Jakarta – Kementerian Dalam Negeri menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Selasa (29/4). Rapat yang dihadiri oleh pejabat pusat dan daerah ini menunjukkan kolaborasi kuat untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyatukan dan menyinkronkan program pembangunan perumahan.
“Dengan kolaborasi, kita bisa menerobos berbagai aturan yang menghambat, membuka ruang bagi inovasi baru, dan menjadikan pembangunan rumah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi riil,” ujarnya.
Safrizal menekankan bahwa rumah layak huni tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas hidup, tetapi juga mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menggerakkan sektor ekonomi seperti manufaktur, jasa keuangan, logistik, dan industri kreatif.
“Dengan rumah layak, insyaaAllah anak dapat pendidikan dan kesehatan layak, maka angka IPM ini akan terperbaiki. Dengan keluarga hebat, maka negara akan hebat secara berjenjang,” jelas Safrizal.
Dalam kesempatan tersebut, sesuai arahan Mendagri kepada Gubernur dan Bupati agar berkoordinasi terhadap pemanfaatan dana CSR dari sektor swasta untuk mendukung pembangunan perumahan. Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan target nasional ini.
