Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana bahwa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sebaiknya berasal dari partai politik yang mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Menurutnya, usulan tersebut merupakan pandangan politik yang dapat dibahas, tetapi tidak otomatis menjadi ketentuan yang mengikat dalam proses penentuan pengganti. Ia menegaskan bahwa tidak ada larangan tegas yang mewajibkan calon pengganti berasal dari partai pengusung Prabowo.
Dengan demikian, asal partai calon tidak dapat diperlakukan sebagai syarat wajib hanya berdasarkan komposisi koalisi pada pemilihan presiden sebelumnya. Yusril menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang secara khusus membatasi pilihan hanya kepada kader atau calon dari partai-partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran. Wacana agar pengganti berasal dari partai pengusung dapat dipahami sebagai aspirasi sejumlah pihak, namun aspirasi tersebut berbeda dari norma hukum yang menentukan tata cara pengisian jabatan.
Dalam pandangannya, penentuan calon pengganti tetap berada dalam kewenangan Presiden sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh tuntutan agar calon berasal dari partai tertentu, melainkan perlu merujuk pada ketentuan konstitusional dan proses yang telah diatur. Pernyataan ini menempatkan pembahasan tentang keterwakilan partai dalam konteks politik, sementara aspek penetapan calon tetap menjadi urusan institusional Presiden.
Yusril menyampaikan tanggapan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11). Ia tidak menyatakan bahwa partai pengusung harus diabaikan, tetapi menekankan bahwa tidak terdapat kewajiban hukum yang secara eksplisit mengharuskan calon pengganti berasal dari kelompok tersebut. Dengan kata lain, aspirasi koalisi bisa menjadi pertimbangan dalam perbincangan, tetapi tidak menggantikan kewenangan Presiden dalam menentukan calon melalui mekanisme yang berlaku. Penjelasan itu sekaligus membedakan preferensi politik mengenai sosok pengganti dan dasar hukum yang menjadi acuan dalam prosesnya.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah memiliki landasan hukum. Ketentuannya diatur dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Karena itu, proses untuk menentukan pengganti tidak dilakukan tanpa prosedur, melainkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Penjelasan tersebut menjadi acuan ketika membahas kemungkinan adanya kekosongan pada posisi yang saat ini dijabat Gibran Rakabuming Raka.
Meski aturan menyediakan mekanisme, Yusril menyatakan bahwa penentuan sosok yang akan diusulkan sebagai pengganti tetap berada pada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kewenangan itu melekat pada presiden yang sedang menjabat. Dengan demikian, Yusril tidak menentukan atau mengusulkan nama tertentu, dan keputusan mengenai siapa yang dinilai layak menjadi calon diserahkan kepada Prabowo. Posisi presiden dalam proses ini juga berkaitan dengan tahapan konstitusional berikutnya, yakni mengajukan calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dalam mempertimbangkan calon, Prabowo memiliki ruang untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak. Presiden dapat meminta pandangan dari siapa pun yang dianggap relevan, termasuk meminta pertimbangan hukum mengenai prosedur dan persyaratan yang berlaku. Konsultasi tersebut dapat membantu memastikan bahwa langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan UU MD3 serta aturan terkait lainnya. Namun, masukan dari pihak lain tidak mengalihkan tanggung jawab pengambilan keputusan dari presiden.
Setelah mempertimbangkan berbagai pandangan, presiden dapat mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR sesuai mekanisme yang berlaku. Tahap pengajuan itu menjadi bagian dari proses pengisian jabatan, bukan keputusan yang dapat ditetapkan secara sepihak oleh pihak di luar kewenangan presiden. Yusril menegaskan bahwa pilihan mengenai nama yang diajukan tetap merupakan ranah Prabowo sebagai presiden. Dengan demikian, aturan memberikan kerangka tentang bagaimana jabatan yang kosong diisi, sementara penentuan kandidat dan pengajuan dua nama tetap berada dalam kewenangan presiden yang sedang menjabat.
Menurut Yusril, kekosongan jabatan wakil presiden tidak dengan sendirinya mengubah susunan kewenangan pemerintahan atau memindahkan tugas presiden kepada triumvirat. Keberadaan triumvirat dalam ketentuan konstitusi berkaitan dengan keadaan tertentu ketika presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajibannya, bukan semata-mata karena jabatan wakil presiden kosong. Karena itu, keberangkatan presiden ke luar negeri tidak otomatis memicu pengalihan kekuasaan kepada tiga pejabat tersebut. Penilaian mengenai siapa yang berwenang menjalankan pemerintahan tetap harus merujuk pada ketentuan konstitusi dan keadaan yang benar-benar terjadi.
Yusril juga berpandangan bahwa presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun, termasuk ketika sedang berada di luar negeri. Perjalanan ke luar wilayah Indonesia tidak serta-merta berarti presiden tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Dalam pandangannya, kemajuan komunikasi memungkinkan kepala negara berkoordinasi dan mengambil tindakan pemerintahan tanpa harus berada secara fisik di dalam negeri. Oleh sebab itu, lokasi presiden bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah kewenangan pemerintahan dapat dijalankan. Selama presiden tetap melaksanakan fungsi dan kewenangannya, tidak ada alasan otomatis untuk menganggap pemerintahan telah beralih kepada pihak lain.
Penjelasan tersebut berkaitan pula dengan posisi wakil presiden dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Yusril, wakil presiden tidak menjalankan kewenangan pemerintahan secara mandiri seolah-olah memiliki kekuasaan terpisah dari presiden. Apabila wakil presiden menandatangani keputusan dalam pelaksanaan tugasnya, keputusan itu tetap berstatus sebagai keputusan presiden, bukan keputusan yang berdiri sendiri atas nama wakil presiden. Dengan demikian, penandatanganan oleh wakil presiden tidak serta-merta menunjukkan adanya perpindahan kekuasaan pemerintahan. Pandangan ini menegaskan bahwa mekanisme pengambilan keputusan tetap berada dalam kerangka kewenangan presiden. Adapun penentuan pengganti wakil presiden, menurut Yusril, tetap menjadi kewenangan presiden sesuai aturan yang berlaku; kekosongan jabatan tersebut tidak otomatis mengubah siapa yang memegang kendali pemerintahan.Yusril menjelaskan bahwa ketika presiden sedang berada di luar negeri, wakil presiden dapat menandatangani keputusan yang perlu ditandatangani. Namun, penandatanganan tersebut dilakukan atas nama presiden, bukan karena wakil presiden menggunakan kewenangannya sendiri. Dengan demikian, tindakan itu tetap dipahami sebagai pelaksanaan keputusan presiden, sementara wakil presiden bertindak untuk membubuhkan tanda tangan sesuai arahan yang diberikan.
Penjelasan tersebut membedakan tindakan administratif berupa penandatanganan dari kewenangan untuk menentukan keputusan. Keberadaan wakil presiden di dalam negeri tidak dengan sendirinya mengubah siapa yang berwenang menentukan keputusan yang dimaksud. Jika suatu dokumen perlu ditandatangani selama presiden berada di luar negeri, wakil presiden dapat menandatanganinya atas nama presiden. Dasar tindakan itu adalah instruksi presiden, bukan kewenangan mandiri wakil presiden untuk mengambil alih keputusan.
Menurut Yusril, perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan presiden tetap berkomunikasi secara langsung dari luar negeri. Presiden dapat memberikan perintah dan instruksi tanpa harus berada secara fisik di Indonesia. Karena itu, presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan meskipun sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Apabila ada keputusan yang membutuhkan tanda tangan, instruksi dapat disampaikan kepada wakil presiden agar dokumen tersebut ditandatangani atas nama presiden.
Uraian Yusril menekankan bahwa jarak tidak serta-merta menghentikan kemampuan presiden untuk memberikan arahan. Komunikasi yang tersedia memungkinkan perintah disampaikan langsung, sementara wakil presiden dapat membantu proses penandatanganan ketika diperlukan. Peran tersebut tidak berarti bahwa wakil presiden membuat keputusan berdasarkan kewenangannya sendiri. Dalam penjelasan ini, keputusan tetap berasal dari presiden, dan tanda tangan wakil presiden dilakukan atas nama presiden. Dengan demikian, yang ditekankan adalah hubungan instruksi presiden dan tindakan penandatanganan oleh wakil presiden selama presiden berada di luar negeri.
Baca juga: Pemerintah Menutup Permanen Ekspor Benih Lobster, Budidaya Dalam Negeri Jadi Pengganti | Dukungan Pemda Dinilai Menjadi Penentu Pengembangan Kawasan Industri di Jawa Timur | Teknologi AI dan Inovasi Medis Menjadi Andalan RS Abdi Waluyo 45 kunjungan
