Jakarta | Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan keterangan mengenai perkara yang tengah ditangani kepolisian, termasuk dugaan sasaran penyadapan dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Paparan itu menjadi bagian dari penjelasan institusi kepada anggota parlemen mengenai langkah penegakan hukum dan perkembangan proses penyidikan.
Menurut keterangan yang disampaikan dalam rapat, penyadapan tersebut diduga menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Penyidik juga menyebut adanya empat orang tersangka yang diduga terlibat dengan peran berbeda-beda. Perbedaan peran itu menjadi salah satu aspek yang ditelusuri dalam penyidikan untuk memahami bagaimana dugaan tindakan tersebut direncanakan, dilakukan, dan didukung. Namun, rincian mengenai kontribusi masing-masing orang perlu merujuk pada keterangan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak sepatutnya ditafsirkan melampaui informasi yang telah diumumkan.
Penting untuk membedakan paparan penyidik dari putusan hukum. Status tersangka menunjukkan bahwa seseorang sedang diproses berdasarkan dugaan dan alat bukti yang dinilai relevan oleh penyidik; status tersebut bukan penetapan bahwa orang itu bersalah. Penilaian atas kesalahan dan tanggung jawab pidana berada pada proses peradilan, dengan tetap menjamin hak setiap pihak untuk memberikan keterangan serta membela diri. Karena itu, informasi dalam rapat Komisi III sebaiknya dipahami sebagai uraian mengenai hasil sementara penyidikan, bukan kesimpulan akhir.
Dalam perkara yang menyangkut dugaan pengawasan komunikasi terhadap kepala negara, keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan kehati-hatian. Penjelasan kepada DPR dapat membantu publik memahami arah penanganan perkara, sementara proses hukum harus tetap menguji bukti, mengklarifikasi dugaan, dan memastikan prosedur yang berlaku dipatuhi. Perkembangan berikutnya, termasuk penjelasan lebih terperinci mengenai peran para tersangka, perlu disampaikan melalui saluran resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat tanpa menghakimi pihak-pihak yang perkaranya masih berjalan.
Dalam rapat, Suyudi memaparkan keterangan penyidik mengenai dugaan keterlibatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan. Menurut paparan tersebut, Listyo menjabat sebagai Kapolri pada periode ketika tindakan yang dipersoalkan diduga berlangsung. Penyidik menyebut bahwa ia diduga menentukan siapa saja yang menjadi sasaran penyadapan. Penjelasan ini disampaikan sebagai bagian dari materi penyidikan yang dipaparkan dalam rapat, bukan sebagai kesimpulan yang dapat dilepaskan dari status dugaan perkara.
Suyudi menyampaikan bahwa penentuan target itu diduga diberikan secara lisan atau melalui aplikasi WhatsApp kepada Ahrie Sonta. Dengan kata lain, penyidik menduga instruksi mengenai sasaran penyadapan disampaikan melalui komunikasi langsung maupun pesan elektronik. Paparan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya instruksi atau menetapkan tanggung jawab pidana. Namun, keterangan itu menggambarkan cara penyidik menelusuri dugaan alur komunikasi dan peran masing-masing pihak dalam rangkaian kegiatan yang sedang diperiksa.
Selain dugaan penentuan target, materi penyidikan yang disampaikan Suyudi juga menyebut Listyo diduga menerima hasil akhir penyadapan sebagai end user atau pengguna akhir. Dalam uraian penyidik, hasil tersebut disebut disampaikan kepadanya setelah proses penyadapan dilakukan. Paparan itu mengaitkan dugaan pemberian arahan dan penerimaan hasil dengan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Hubungan dugaan instruksi, pelaksanaan oleh pihak lain, dan penerimaan hasil menjadi bagian dari konstruksi perkara yang diterangkan dalam rapat. Seluruh informasi mengenai peran Listyo tersebut tetap merupakan keterangan penyidik sebagaimana disampaikan Suyudi, dan belum patut dinyatakan sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Penentuan status serta pertanggungjawaban setiap pihak bergantung pada proses penyidikan dan penilaian hukum lebih lanjut.
Dalam paparan mengenai dugaan penyadapan, Slamet Uliandi disebut memiliki peran dalam persetujuan dan penyampaian informasi terkait kegiatan tersebut. Ia disebut menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv Tik) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026. Berdasarkan dugaan yang disampaikan, Slamet memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan terhadap target tertentu. Peran yang disebutkan itu masih merupakan bagian dari dugaan dan perlu dipahami dalam kerangka proses pemeriksaan, bukan sebagai kesimpulan bahwa tindak pidana telah terbukti.
Slamet juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan yang diterimanya dari Kabagmon kepada Listyo Sigit. Laporan tersebut disebut disampaikan dalam dua bentuk, yakni laporan harian dan analisis. Informasi ini menggambarkan dugaan adanya alur pelaporan dari bagian yang memantau kegiatan penyadapan kepada pejabat yang lebih tinggi. Namun, rincian mengenai isi laporan, waktu penyampaian, dasar kewenangan, serta cara informasi itu digunakan tetap perlu diuji melalui bukti dan keterangan para pihak. Kejelasan aspek tersebut penting untuk menilai apakah prosedur yang berlaku telah dipenuhi.
Nama Eko Hadi Santoso turut disebut dalam rangkaian dugaan tersebut. Ia disebut menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) sejak 5 Desember 2024 sampai 7 Oktober 2025. Eko diduga menerima perintah dari Slamet Uliandi untuk melakukan penyadapan terhadap target tertentu. Setelah menerima perintah itu, ia disebut memberikan persetujuan melalui aplikasi WhatsApp. Dugaan persetujuan digital tersebut menjadi salah satu unsur yang perlu diklarifikasi, termasuk konteks percakapan, identitas pengirim dan penerima, serta apakah persetujuan itu benar-benar berkaitan dengan tindakan yang dilaporkan.
Dalam paparan yang sama, persetujuan melalui WhatsApp itu disebut diberikan tanpa adanya surat permohonan dari penyidik. Jika keterangan tersebut terkonfirmasi, ketiadaan dokumen formal dapat menjadi persoalan penting untuk menilai kepatuhan terhadap tata cara dan dasar hukum penyadapan. Meski demikian, penilaian tidak dapat hanya bertumpu pada uraian awal. Pemeriksaan perlu memastikan apakah terdapat dokumen lain, mekanisme persetujuan yang berlaku, dan bukti komunikasi yang autentik. Hingga proses klarifikasi dan penegakan hukum memberikan kepastian, peran Slamet maupun Eko sebaiknya tetap disebut sebagai dugaan, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberi ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.
Dalam paparan Suyudi, Ahrie Sonta disebut memiliki peran dalam dugaan penyadapan yang menjadi bagian dari perkara ini. Ahrie, yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator. Perintah tersebut, menurut keterangan yang dipaparkan, diberikan tanpa adanya permohonan dari penyidik. Rincian ini menjadi salah satu pokok dugaan yang disampaikan mengenai keterlibatan Ahrie dalam rangkaian tindakan tersebut.
Suyudi juga menyatakan bahwa Ahrie diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit. Selain itu, Ahrie disebut memerintahkan seorang berinisial TK untuk melakukan surveillance atau pengawasan. Dugaan peran tersebut menggambarkan adanya rangkaian komunikasi dan tindakan yang, menurut paparan itu, melibatkan lebih dari satu orang. Namun, informasi mengenai keterlibatan Ahrie dan TK tersebut tetap merupakan dugaan yang disampaikan dalam paparan, bukan penetapan kesalahan melalui putusan pengadilan. Keterangan itu menjadi bagian dari uraian mengenai bagaimana perintah dan hasil pemantauan diduga dikelola.
Dalam paparan yang sama, Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara atau voice dan catatan log. Ia turut disebut membubarkan grup WhatsApp yang berisi perintah penyadapan. Penghapusan data dan pembubaran grup tersebut menjadi bagian penting dari dugaan tindakan yang diuraikan oleh Suyudi, terutama karena berkaitan dengan keberadaan catatan komunikasi dan hasil pemantauan. Ahrie termasuk empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Sesuai keterangan dalam bahan sumber, ia juga telah dipecat oleh Polri.
Baca juga: Polisi dan Pejabat Pemprov Sulbar Terseret Kasus Sabu, Tiga Tersangka Ditangkap | Polres Bondowoso Amankan Tersangka Penyebar Konten Diduga Penistaan Agama | Dua Tersangka Ditangkap dalam Kasus Pembunuhan Wanita di Kos Pinang Ranti 50 kunjungan
