Tangerang Selatan, Patrolihukum.net — Ketegangan antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum kembali memuncak di Tangerang Selatan. Aliansi Tangerang Raya (ATR) secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan, menuding lembaga tersebut gagal menegakkan keadilan dan cenderung tutup mata terhadap dugaan praktik “bancakan anggaran” pada proyek revitalisasi pedestrian Jalan Ciater Raya.
Koordinator ATR, Tatang Sago, menegaskan bahwa langkah mereka kini bukan sekadar melapor, melainkan tuntutan moral dan desakan keras agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten turun tangan langsung menyelidiki kasus tersebut.
“Kami sudah mencium bau busuk ini sejak tahun lalu. Tapi Kejari Tangsel memilih diam dan justru seolah melindungi pihak-pihak tertentu. Karena itu, kami minta Kejati Banten mengambil alih penanganan agar proses hukum objektif dan tidak mandul,” ujar Tatang dengan nada tegas, Minggu (5/10/2025).
Indikasi Perampokan APBD: Lonjakan Anggaran Tak Masuk Akal
Dalam laporan investigatif yang dibawa ATR, disebutkan adanya lonjakan anggaran fantastis untuk proyek Jalan Ciater Raya, dari sekitar Rp1,9 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp7,1 miliar pada 2025 — atau naik lebih dari 364 persen dalam dua tahun.
Berikut rincian yang mereka ungkap:
| Tahun Anggaran | Nilai Anggaran |
|---|---|
| 2023 | Rp 1.958.801.000 |
| 2024 | Rp 4.908.873.000 |
| 2025 | Rp 7.131.338.000 |
Selain itu, ATR menyoroti adanya anggaran sepenir hingga Rp20 miliar, perjalanan dinas Rp117 miliar, dan pengadaan alat tulis kantor (ATK) Rp30 miliar yang dinilai tidak transparan.
“Ini bukan kenaikan wajar, ini mark-up yang brutal! Anggaran meningkat tanpa justifikasi teknis yang masuk akal. Uang rakyat diperlakukan seperti dompet pribadi,” kecam Tatang.
Konflik Kepentingan dan Dugaan Persekongkolan Politik
Menurut ATR, proyek bernilai total lebih dari Rp13 miliar itu selalu dieksekusi oleh kontraktor yang sama setiap tahun, meskipun ada mekanisme tender. Perusahaan tersebut diduga dikendalikan oleh oknum anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang memiliki hubungan langsung dengan pejabat pengambil kebijakan.
“Ada indikasi kuat praktik conflict of interest yang vulgar. Proyek miliaran rupiah ini diatur agar jatuh ke tangan orang yang punya hubungan darah atau kepentingan politik langsung. Ini penyalahgunaan wewenang terang-terangan,” ungkap Tatang.
ATR juga menilai, kondisi ini menunjukkan matinya fungsi pengawasan internal dan lemahnya kontrol anggaran di tingkat pemerintah daerah. Mereka mendesak Kejati Banten untuk menelusuri aliran dana dan hubungan personal antar pihak yang terlibat.
Modus “Proyek Ulang” dan Manipulasi Dokumen
Lebih jauh, ATR membongkar modus yang mereka sebut sebagai “pengulangan fiktif”, di mana item pekerjaan lama seperti trotoar, drainase, dan kanstin dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan nilai lebih besar.
“Ini bukan proyek lanjutan, melainkan proyek copy-paste dengan harga baru. Ada penggelembungan (mark-up) dan manipulasi dokumen agar APBD terus mengalir ke kantong pihak yang sama,” tegas Tatang.
Menurut ATR, pola seperti ini telah berulang pada beberapa proyek lain di Tangsel, dan menjadi “strategi” oknum tertentu untuk menyedot anggaran daerah secara sistematis.
Desakan Pembentukan Tim Khusus Antikorupsi Daerah
Sebagai langkah konkret, ATR berencana melayangkan laporan resmi dan berkas pembuktian lengkap ke Kejati Banten awal pekan depan. Mereka menuntut agar Kejati membentuk Tim Khusus Antikorupsi Daerah (Timsus AKD) guna mengusut semua proyek APBD yang berpotensi bermasalah.
“Jika Kejati Banten tidak bertindak, maka publik akan menilai hukum di Tangsel tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kami ingin penegakan hukum yang bersih; jangan sampai Tangsel menjadi ‘sarang korupsi’ yang dipertontonkan,” tutup Tatang Sago.
Gelombang Tekanan Publik Menguat
Gerakan ATR mendapat dukungan moral dari sejumlah elemen masyarakat dan aktivis antikorupsi lokal. Mereka menilai keberanian ATR membawa kasus ini ke tingkat Kejati Banten adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Tangerang Selatan.
Kini, sorotan publik mengarah ke Kejati Banten: apakah lembaga itu berani menindak tegas dugaan “bancakan anggaran” yang mencoreng wajah pemerintahan daerah, atau justru membiarkan kasus ini tenggelam di tengah arus politik lokal.
(Edi D/Redaksi / PRIMA)
