Probolinggo, Patrolihukum.net – Polemik pengadaan kendaraan dinas baru oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, terus berlanjut. Kali ini, perhatian publik mengarah pada respons Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat yang dinilai belum memberikan penjelasan substantif terkait isu tersebut.
Pihak Kominfo melalui salah satu perwakilannya, Yuli, menyampaikan bahwa penjelasan mengenai pengadaan mobil dinas serta isu kesejahteraan guru ngaji telah disampaikan langsung oleh Wali Kota melalui siaran langsung di platform TikTok.
“Sudah dijelaskan di live TikTok oleh Pak Wali, termasuk soal mobil dinas dan guru ngaji,” ujar Yuli saat dikonfirmasi, Kamis (19/3/26) malam.
Namun demikian, media ini menilai bahwa penjelasan melalui siaran langsung di media sosial belum cukup untuk menjawab kebutuhan informasi publik secara komprehensif, terutama dalam konteks kebijakan yang tengah menuai polemik.
Media ini menegaskan, dalam prinsip kerja jurnalistik, pernyataan yang disampaikan melalui live media sosial belum dapat dijadikan rujukan utama, khususnya untuk isu kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami menghargai penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Namun, sebagai jurnalis, kami tetap membutuhkan pernyataan resmi yang jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan,” ujar media ini dalam keterangannya.
Menurutnya, tidak semua masyarakat mengakses atau menyaksikan siaran langsung tersebut secara utuh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dan multitafsir di tengah publik.
Selain itu, media ini juga menilai bahwa peran Kominfo seharusnya lebih optimal dalam memastikan penyampaian informasi yang resmi, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami justru melihat pentingnya peran Kominfo untuk menyampaikan klarifikasi resmi agar informasi yang beredar tidak simpang siur, sekaligus menjadi bentuk transparansi kepada publik,” lanjutnya.
Media ini juga menegaskan tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan pernyataan resmi, baik melalui rilis tertulis maupun konferensi pers, guna menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Sementara itu, polemik terkait pengadaan kendaraan dinas di tengah isu kesejahteraan guru ngaji masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sejumlah kalangan menilai, transparansi dan kejelasan prioritas anggaran menjadi kunci dalam meredam polemik yang terus berkembang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi secara tertulis dari Wali Kota Probolinggo maupun Pemkot terkait klarifikasi komprehensif atas isu tersebut.
Publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan yang lebih terbuka dan akuntabel, guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
(Edi D/Bbg/**)
