Jakarta | PSSI mengambil langkah formal dalam dinamika organisasi futsal dengan memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI), yang juga disebut sebagai Federasi Futsal Indonesia (FFI). Keputusan tersebut tercantum dalam surat keputusan PSSI bernomor 271/SKEP/XI-2026. Jakarta disebut sebagai lokasi yang tercantum dalam bahan mengenai keputusan itu. Tidak ada tanggal kejadian yang dijelaskan secara terpisah, sehingga waktu penerbitannya tidak dapat dipastikan hanya dari informasi tersebut.
Pemberhentian ini menandai berakhirnya masa jabatan Michael dalam kepemimpinan organisasi futsal nasional, sekaligus menjadi bagian dari penataan yang dilakukan PSSI di tengah kisruh organisasi. Dengan menerbitkan keputusan resmi, PSSI menyampaikan tindakan kelembagaan melalui dokumen bernomor, bukan semata-mata melalui pernyataan informal. Nomor surat menjadi rujukan penting bagi pihak yang ingin mengidentifikasi keputusan tersebut dan membedakannya dari kebijakan lain yang mungkin dikeluarkan dalam proses pengelolaan futsal.
Meski demikian, informasi mengenai pemberhentian itu perlu dibaca secara terbatas sesuai isi keputusan yang tersedia. Fakta yang dapat dipastikan adalah PSSI menetapkan pemberhentian Michael Sianipar dari posisi ketua umum AFI/FFI melalui surat keputusan bernomor 271/SKEP/XI-2026, dengan Jakarta sebagai lokasi yang tercantum. Rincian mengenai alasan, proses sebelum keputusan dibuat, maupun waktu penerbitan yang lebih spesifik tidak dijelaskan dalam keterangan tersebut. Karena itu, aspek-aspek tersebut tidak dapat disimpulkan tanpa informasi tambahan dari PSSI atau dokumen pendukung lain. Langkah PSSI ini menjadi titik penting dalam perkembangan tata kelola futsal, tetapi kelanjutan perubahan kepemimpinan bergantung pada keputusan berikutnya yang diumumkan secara resmi. Kejelasan mengenai status organisasi dan mekanisme transisi dapat membantu klub, atlet, serta pemangku kepentingan memahami arah administrasi futsal nasional tanpa mencampuradukkan keputusan pemberhentian dengan perkembangan lain yang belum dikonfirmasi.Dalam surat keputusan yang menjadi dasar perubahan kepemimpinan, PSSI menyebut telah menerima 48 surat permohonan untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa AFI/FFI. Jumlah tersebut dicantumkan sebagai bagian dari latar yang dipertimbangkan sebelum federasi mengambil keputusan terkait organisasi futsal. Permohonan kongres itu menunjukkan adanya permintaan dari unsur anggota dan asosiasi di lingkungan futsal agar forum luar biasa digelar. Namun, surat keputusan juga mencatat rincian asal permohonan secara terpisah, sehingga angka keseluruhan dan rincian tersebut perlu dibaca sesuai keterangan yang tertulis tanpa menambahkan penjelasan di luar dokumen.
Rincian yang disebutkan dalam surat keputusan mencakup 20 klub anggota serta 26 asosiasi futsal provinsi. Dengan demikian, dokumen mengidentifikasi dua kelompok pengirim permohonan, yakni klub yang berstatus anggota dan asosiasi futsal tingkat provinsi. PSSI tidak menguraikan lebih jauh dalam keterangan tersebut mengenai identitas masing-masing pengirim, waktu masuknya setiap surat, ataupun pokok tuntutan secara terperinci. Angka keseluruhan yang disebutkan adalah 48 surat, sementara rincian kelompok yang dicantumkan berjumlah 20 klub dan 26 asosiasi. Keterangan itu disampaikan sebagaimana adanya dalam surat keputusan dan tidak perlu ditafsirkan sebagai bukti mengenai alasan tambahan di balik permohonan.
PSSI menyatakan bahwa langkahnya berkaitan dengan kewajiban untuk memastikan roda organisasi AFI/FFI berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut menjadi alasan yang dinyatakan federasi dalam mempertimbangkan situasi organisasi setelah menerima permohonan kongres luar biasa. Artinya, dasar yang disampaikan PSSI berfokus pada keberlangsungan dan tata kelola organisasi futsal, bukan pada alasan lain yang tidak tercantum dalam keterangan tersebut. Dalam konteks itu, banyaknya surat permohonan menjadi latar administratif yang disebut dalam keputusan, sedangkan kewajiban menjaga jalannya organisasi merupakan alasan yang secara eksplisit dikemukakan PSSI. Uraian ini membatasi penjelasan pada isi keputusan: jumlah permohonan, rincian asalnya, dan tanggung jawab organisasi yang dinyatakan federasi.
Surat keputusan PSSI menetapkan Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas Ketua AFI/FFI. Penunjukan tersebut menjadi dasar bagi Vivin untuk menjalankan tugas ketua selama masa pelaksana tugas, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan. Dengan demikian, dokumen itu secara resmi menetapkan pihak yang mengemban tanggung jawab kepemimpinan AFI/FFI setelah berakhirnya jabatan Michael Sianipar sebagaimana disebutkan dalam keputusan tersebut.
Keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Tanda tangan kedua pejabat tersebut tercantum sebagai bagian dari pengesahan surat keputusan. Keberadaan dokumen resmi ini menegaskan bahwa penunjukan Vivin bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan keputusan organisasi yang memuat penetapan pelaksana tugas ketua.
Dalam kapasitas sebagai pelaksana tugas, Vivin ditunjuk untuk mengisi fungsi Ketua AFI/FFI. Rumusan ini merujuk secara khusus pada mandat sementara yang diberikan melalui surat keputusan, bukan penetapan lain di luar isi dokumen. Karena itu, penyebutan jabatan dalam pemberitaan perlu mengikuti istilah yang digunakan, yakni pelaksana tugas Ketua AFI/FFI, agar status penunjukan dapat dipahami secara tepat.
Surat tersebut juga menjadi rujukan mengenai siapa yang diberi mandat untuk menjalankan tugas ketua pada tahap ini. Informasi yang dapat dipastikan dari keputusan mencakup nama Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas serta pengesahan oleh Erick Thohir dan Yunus Nusi. Rincian lain mengenai alasan penunjukan, masa berlaku, atau mekanisme lanjutan tidak perlu ditambahkan apabila tidak tercantum dalam bahan yang tersedia. Dengan membatasi uraian pada isi keputusan, status Vivin dapat dijelaskan tanpa mengaburkan perbedaan mandat sementara dan jabatan ketua definitif. Penetapan ini sekaligus memperjelas rujukan kepemimpinan yang berlaku bagi AFI/FFI dalam konteks surat keputusan tersebut, sembari menjaga informasi tetap sesuai dengan keterangan resmi yang tersedia.
Surat keputusan tersebut menegaskan bahwa masa jabatan Michael Sianipar sebagai Ketua Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) atau Federasi Futsal Indonesia (FFI) untuk periode 2024–2028 harus diakhiri. Ketentuan ini menjadi dasar perubahan pelaksanaan kepemimpinan organisasi, sekaligus menjelaskan bahwa Michael tidak lagi menjalankan tugas dan kewenangan ketua untuk periode tersebut setelah keputusan berlaku. Isi surat menetapkan penghentian masa jabatan itu sebagai keputusan kelembagaan, bukan sekadar perubahan pembagian pekerjaan sehari-hari.
Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Michael, tugas pokok dan fungsi ketua dialihkan kepada Vivin Cahyani dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua AFI/FFI. Dengan penunjukan tersebut, Vivin menjalankan peran ketua untuk memastikan fungsi kepemimpinan organisasi tetap berjalan selama masa transisi. Pengalihan ini mencakup tanggung jawab yang melekat pada jabatan ketua sebagaimana ditegaskan dalam surat, tanpa mengubah status penugasannya sebagai pelaksana tugas. Karena itu, penunjukan Plt perlu dipahami sebagai langkah untuk mengisi fungsi kepemimpinan sementara, bukan penetapan ketua definitif untuk periode baru.
Surat itu juga mengatur batas berlakunya keputusan. Ketentuan mengenai pengakhiran masa jabatan Michael dan peralihan tugas kepada Vivin berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan. Masa berlakunya berlangsung sampai terbentuk kepengurusan baru, sehingga pelaksanaan tugas Plt berada dalam rentang transisi tersebut. Ketentuan ini memberi acuan mengenai kapan perubahan mulai berlaku dan sampai kapan pengaturan sementara dijalankan, tanpa menyebutkan tanggal penetapan dalam uraian yang tersedia. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk menyimpulkan tanggal tertentu ataupun menambahkan kronologi yang tidak dicantumkan dalam surat.
Selain itu, surat memuat ketentuan korektif apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penerapan keputusan. Jika hal tersebut terjadi, keputusan dapat diperbaiki sebagaimana diperlukan. Klausul ini tidak mengubah ketentuan utama tentang berakhirnya masa jabatan Michael maupun penugasan Vivin sebagai Plt, tetapi menyediakan ruang untuk pembenahan atas kesalahan penerapan yang mungkin diketahui kemudian. 29 kunjungan
