Jakarta | Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Paparan tersebut menempatkan perkara ini sebagai rangkaian dugaan yang tengah dijelaskan kepada para anggota dewan, bukan sebagai pernyataan bahwa seluruh tindakan telah dibuktikan. Karena itu, informasi mengenai cara instruksi disampaikan maupun proses yang disebut dalam rapat perlu dibaca dalam batas keterangan yang disampaikan saat itu. Status hukum dugaan tersebut tidak dapat disamakan dengan kesimpulan final atau putusan yang menetapkan adanya tindak pidana. Penjelasan ini penting agar kronologi awal tidak dianggap sebagai bukti yang dengan sendirinya membuktikan perkara.
Menurut uraian yang disampaikan dalam rapat, instruksi untuk melakukan penyadapan diduga diberikan secara lisan dan melalui grup WhatsApp. Dengan demikian, jalur komunikasi yang disebut bukan hanya percakapan langsung, tetapi juga pesan dalam grup tersebut. Suyudi juga memaparkan bahwa tidak terdapat surat permohonan dari penyidik dalam rangkaian yang dijelaskan. Keterangan mengenai ketiadaan surat itu menjadi bagian penting dari persoalan prosedur yang dibahas, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh dasar, pelaksana, atau lingkup tindakan yang diduga terjadi. Perbedaan instruksi lisan, komunikasi digital, dan dokumen resmi perlu dicatat secara cermat, terutama karena informasi tersebut masih berupa paparan tentang dugaan, bukan hasil pembuktian yang telah diumumkan.
Dalam membaca kronologi ini, penting untuk membedakan apa yang disampaikan Kapolri kepada Komisi III DPR RI dari fakta yang telah diverifikasi melalui proses hukum. Rapat kerja menjadi forum bagi kepolisian untuk menjelaskan keterangan terkait perkara dan menjawab perhatian para legislator, sedangkan status setiap dugaan tetap bergantung pada pemeriksaan dan bukti yang relevan. Rincian mengenai komunikasi melalui WhatsApp maupun tidak adanya surat permohonan penyidik sebaiknya dipahami sebagai bagian dari penjelasan yang dikemukakan pada 12 November 2026. Sampai ada penetapan yang berwenang, penyebutan penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus tetap menggunakan istilah dugaan. Sikap berhati-hati ini menjaga agar pemberitaan tidak melampaui informasi yang tersedia atau mengubah keterangan dalam rapat menjadi klaim bahwa peristiwa tersebut telah terbukti.
Menurut pemaparan Suyudi, dugaan jalur penyampaian instruksi dalam rangkaian perkara ini berawal dari Listyo Sigit Prabowo, yang saat itu merupakan mantan Kapolri. Perintah tersebut disebut tidak langsung diterima oleh Ahrie Sonta, melainkan diteruskan melalui sejumlah pejabat. Dalam urutan yang disampaikan Suyudi, instruksi dari Listyo lebih dahulu disalurkan kepada Irjen Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso, sebelum akhirnya sampai kepada Ahrie.
Ahrie Sonta pada saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring. Kedudukan tersebut menjadi bagian dari konteks mengenai bagaimana instruksi diduga diterima dalam struktur yang dipaparkan Suyudi. Rangkaian nama dan urutan itu merupakan keterangan yang disampaikan Suyudi, sehingga perlu dipahami sebagai penjelasan mengenai dugaan jalur komunikasi, bukan sebagai kesimpulan yang berdiri sendiri mengenai kebenaran atau tanggung jawab setiap pihak.
Suyudi juga menyebut grup WhatsApp sebagai salah satu saluran penyampaian perintah. Dengan demikian, komunikasi melalui grup tersebut menjadi bagian dari uraian tentang cara instruksi diduga diteruskan dari satu pejabat kepada pejabat lain. Namun, keterangan yang disampaikan tidak membatasi penyampaian perintah hanya melalui aplikasi percakapan. Suyudi turut menjelaskan bahwa instruksi dapat disampaikan secara lisan, sehingga saluran komunikasi yang disebut mencakup pesan melalui grup WhatsApp maupun penyampaian langsung secara verbal.
Pemaparan tersebut menggambarkan dua unsur yang saling berkaitan: urutan perantara dalam dugaan rantai instruksi dan cara komunikasi yang mungkin digunakan. Urutan yang disebut bergerak dari Listyo Sigit Prabowo kepada Slamet Uliandi, lalu kepada Eko Hadi Santoso, dan kemudian kepada Ahrie Sonta. Adapun penyebutan WhatsApp dan instruksi lisan menjelaskan bentuk penyampaiannya sebagaimana diterangkan Suyudi. Keterangan ini penting untuk memahami kronologi dugaan, tetapi tetap harus ditempatkan sebagai pernyataan Suyudi dan dibedakan dari fakta yang telah dipastikan melalui proses pemeriksaan atau temuan resmi.Dalam pemaparan Suyudi, Ahrie diduga memberikan instruksi penyadapan secara lisan dalam rentang 2025 hingga 2026. Keterangan itu menempatkan dugaan instruksi tersebut sebagai arahan yang disampaikan tanpa surat permohonan dari penyidik. Karena itu, menurut uraian Suyudi, tidak terdapat permohonan tertulis penyidik yang menjadi dasar bagi tindakan penyadapan yang dipersoalkan. Seluruh hal tersebut tetap merupakan dugaan sebagaimana disampaikan oleh Suyudi, bukan kesimpulan mengenai terjadinya pelanggaran atau penetapan tanggung jawab pihak tertentu.
Suyudi juga memaparkan bahwa sejumlah nomor telepon diduga disadap dalam rangkaian tersebut. Dalam keterangannya, penyadapan atas nomor-nomor itu diduga berlangsung tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum. Uraian ini tidak menjelaskan identitas pemilik nomor, dan keterangan yang tersedia tidak menjadi dasar untuk mengaitkan nomor-nomor tersebut dengan orang atau kelompok tertentu. Dengan demikian, informasi mengenai keberadaan sejumlah nomor harus dipahami terbatas pada apa yang disebutkan Suyudi, tanpa menambahkan dugaan tentang siapa yang menggunakan atau memiliki nomor itu.
Pokok keterangan Suyudi adalah dugaan adanya instruksi lisan dari Ahrie sepanjang 2025 hingga 2026, serta dugaan penyadapan sejumlah nomor tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa hubungan dengan prosedur penegakan hukum. Rincian tersebut perlu disampaikan dengan atribusi yang jelas kepada Suyudi agar pembaca dapat membedakan keterangan yang dipaparkan dari fakta yang telah dipastikan. Tidak ada kesimpulan tambahan mengenai sasaran, tujuan, alasan, atau pihak yang terkait dengan penyadapan dalam uraian ini. Status setiap unsur tetap dugaan menurut Suyudi.
Dalam rangkaian dugaan penyadapan yang dibahas, penyimpangan tidak hanya dikaitkan dengan instruksi dan saluran komunikasi, tetapi juga dengan penggunaan sistem yang disebut LIMS serta Friendlinks-X, atau PLX. Keduanya disebut dalam konteks penyediaan akses, pemantauan, dan pengolahan hasil penyadapan. Keterangan tersebut menggambarkan peran sistem sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang diduga berlangsung, bukan sebagai uraian mengenai fungsi teknis yang telah diverifikasi secara terpisah.
LIMS dan PLX muncul sebagai nama sistem yang diduga digunakan dalam proses tersebut. Penyediaan akses merujuk pada aspek yang memungkinkan kegiatan penyadapan dijalankan melalui sistem, sementara pemantauan berkaitan dengan pengawasan atas proses itu. Pengolahan hasil penyadapan, sebagaimana disebut dalam bahan, mencakup penanganan data yang diperoleh. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci perangkat, metode, lingkup akses, ataupun jenis data yang dimaksud. Karena itu, uraian mengenai kedua sistem perlu dibatasi pada peran yang dikaitkan dengannya dalam dugaan tersebut.
Penyebutan LIMS dan PLX juga berhubungan dengan komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan instruksi. Grup WhatsApp disebut sebagai saluran yang dipakai dalam rangkaian itu. Keterangan tentang grup tersebut menjadi relevan karena dugaan penghapusan data dikaitkan dengan instruksi yang disampaikan melalui komunikasi tersebut. Meski demikian, informasi yang tersedia tidak menjelaskan siapa saja anggota grup, berapa lama grup digunakan, atau isi lengkap pesan di dalamnya. Tidak ada pula rincian mengenai jenis hasil penyadapan yang tersimpan pada masing-masing sistem, cara penyimpanan, maupun waktu pencatatannya.
Suyudi menyebut bahwa pada Oktober 2026, Ahrie diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk menyampaikan instruksi. Pada periode yang sama, menurut keterangan Suyudi, Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX. Dengan demikian, dugaan tersebut mencakup dua hal yang disebut secara spesifik: pembubaran grup komunikasi dan penghapusan data dari kedua sistem.
Baca juga: Prabowo Minta Penanganan Karhutla Diperkuat, Enam Provinsi Jadi Perhatian | Prabowo Perkuat Koordinasi Pemadaman Karhutla di Enam Provinsi | Prabowo Minta Pemadaman Karhutla Diprioritaskan di Tanjung Puting 13 kunjungan
