Jakarta | Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai skandal politik terbesar dalam sejarah peradaban modern Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan dalam dialog bertajuk “Bola Panas Keputusan MK, ke Mana Ujungnya?” pada Selasa, 13 Oktober 2026. Pernyataan Ubedilah menempatkan persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran bukan sekadar perdebatan administratif, melainkan isu politik yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Polemik itu mencuat setelah Mahkamah Konstitusi disebut menyatakan bahwa Gibran tidak terbukti memiliki ijazah setara sekolah menengah atas (SMA). Keterangan tersebut kemudian menjadi pusat perhatian karena berkaitan dengan persyaratan pendidikan bagi pejabat publik serta proses pencalonan dalam kontestasi politik. Bagi Ubedilah, perkara ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sengketa mengenai dokumen pribadi. Ia melihat adanya pertanyaan mendasar tentang transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi penerapan aturan dalam penyelenggaraan negara.
Menurut Ubedilah, besarnya sorotan terhadap isu tersebut tidak dapat dipisahkan dari posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Setiap informasi mengenai latar belakang pendidikan pejabat tinggi negara berpotensi membentuk persepsi masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan. Karena itu, klarifikasi yang terbuka dan berbasis bukti dinilai penting agar polemik tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan. Di tengah tingginya pengangguran yang dihadapi generasi Z, perdebatan mengenai ijazah pejabat juga memperoleh perhatian khusus. Kelompok muda menghadapi tuntutan pendidikan dan kualifikasi yang ketat ketika memasuki dunia kerja, sehingga isu kesetaraan standar tersebut mudah memicu pertanyaan publik. Penilaian Ubedilah sekaligus mencerminkan kekhawatiran bahwa polemik berkepanjangan dapat menggeser perhatian dari persoalan sosial-ekonomi yang lebih mendesak, sekaligus memperdalam jarak masyarakat dan elite politik.
Ubedilah kemudian mengaitkan polemik ijazah Gibran dengan persoalan yang dihadapi generasi Z, terutama mengenai pengangguran. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa sebanyak 60 persen dari kelompok penganggur merupakan generasi Z. Angka tersebut digunakan untuk menggambarkan besarnya kelompok anak muda yang belum memperoleh pekerjaan, meskipun mereka disebut memiliki ijazah.
Pernyataan itu menempatkan ijazah sebagai bagian penting dalam perbandingan yang dibangun Ubedilah. Di satu sisi, generasi Z yang telah memiliki ijazah masih disebut menghadapi kondisi menganggur. Kepemilikan dokumen pendidikan tersebut, menurut gambaran yang disampaikannya, belum otomatis membawa mereka pada kesempatan kerja atau posisi yang sesuai. Persoalan itu menjadi sorotan karena menyangkut kelompok anak muda yang sedang berupaya memasuki dunia kerja.
Di sisi lain, Ubedilah menghubungkan kondisi tersebut dengan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Ijazah Gibran disebut masih diragukan dalam polemik yang sedang berlangsung, tetapi ia tetap menduduki jabatan tersebut. Perbandingan inilah yang menjadi tekanan utama dalam pernyataannya: generasi Z yang disebut memiliki ijazah masih berada dalam kelompok penganggur, sedangkan seseorang yang ijazahnya dipersoalkan justru telah mencapai posisi politik tertinggi kedua di tingkat nasional.
Dengan mengaitkan kedua persoalan itu, Ubedilah menyoroti adanya kontras pengalaman generasi Z dan posisi Gibran. Generasi Z berijazah digambarkan masih berhadapan dengan pengangguran, sementara Gibran disebut memperoleh jabatan wakil presiden di tengah pertanyaan mengenai keabsahan atau latar belakang ijazahnya. Ubedilah menyajikan perbandingan tersebut sebagai kritik terhadap keadaan yang dinilai memperlihatkan jarak tuntutan pendidikan bagi anak muda dan peluang yang tersedia bagi mereka.
Ubedilah Badrun menilai polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan dokumen pribadi, tetapi juga menyentuh standar kepemimpinan yang diterapkan negara. Menurut pandangannya, apabila seseorang benar-benar dapat menduduki posisi wakil presiden tanpa memiliki ijazah sebagaimana dipersyaratkan, keadaan tersebut akan memperlihatkan bahwa negara tidak mempunyai standar yang beradab dalam menentukan kelayakan pemimpin. Penilaian itu merupakan pandangan Ubedilah terhadap konsekuensi yang mungkin muncul dari polemik tersebut, bukan kesimpulan redaksi mengenai keabsahan dokumen atau status hukum pihak tertentu.
Bagi Ubedilah, persyaratan pendidikan dan pembuktian dokumen semestinya ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola yang transparan. Ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menyaring calon berdasarkan latar belakang akademik, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap aturan, kejujuran administratif, serta tanggung jawab publik. Karena itu, setiap dugaan atau pertanyaan mengenai ijazah calon pejabat negara perlu dijawab melalui mekanisme pemeriksaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara penyelesaian yang jelas dinilai penting agar perdebatan tidak berkembang menjadi kecurigaan berkepanjangan terhadap lembaga negara.
Kekhawatiran Ubedilah juga berkaitan dengan dampak polemik itu terhadap generasi penerus, khususnya generasi Z yang sedang menghadapi persoalan pengangguran dan ketidakpastian masa depan. Ia mengingatkan bahwa anak muda dapat mempertanyakan arti penting pendidikan, persyaratan formal, dan integritas apabila melihat dugaan ketidaksesuaian pada tingkat kepemimpinan nasional tidak dijelaskan secara meyakinkan. Jika aturan tampak dapat diabaikan oleh tokoh tertentu, generasi muda berisiko memandang kompetensi dan kejujuran sebagai hal sekunder dalam proses politik. Sebaliknya, penanganan yang transparan dapat menegaskan bahwa jabatan publik menuntut kepatuhan terhadap standar yang berlaku bagi semua orang, tanpa membedakan kedudukan atau kekuatan politik.
Menurut Ubedilah, polemik ijazah Gibran tidak semata-mata berkaitan dengan dokumen pribadi atau perdebatan administratif. Persoalan tersebut berpotensi membentuk cara generasi Z memahami hubungan pendidikan, kejujuran, dan kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan publik. Ketika isu mengenai keaslian atau keberadaan ijazah terus menjadi perbincangan, perhatian publik dapat bergeser dari pentingnya integritas menuju anggapan bahwa persyaratan pendidikan tidak lagi memiliki makna.
Kekhawatiran itu muncul karena generasi Z merupakan kelompok yang sedang membangun pandangan politik dan menentukan standar kepemimpinan pada masa mendatang. Menurut Ubedilah, mereka dapat menjadikan kasus tersebut sebagai rujukan, lalu menyimpulkan bahwa ijazah tidak diperlukan untuk menjadi wakil presiden atau bahkan presiden. Bagi dia, persepsi semacam itu berisiko melemahkan penghargaan terhadap proses pendidikan serta mengaburkan tuntutan agar pejabat publik memberikan teladan melalui rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ubedilah juga mempertanyakan dampak moral dari polemik tersebut terhadap kepercayaan anak muda. “Apakah generasi Z mau dipimpin oleh orang yang menurutnya tidak memiliki integritas?” Pertanyaan itu menunjukkan bahwa isu yang dipersoalkan bukan hanya kelengkapan syarat formal, melainkan keyakinan publik terhadap karakter pemimpin. Ia menempatkan generasi Z sebagai pihak yang akan menerima dampak paling panjang dari standar yang dibentuk oleh peristiwa politik saat ini.
Karena itu, kritik Ubedilah diarahkan pada kemungkinan terbentuknya preseden dalam pandangan masyarakat. Apabila kasus tersebut dipahami sebagai bukti bahwa ijazah dan integritas dapat dikesampingkan dalam pencapaian jabatan tertinggi, generasi penerus dapat kehilangan acuan mengenai pentingnya kompetensi, kejujuran, dan tanggung jawab. Kekhawatiran tersebut tetap merupakan penilaian serta kritik Ubedilah terhadap polemik yang berlangsung, sekaligus peringatan mengenai persepsi yang mungkin berkembang di kalangan generasi Z.
