Probolinggo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk tahun anggaran 2025. Acara ini berlangsung di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, pada Rabu (15/1/2025).
Penyerahan DPA-SKPD tahun anggaran 2025 dilakukan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, yang didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, dan Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani. Hadir dalam kegiatan tersebut 62 Kepala Perangkat Daerah, yang terdiri dari Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD, Kepala Bagian, dan seluruh Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo, serta Asisten dan Staf Ahli.
Sebagai simbolis, DPA-SKPD tahun anggaran 2025 ini diserahkan kepada beberapa instansi, di antaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Perikanan, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), RSUD Waluyo Jati, dan Kecamatan Tiris.
Selain penyerahan DPA-SKPD, kegiatan ini juga diwarnai dengan penghargaan bagi SKPD terbaik dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Probolinggo. Adapun penghargaan yang diberikan meliputi beberapa kategori, antara lain:
- Kategori PPK-SKPD Terbaik diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
- Kategori Kasubag Perencanaan Terbaik diraih oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP).
- Kategori Bendahara Penerimaan Terbaik diraih oleh Dinas Perhubungan (Dishub).
- Kategori Bendahara Pengeluaran Terbaik diraih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Kategori Pengurus Barang Terbaik diraih oleh RSUD Tongas.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, menyampaikan bahwa rakor ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi terkait pengelolaan keuangan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Probolinggo, yang tercermin dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD. Selain itu, rakor ini bertujuan untuk menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap anggaran di setiap perangkat daerah untuk memastikan capaian output dan outcome kegiatan.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, mengingatkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, pihaknya dihadapkan pada ketentuan perundang-undangan dari pemerintah pusat, serta prioritas pembangunan yang harus bersinergi dengan kebijakan nasional. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya bergantung pada perencanaan dan penganggaran yang tepat, tetapi juga pada pelaksanaan yang efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Heri juga mengimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk selalu mematuhi ketentuan perundang-undangan dan memaksimalkan penggunaan belanja daerah yang mendukung prioritas daerah seperti pengentasan kemiskinan, stunting, serta program-program yang menyentuh langsung masyarakat.
“Pahami dan kuasai tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah untuk mencapai kinerja yang cerdas, tuntas, dan berkualitas, guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia,” pungkasnya.
Dengan harapan tahun 2025 dapat dilaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemkab Probolinggo terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
(Edi D/*)
