangunan nasional.
“Esensi dari langkah ini adalah memberi kepastian, mengakhiri polemik, serta menjaga agar seluruh energi bangsa kembali difokuskan pada agenda yang lebih besar: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Koordinator Politik, Keamanan & Pertahanan KADIN Indonesia ini menegaskan, sikap Gibran patut dihormati karena ditempuh melalui jalur yang konstitusional dan berlandaskan kesadaran untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pandangan dan dinamika politik merupakan hal wajar. Namun, penyelesaiannya harus selalu mengedepankan hukum, etika kenegaraan, musyawarah, dan kepentingan persatuan nasional.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyikapi perkembangan ini secara dewasa, jernih, dan penuh tanggung jawab. Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memperuncing perbedaan, melainkan bersama-sama menjaga suasana tetap teduh, damai, dan produktif.
“Tidak ada alasan bagi kita untuk pesimistis. Indonesia adalah negara besar dengan konstitusi yang kuat, lembaga-lembaga negara yang bekerja, serta rakyat yang semakin matang dalam berdemokrasi. Setiap persoalan konstitusional harus kita jadikan momentum memperkuat kepercayaan terhadap sistem, bukan alasan untuk menimbulkan kegaduhan,” tegas Bamsoet.
Bamsoet juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Gibran selama mendampingi Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Dalam dua tahun terakhir, Gibran tercatat melakukan kunjungan kerja ke 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, dan meninjau 303 titik proyek pemerintah. Kerja lapangan tersebut mencerminkan komitmen untuk memastikan program pemerintah benar-benar hadir bagi rakyat.
Terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden, Bamsoet meyakini Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan MPR RI akan menjalankan seluruh tahapan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden, paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
“Berikan ruang dan waktu kepada Presiden, DPR, serta MPR untuk bekerja secara cermat, arif, dan konstitusional. Yang utama adalah kesinambungan pemerintahan tetap terjaga, pelayanan kepada rakyat tidak terganggu, dan seluruh program strategis nasional terus berjalan,” pungkas Bamsoet.
Pewarta: Abdul Latif
29 kunjungan
