Jakarta | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan klaim bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan tiga tahun lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Hashim menjadi pembicara dalam forum Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026. Forum itu turut dihadiri peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson.
Dalam kesempatan tersebut, Hashim menempatkan percepatan swasembada pangan sebagai salah satu capaian penting yang sedang dikejar pemerintah. Target tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan dari produksi domestik, tetapi juga mencerminkan upaya memperkuat ketahanan pangan di tengah perubahan iklim dan dinamika ekonomi global. Menurut dia, arah kebijakan serta pelaksanaan program yang berjalan memungkinkan sasaran itu dicapai lebih awal.
Klaim mengenai pencapaian tiga tahun lebih cepat menjadi perhatian utama dalam forum kebijakan tersebut karena menyangkut target nasional yang sebelumnya telah memiliki jadwal tersendiri. Hashim menyampaikan optimisme itu di hadapan akademisi dan peserta forum, termasuk James A. Robinson, yang dikenal melalui kajiannya mengenai pembangunan ekonomi dan institusi. Pernyataan tersebut menegaskan pesan pemerintah bahwa peningkatan produksi pangan dan penguatan sistem pertanian menjadi prioritas strategis.
Meski demikian, pencapaian swasembada pangan tetap bergantung pada berbagai faktor, seperti produktivitas pertanian, ketersediaan lahan dan air, dukungan bagi petani, distribusi, serta stabilitas harga. Karena itu, klaim percepatan yang disampaikan Hashim menjadi bagian dari pembahasan lebih luas mengenai kebijakan pangan Indonesia. Perkembangan di lapangan dan indikator resmi nantinya akan menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana target tersebut benar-benar terealisasi.
Hashim menyebut percepatan pencapaian swasembada pangan Indonesia berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada petani. Menurut pernyataannya, target tersebut dapat dicapai tiga tahun lebih cepat karena adanya insentif bagi para petani. Kebijakan itu disebut menjadi salah satu alasan utama yang mendorong peningkatan upaya di sektor pertanian.
Dalam penjelasannya, Hashim menekankan bahwa petani memperoleh dorongan melalui insentif yang diberikan pemerintah. Ia menyatakan bahwa pencapaian swasembada pangan tiga tahun lebih awal terjadi karena insentif tersebut. Dengan demikian, percepatan yang diklaim itu tidak dilepaskan dari kebijakan yang diarahkan untuk memberikan penghargaan atau keuntungan kepada petani atas kerja mereka.
Hashim juga mengakui bahwa dirinya adalah seorang kapitalis. Pengakuan itu disampaikannya dalam kaitan dengan pandangannya mengenai pengaruh insentif terhadap perilaku dan produktivitas petani. Ia meyakini bahwa ketika petani mendapatkan insentif, mereka akan terdorong untuk bekerja lebih gigih. Bagi Hashim, dorongan ekonomi tersebut dapat menjadi faktor yang membuat petani meningkatkan usaha dalam mendukung pencapaian swasembada pangan.
Atas dasar pandangan itu, Hashim menghubungkan kebijakan insentif dengan percepatan hasil yang diklaim pemerintah. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan mencapai swasembada pangan lebih cepat dari perkiraan merupakan dampak dari pemberian insentif kepada petani. Pernyataan tersebut menempatkan petani sebagai pihak yang didorong melalui kebijakan ekonomi agar bekerja lebih keras, sekaligus menjelaskan alasan yang ia kemukakan atas pencapaian tiga tahun lebih awal.
Hashim menjelaskan bahwa peningkatan motivasi petani tidak terlepas dari terciptanya iklim jual-beli produk pertanian yang lebih positif. Menurutnya, petani akan memiliki dorongan lebih kuat untuk meningkatkan produksi ketika hasil panen memperoleh kepastian pasar dan harga yang dinilai layak. Situasi tersebut membuat kegiatan bercocok tanam, khususnya padi, dipandang lebih menjanjikan sehingga petani terdorong untuk menanam dengan semangat yang lebih besar.
Ia mengaitkan perubahan itu dengan kebijakan pemerintah yang memberikan harga pengadaan atau harga pembelian hasil pertanian lebih tinggi dibandingkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Kenaikan harga tersebut disebut memberikan penghargaan yang lebih baik terhadap kerja petani sekaligus memperbaiki perhitungan usaha tani. Dengan adanya peluang penerimaan yang lebih besar, petani memiliki alasan ekonomi yang lebih kuat untuk mempertahankan lahan, meningkatkan intensitas tanam, dan mengoptimalkan hasil produksi.
Dalam pandangan Hashim, harga pembelian yang lebih baik perlu berjalan bersama pengendalian biaya produksi. Pendapatan petani tidak hanya ditentukan oleh nilai jual panen, tetapi juga oleh besarnya pengeluaran untuk benih, pupuk, tenaga kerja, pengairan, serta kebutuhan budidaya lainnya. Karena itu, pemerintah disebut mengambil langkah untuk menurunkan biaya produksi agar keuntungan yang diterima petani tidak tergerus oleh kenaikan biaya input.
Salah satu langkah yang disebutkan adalah penurunan harga pupuk sekitar 20 persen. Kebijakan tersebut diharapkan mengurangi beban pengeluaran sejak awal musim tanam dan membantu petani mengelola modal secara lebih leluasa. Jika harga pupuk lebih terjangkau, petani dapat memenuhi kebutuhan pemupukan sesuai anjuran tanpa harus mengurangi penggunaannya atau menunda pembelian. Kombinasi harga hasil pertanian yang lebih tinggi dan biaya produksi yang lebih rendah kemudian dinilai mampu menciptakan insentif yang lebih kuat bagi petani untuk menanam padi. Bagi Hashim, iklim usaha seperti ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan produksi pangan nasional.
Hashim menyebut capaian swasembada pangan Indonesia tercermin dari meningkatnya stok beras nasional. Menurut dia, persediaan beras telah mencapai sekitar 5,3 juta ton. Angka tersebut dikaitkan dengan kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat ketahanan sektor pertanian. Stok yang besar juga dinilai memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama ketika menghadapi perubahan produksi, distribusi, atau konsumsi.
Selain peningkatan stok, pemerintah pusat disebut kembali melakukan ekspor beras setelah cukup lama tidak mengirim komoditas tersebut ke pasar luar negeri. Hashim menyatakan, ekspor beras itu menjadi yang pertama dilakukan Indonesia dalam 42 tahun. Ia mengingat ekspor beras terakhir berlangsung pada 1984. Pernyataan tersebut menempatkan aktivitas ekspor sebagai salah satu indikator penting dalam penilaian terhadap kondisi perberasan nasional, karena Indonesia tidak hanya disebut mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mulai memiliki surplus untuk dipasarkan ke negara lain.
Hashim juga menyampaikan bahwa Indonesia untuk pertama kalinya akan mencapai swasembada beras. Target tersebut menjadi bagian dari klaim bahwa swasembada pangan dapat dicapai tiga tahun lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Meski demikian, ia menilai masih terdapat komoditas lain yang perlu mendapat perhatian, khususnya kedelai. Indonesia masih banyak mengimpor kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri belum sepenuhnya berakhir. Ia memperkirakan swasembada kedelai dapat segera dicapai dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Dengan demikian, capaian pada beras dipandang sebagai dasar untuk memperluas kemandirian pangan ke komoditas strategis lainnya.
Baca juga: Sambut Menko Pangan di Gogorante, Kapolres Kediri Dukung Penyaluran Bantuan Pangan
