MOROWALI UTARA – Aroma tak sedap menyeruak dari balik rimbunnya hutan konservasi di Kabupaten Morowali Utara. Tindakan oknum personel Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah dalam melakukan penindakan pembalakan liar (illegal logging) kini menuai kritik pedas. Aparat di lapangan dituding tidak profesional, main mata, dan mempertontonkan drama penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan.
Berdasarkan investigasi tim di lapangan, pada Kamis (26/03/2026), tim BKSDA yang bertugas di wilayah Kecamatan Bungku Utara melakukan aksi “heroik” dengan mencincang kayu olahan yang diduga ilegal di kawasan To Tivoro. Namun, langkah yang diklaim sebagai bentuk ketegasan ini justru dianggap sebagai gimik belaka oleh masyarakat setempat.
Seorang operator mesin pemotong kayu (chainsaw) yang meminta identitasnya dirahasiakan, membongkar adanya standar ganda dalam penindakan tersebut. Ia mencium adanya tendensi tertentu di balik aksi cepat petugas mencincang kayu di lokasi tersebut.
”Kalau mau bicara tegas, seharusnya jangan tebang pilih. Beberapa bulan lalu ada temuan kayu dalam jumlah besar, tapi tidak dicincang. Pertanyaannya, kayu-kayu itu dikemanakan? Mengapa perlakuan petugas berbeda-beda? Ini yang membuat masyarakat curiga ada ‘permainan’ di bawah meja,” cetus sumber tersebut dengan nada getir.
Ketidakkonsistenan ini memicu spekulasi liar di tengah publik. Muncul dugaan kuat bahwa oknum petugas hanya tajam kepada masyarakat kecil yang mencari sesuap nasi, namun mendadak tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan tertentu.
Sorotan semakin menyengat terkait transparansi pengelolaan kayu sitaan. Masyarakat mendesak BKSDA Sulawesi Tengah untuk buka suara. ke mana rimbanya kayu-kayu hasil sitaan selama ini? Tanpa adanya keterbukaan, BKSDA dinilai gagal menjaga amanah negara dan justru menciptakan ruang gelap bagi praktik koruptif.
Lebih parah lagi, informasi yang dihimpun menyebutkan adanya tumpukan kayu lain di lokasi berbeda, bahkan masuk ke wilayah pemukiman warga, yang hingga kini belum disentuh hukum. Kayu-kayu tersebut disinyalir siap untuk dikirim ke luar wilayah. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa penegakan hukum di Morowali Utara hanya dilakukan secara serampangan dan diskriminatif.
Di sisi lain, aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh abai terhadap realitas ekonomi rakyat. Penindakan fisik tanpa solusi ekonomi hanya akan melahirkan lingkaran setan kemiskinan dan pelanggaran hukum yang berulang.
”Aset negara yang sesungguhnya adalah rakyat. Jika rakyat terus ditekan tanpa solusi, sementara oknum petugas diduga bermain-main dengan aturan, maka kepercayaan publik terhadap institusi BKSDA akan runtuh seketika,” ujar salah satu sumber investigasi.
Atas rentetan keganjilan tersebut, Kepala BKSDA Sulawesi Tengah didesak segera turun tangan melakukan evaluasi internal secara total. Kinerja personel di lapangan harus diaudit secara ketat agar tidak ada lagi oknum yang berlindung di balik seragam untuk melakukan praktik tebang pilih.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKSDA Sulawesi Tengah, khususnya unit yang bertugas di Morowali Utara, belum memberikan klarifikasi resmi meski telah diupayakan konfirmasi. Publik menunggu keberanian pimpinan BKSDA untuk membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang diduga tidak profesional.
(Tim Investigasi Gabungan)
