**Probolinggo –** Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Probolinggo tahun 2024 semakin menjadi perhatian publik, menyusul berbagai dinamika politik yang mencuat di masyarakat. Salah satu yang paling disorot adalah pasangan calon nomor urut satu, H. Zulmi Noor Hasani dan H. Abdul Rasit, S.E., yang hadir dengan visi perubahan dan janji meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Di tengah kampanye yang seharusnya berfokus pada program kerja, pasangan ini menghadapi sorotan tajam setelah beredarnya video yang menunjukkan aksi pembagian amplop berisi uang di Desa Gili, Kecamatan Sumberasih.
Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berbaju hitam, yang diduga bagian dari tim sukses pasangan Zulmi dan Rasit, membagikan amplop berisi uang kepada sejumlah warga. Aksi ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat setempat dan pemerhati politik. Banyak yang mempertanyakan etika politik yang diterapkan dalam kontestasi pilkada kali ini, sebab tindakan ini dianggap mencederai semangat demokrasi yang murni dan adil.
Video viral ini pun memunculkan berbagai spekulasi. Sebagian masyarakat menilai bahwa aksi bagi-bagi amplop ini mungkin merupakan strategi politik yang tak sesuai aturan atau bahkan sebagai upaya untuk meraih simpati pemilih dengan cara instan. Di sisi lain, ada pula yang menganggapnya sebagai bentuk kepedulian terhadap warga, meskipun tetap mengakui bahwa momen kampanye semestinya tidak digunakan untuk pembagian uang secara langsung.
“Ini sangat disayangkan. Kita seharusnya memilih pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan yang datang membawa amplop demi kepentingan suara,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Beberapa pengamat politik menyatakan bahwa praktik semacam ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon nomor satu tersebut. Mereka menilai bahwa meskipun mungkin ada niat baik, praktik bagi-bagi uang di tengah kampanye sangat rentan disalahartikan sebagai politik uang, sebuah tindakan yang berpotensi melanggar prinsip demokrasi.
Masyarakat Probolinggo kini semakin kritis dalam memilih pemimpin mereka. Mereka berharap, pilkada kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk membangun daerah tanpa melibatkan tindakan yang mencederai kepercayaan publik. Sosok pemimpin yang diinginkan adalah yang tidak hanya hadir menjelang pemilu, tetapi juga konsisten dalam menepati janji-janji politiknya setelah terpilih.
Para pengamat juga menambahkan bahwa isu ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi setiap pasangan calon untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan strategi kampanye, serta mengedepankan adu gagasan dan program nyata yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas. Pilkada bukan sekadar kontestasi politik, melainkan kesempatan untuk mewujudkan demokrasi yang bersih, jujur, dan bermartabat.
Dengan situasi yang berkembang, masyarakat Kabupaten Probolinggo berharap agar pemimpin yang terpilih nantinya mampu menjadi teladan dan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya demi kepentingan politik sesaat. (**)