Jakarta | Joko Tri Haryanto, Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), memaparkan strategi pengelolaan dana lingkungan untuk merespons tantangan yang dihadapi Indonesia. Penjelasan tersebut menempatkan dana lingkungan sebagai instrumen yang diarahkan pada persoalan penting, bukan sekadar pengelolaan sumber daya keuangan. Tujuan yang disebutkan mencakup upaya menekan emisi karbon, menghadapi dampak perubahan iklim, serta mendukung mitigasi bencana. Ketiga sasaran ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus memperkuat kemampuan dalam menghadapi risiko yang terus berkembang.
Upaya menekan emisi karbon menjadi salah satu fokus karena pelepasan emisi berhubungan dengan perubahan kondisi iklim. Dalam konteks ini, pengelolaan dana lingkungan diarahkan untuk mendukung tujuan pengurangan emisi. Paparan Joko menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari strategi BPDLH, meskipun rincian program atau mekanisme pendanaannya tidak dijabarkan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, tujuan ini dapat dipahami sebagai arah umum pengelolaan, bukan sebagai keterangan tentang kegiatan tertentu atau besaran dana yang dialokasikan.
Selain mengurangi emisi, strategi yang dipaparkan juga mempertimbangkan dampak perubahan iklim yang dirasakan di Indonesia. Tantangan iklim memerlukan perhatian terhadap kemampuan menghadapi konsekuensinya, sementara mitigasi bencana menjadi sasaran lain yang disebutkan. Dukungan dana lingkungan dalam konteks tersebut menunjukkan keterkaitan agenda lingkungan dan upaya mengurangi risiko bencana. Paparan ini memberikan gambaran mengenai prioritas yang hendak dijawab melalui pengelolaan dana BPDLH: menekan emisi karbon, merespons dampak perubahan iklim, dan mendukung mitigasi bencana. Dengan berfokus pada tujuan-tujuan tersebut, strategi yang disampaikan memberi kerangka umum bagi peran dana lingkungan. Penjelasan yang tersedia tidak memuat rincian tahapan, penerima manfaat, instrumen pembiayaan, ataupun bentuk pelaksanaan, sehingga aspek-aspek itu tidak dapat disimpulkan dari paparan tersebut.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berperan menghimpun dan menyalurkan dana lingkungan yang berasal dari sumber internasional maupun dalam negeri. Peran ini menghubungkan ketersediaan pembiayaan dengan kebutuhan kegiatan yang mendukung pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengelola aliran dana dari beragam sumber, BPDLH dapat membantu menyediakan dukungan bagi upaya yang sejalan dengan prioritas lingkungan hidup di Indonesia.
Fokus pembiayaan tersebut mencakup isu ekonomi hijau dan perubahan iklim. Ekonomi hijau mendorong kegiatan ekonomi yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam, mengurangi tekanan terhadap lingkungan, serta membuka peluang penghidupan yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, pembiayaan terkait perubahan iklim dapat mendukung upaya menghadapi dampak iklim maupun mengurangi penyebabnya. Kedua fokus ini saling berkaitan karena pengelolaan sumber daya yang lebih baik dapat memperkuat ketahanan masyarakat dan ekosistem.
Bagi petani kecil dan pelaku perhutanan sosial, skema dana lingkungan dapat menjadi salah satu jalur dukungan untuk kegiatan yang memenuhi tujuan tersebut. Dukungan pembiayaan berpotensi membantu praktik produksi yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan lahan secara bertanggung jawab, dan penguatan usaha berbasis sumber daya alam. Namun, penyaluran dana perlu disesuaikan dengan kebutuhan penerima, kondisi setempat, serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, manfaat pembiayaan tidak hanya diarahkan pada capaian lingkungan, tetapi juga dapat mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
Fungsi penghimpunan dan penyaluran dana juga menempatkan tata kelola sebagai unsur penting. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan terarah membantu memastikan bahwa pembiayaan digunakan sesuai tujuan dan menjangkau kegiatan yang relevan. Bagi calon penerima, pemahaman mengenai fokus ekonomi hijau dan perubahan iklim dapat membantu mereka menilai kesesuaian rencana kegiatan dengan dukungan yang tersedia. Pendekatan ini membuka ruang bagi pembiayaan lingkungan untuk mendukung inisiatif lokal, tanpa mengabaikan kebutuhan sosial dan keberlanjutan jangka panjang.
Dalam pendekatan BPDLH terhadap perhutanan sosial, pengelolaan dana lingkungan diarahkan agar dapat mendukung kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada lahan dan hutan. Salah satu perhatian penting ialah petani kecil di wilayah terpencil yang memiliki kebutuhan pembiayaan dalam skala ultra mikro. Bagi kelompok ini, akses terhadap sumber pembiayaan dapat menjadi tantangan karena lokasi, skala kegiatan, dan kondisi kehidupan mereka. Karena itu, pembahasan pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat tanpa mengasumsikan bahwa seluruh petani mempunyai kondisi atau kebutuhan yang sama.
BPDLH membangun sistem pengelolaan dana yang bersumber dari APBN agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu kehidupan petani dengan kebutuhan pembiayaan ultra mikro. Fokusnya adalah menyiapkan pengelolaan yang memungkinkan dukungan menjangkau kebutuhan di tingkat masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat layanan. Kerangka ini menempatkan dana lingkungan sebagai salah satu sumber dukungan bagi penghidupan, sekaligus mengaitkannya dengan konteks perhutanan sosial. Namun, uraian tentang pendekatan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan bentuk pembiayaan tertentu, rincian proses, maupun kelompok penerima secara spesifik.
Ada syarat penting yang disebutkan dalam pendekatan ini, yaitu adanya penjaminan pemeliharaan pohon. Syarat tersebut menegaskan bahwa dukungan pembiayaan berkaitan dengan perhatian terhadap keberlanjutan pohon yang dipelihara. Pemeliharaan pohon menjadi unsur yang perlu diperhatikan dalam pembicaraan mengenai penggunaan dana, bukan sekadar latar belakang kegiatan. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan bentuk penjaminan, pihak yang memberikan jaminan, atau tata cara pelaksanaannya. Karena itu, aspek tersebut perlu dipahami sebatas persyaratan yang dinyatakan, tanpa menambahkan rincian yang belum ditetapkan.
Pendekatan ini memperlihatkan pentingnya merancang pengelolaan dana publik yang peka terhadap keterbatasan petani kecil dan kondisi wilayah terpencil. Sistem dana APBN yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ultra mikro berpotensi menjadi bagian dari dukungan terhadap penghidupan dalam perhutanan sosial, tetapi hasil ataupun dampak program tidak dapat dipastikan hanya dari penjelasan mengenai rancangan ini. Penekanan pada pemeliharaan pohon juga menunjukkan bahwa pemanfaatan dana perlu memperhatikan unsur tersebut. Dengan demikian, pembahasan tetap berpusat pada tujuan dukungan, sumber dana, kebutuhan masyarakat, dan syarat pemeliharaan pohon yang telah disebutkan.
Selain membahas skema dana lingkungan bagi petani kecil dan perhutanan sosial, dialog Crysania Suhartanto dengan Joko Tri Haryanto di Squawk Box pada Kamis, 15 Oktober 2026, turut menyinggung sejumlah agenda penggunaan dana lingkungan yang lebih luas. Pokok bahasan tersebut mencakup kemungkinan optimalisasi pendanaan untuk membantu menghadapi risiko bencana, mendukung ketahanan pangan, serta berkontribusi pada upaya pemberantasan kemiskinan. Dengan demikian, percakapan itu menempatkan pembiayaan lingkungan dalam kaitan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, di samping kepentingan pengelolaan lingkungan.
Mitigasi bencana menjadi salah satu agenda yang ditanyakan dalam dialog tersebut. Isu ini berkaitan dengan bagaimana dana lingkungan dapat dipertimbangkan dalam menghadapi ancaman dan mengurangi kerentanan, tetapi materi yang tersedia tidak menjelaskan bentuk intervensi, kelompok sasaran, ataupun mekanisme pendanaannya. Ketahanan pangan juga disebut sebagai bidang yang perlu diperhatikan. Pembahasannya menunjukkan bahwa hubungan pendanaan lingkungan dan ketersediaan pangan masuk dalam ruang pertanyaan, bukan bahwa suatu program atau hasil tertentu telah diumumkan.
Agenda lain yang turut muncul ialah pemberantasan kemiskinan. Penyebutan isu ini memperluas cakupan diskusi mengenai manfaat yang diharapkan dari pengelolaan dana lingkungan, termasuk relevansinya bagi masyarakat yang rentan. Namun, sumber pembahasan tidak memuat jawaban terperinci untuk setiap agenda, rincian langkah pelaksanaan, maupun keterangan tentang kebijakan tambahan. Karena itu, mitigasi bencana, ketahanan pangan, dan pemberantasan kemiskinan sebaiknya dipahami sebagai topik yang ditanyakan dalam wawancara, bukan sebagai capaian yang sudah terbukti atau komitmen kebijakan yang telah ditetapkan. Pemisahan agenda diskusi dan keputusan konkret penting agar pembaca memperoleh gambaran yang akurat tentang isi dialog, tanpa menganggap pertanyaan sebagai bukti adanya program, alokasi, atau dampak tertentu.
Baca juga: Wujudkan Lingkungan Sehat, Babinsa Posramil Selopuro Gotong Royong Bangun MCK Warga
