Jakarta | Pemerintah menyiapkan rencana pembagian ponsel gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap bantuan pemerintah. Rencana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan. Informasi itu dikutip pada 14 Oktober dan menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan akses masyarakat terhadap dukungan yang disalurkan pemerintah.
Ponsel yang akan dibagikan tersebut dirancang tidak hanya sebagai perangkat komunikasi. Setiap perangkat akan dilengkapi rekening digital yang memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu. Dengan adanya fasilitas tersebut, penerima dapat memiliki sarana digital yang terhubung dengan rekening sejak awal penggunaan. Rencana ini menempatkan ponsel dan rekening digital sebagai satu paket, sehingga akses terhadap perangkat serta fasilitas keuangan tersedia secara bersamaan.
Rekening digital itu dirancang agar dana pemerintah dapat dikirim langsung kepada masing-masing penerima. Penyaluran secara langsung melalui rekening diharapkan menjadi bagian penting dari sistem pemberian bantuan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah menyampaikan rencana tersebut dalam konteks pemanfaatan perangkat digital untuk mendukung distribusi bantuan, sementara rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian ponsel dan pengelolaan rekening masih mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan. Pernyataan Hashim memberikan gambaran awal bahwa perangkat dan rekening digital akan digunakan untuk memperkuat hubungan langsung pemerintah dan penerima bantuan.
Tahap pelaksanaan program tersebut telah diungkapkan Hashim dengan penunjukan dua bank Himbara untuk menyediakan rekening gratis bagi masyarakat. Bank yang ditunjuk adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Penunjukan ini menjadi bagian penting dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi penduduk yang selama ini belum memiliki rekening bank.
BRI dan BSI diminta memfasilitasi pembukaan rekening bagi sekitar 30% penduduk Indonesia yang belum terjangkau layanan perbankan. Fasilitasi tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan resmi tanpa terbebani biaya pembukaan rekening. Dengan tersedianya rekening gratis, penerima bantuan pemerintah diharapkan memiliki sarana yang lebih mudah untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana secara langsung melalui layanan perbankan.
Hashim menjelaskan bahwa penunjukan kedua bank tersebut merujuk pada data Bank Dunia. Berdasarkan data tersebut, sekitar 30% penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank dan masih berada di luar sektor perbankan. Angka ini menunjukkan bahwa perluasan akses rekening tidak hanya berkaitan dengan layanan komersial, tetapi juga dengan pemerataan kesempatan untuk memperoleh bantuan dan layanan keuangan.
Pelibatan BRI dan BSI juga menempatkan bank Himbara sebagai pelaksana yang berperan menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani. Kedua bank tersebut akan memfasilitasi proses pembukaan rekening sesuai dengan pelaksanaan program yang telah disampaikan Hashim. Sasaran utamanya adalah memastikan penduduk yang selama ini berada di luar sektor perbankan dapat memiliki akses rekening secara lebih luas, tanpa mengubah tujuan program untuk menyediakan layanan dasar perbankan secara gratis.
Rekening digital yang disediakan melalui ponsel dirancang sebagai sarana penyaluran bantuan tunai langsung dan bantuan sosial dari pemerintah. Dengan adanya rekening tersebut, penerima dapat menerima dukungan secara lebih terarah melalui saluran yang terhubung dengan identitas serta nomor ponsel masing-masing. Fungsi ini menempatkan ponsel bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk menerima bantuan yang menjadi hak masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Skema tersebut ditujukan terutama bagi keluarga kurang mampu yang selama ini memperoleh bantuan pemerintah dalam berbagai bentuk. Dalam rencana yang disampaikan, bantuan itu tidak lagi disalurkan sebagai uang tunai fisik yang diberikan secara langsung. Sebaliknya, dana akan dikirim oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan kepada ponsel masing-masing penerima. Dengan demikian, rekening digital berperan sebagai tempat penerimaan bantuan, sementara proses penyalurannya dilakukan melalui pemerintah pusat.
Perubahan ini diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih mudah dijangkau oleh penerima di berbagai wilayah. Masyarakat tidak perlu menerima uang secara fisik pada saat bantuan dibagikan, karena dukungan tersebut direncanakan masuk melalui rekening yang terhubung dengan ponsel. Mekanisme itu juga memberikan gambaran bahwa kepemilikan ponsel akan menjadi bagian penting dalam akses terhadap program bantuan yang disiapkan pemerintah.
Hashim menyampaikan bahwa Yuda dan Kementerian Keuangan memiliki peran dalam rencana penyaluran tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa rekening digital dipersiapkan untuk mendukung pengiriman bantuan dari pemerintah pusat kepada penerima. Namun, rincian mengenai pelaksanaan transfer, tahapan teknis, dan tata cara penggunaannya belum dijelaskan lebih lanjut dalam bahan yang tersedia. Fokus utama rencana ini adalah menyediakan sarana penerimaan bantuan yang dapat digunakan oleh keluarga kurang mampu tanpa penyerahan uang tunai secara fisik.
Pemerintah menargetkan pembukaan rekening gratis bagi masyarakat berusia 17 tahun mulai awal tahun depan. Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah sekaligus memperkenalkan layanan keuangan formal kepada kelompok yang selama ini belum memiliki rekening. Setiap rekening yang dibuka akan disertai saldo awal sebesar Rp50 ribu.
Anggaran yang disebut untuk menjalankan rencana tersebut mencapai Rp3,8 triliun. Dana itu akan mendukung pelaksanaan program pembukaan rekening secara gratis, termasuk pemberian saldo awal kepada penerima yang memenuhi ketentuan. Dengan adanya rekening dan saldo awal, masyarakat diharapkan memiliki sarana yang lebih mudah untuk menerima serta mengakses dukungan pemerintah melalui kanal keuangan resmi.
Program ini tidak dirancang berhenti pada tahap pembukaan rekening. Pemerintah juga menyiapkan langkah aktivasi bagi masyarakat yang memperoleh rekening tersebut. Langkah ini diperlukan agar rekening dapat digunakan dan dana yang telah diberikan tidak sekadar mengendap tanpa aktivitas. Aktivasi menjadi bagian penting karena keberadaan rekening baru akan memberikan manfaat apabila penerima benar-benar dapat mengakses dan memanfaatkannya.
Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan secara rinci bentuk aktivasi yang akan diterapkan. Jadwal pelaksanaan setiap tahap dan target jumlah penerima juga belum disampaikan dalam informasi yang tersedia. Rencana pembukaan rekening mulai awal tahun depan menunjukkan bahwa persiapan program masih menjadi perhatian, terutama untuk memastikan proses pembukaan, pemberian saldo awal, serta aktivasi dapat berjalan sesuai ketentuan. Masyarakat perlu menunggu penjelasan resmi berikutnya mengenai mekanisme dan persyaratan program tersebut.
Baca juga: Bantuan Pangan untuk Warga Rangkapan Jaya: Langkah Mengurangi Beban Ekonomi | 28 Hari Pasca Gempa NTT, TNI Sudah Kirim 1.246,251 Ton Bantuan | Rencana Pelaksanaan Olahraga Rakyat di Kalimalang
