JAKARTA, Patrolihukum.net — Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, menilai perusahaan listrik pelat merah tersebut belum siap menghadapi potensi krisis energi global, khususnya yang dipicu oleh dinamika geopolitik dan perang.
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/3/2026), Kasihhati mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi keuangan PLN yang dinilai mengalami tekanan.
“Total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, meningkat dari Rp655 triliun pada tahun sebelumnya. Dalam satu tahun terjadi kenaikan Rp56,2 triliun,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penurunan laba bersih PLN dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun pada 2024. Menurutnya, kondisi ini dapat menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap efisiensi dan tata kelola perusahaan.
“PLN memiliki posisi strategis dalam penyediaan listrik nasional. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan transparan,” kata Kasihhati.
*Soroti Indikasi Laporan Keuangan*
Selain itu, Kasihhati menyebut adanya indikasi awal ketidaksesuaian pencatatan dalam laporan keuangan dengan nilai sekitar Rp20,9 triliun pada 2026. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut masih bersifat indikatif dan memerlukan audit investigatif oleh otoritas berwenang.
“Perlu dilakukan verifikasi dan audit lanjutan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujarnya.
*Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi*
Kasihhati juga mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PLN dan kementerian terkait.
Ia menilai perlu adanya langkah tegas jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan perusahaan, termasuk evaluasi terhadap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah taat membayar listrik justru menanggung dampak dari persoalan manajemen,” tegasnya.
*Kritik Pernyataan Menteri ESDM*
Dalam kesempatan yang sama, Kasihhati turut mengkritisi pernyataan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat dalam menyikapi potensi dampak krisis energi.
Ia menyampaikan bahwa komunikasi publik pemerintah perlu lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan.
*PLN dan Pemerintah Belum Beri Tanggapan*
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan yang disampaikan Ketua Umum PTN tersebut.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
*Konteks Lebih Luas*
Sejumlah pengamat energi sebelumnya juga menyoroti besarnya kebutuhan investasi sektor kelistrikan nasional serta tantangan global, termasuk fluktuasi harga energi akibat konflik internasional. Di sisi lain, pemerintah dan PLN menyatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur listrik jangka panjang untuk menjaga pasokan nasional.
(Edi D/Red/Tim)
