Patrolihukum.net – Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Waluyo Jati menggelar rapat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) Tahun Buku 2026 di Probolinggo, Sabtu (20/12/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua KPRI Waluyo Jati, Sugianto, tersebut diikuti 60 peserta yang terdiri atas pengurus dan pengawas koperasi, perwakilan unit usaha, serta pemangku kepentingan terkait, antara lain Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, PKPRI, dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Probolinggo.
Ketua KPRI Waluyo Jati Sugianto mengatakan, penyusunan dan pengesahan RK-RAPB merupakan kewajiban pengurus dan pengawas koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut dia, pelaksanaan RK-RAPB secara rutin menjadi salah satu indikator koperasi yang sehat dan tertib administrasi.
“RK-RAPB merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahun. Koperasi yang sehat akan melaksanakan rapat anggota tahunan dan RK-RAPB secara berkelanjutan,” kata Sugianto.
Ia menjelaskan, forum RK-RAPB membahas sekaligus menetapkan rencana kerja dan anggaran koperasi untuk Tahun Buku 2026 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
KPRI Waluyo Jati yang berdiri sejak 1993 saat ini mengelola sejumlah unit usaha, meliputi apotek, Unit Simpan Pinjam (USP), pertokoan atau minimarket, kantin, serta jasa fotokopi. Rapat RK-RAPB Tahun Buku 2026 tersebut tercatat sebagai pelaksanaan ke-23 di lingkungan KPRI Waluyo Jati.
Dalam rencana kerja 2026, KPRI Waluyo Jati juga menyiapkan sejumlah program baru, di antaranya pelayanan paket umroh, pinjaman keperluan pendidikan dengan jasa ringan sebesar 0,5 persen, serta pembukaan kantin di poli eksekutif.
Untuk Tahun Buku 2026, KPRI Waluyo Jati menargetkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp210 juta. Target tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memperkuat kinerja dan kemandirian koperasi.
(Bambang)
