Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026. Pengumuman tersebut berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa ia secara resmi meresmikan pembentukan dewan tersebut. Pernyataan itu menandai peresmian lembaga nasional tersebut di hadapan forum Rakornas. Dengan demikian, inti peristiwa dalam agenda tersebut adalah keputusan Presiden untuk meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, sebagaimana disampaikan langsung pada acara yang digelar di ibu kota.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keterangan mengenai inisiatif tersebut melengkapi pengumuman peresmian yang disampaikan Presiden dalam forum nasional itu. Prabowo tidak sekadar menyebut rencana pembentukan, melainkan menyampaikan bahwa pembentukannya diresmikan secara resmi. Karena itu, pernyataan Presiden menjadi inti dari momen tersebut, sementara OJK tercatat sebagai pihak yang menginisiasi pembentukan dewan. Pengumuman ini disampaikan dalam konteks Rakornas TPAKD, sesuai dengan agenda acara pada 2026. Informasi mengenai lokasi, waktu, pihak penginisiasi, dan pernyataan Presiden memberikan gambaran pokok mengenai peresmian tanpa mengubah makna pengumuman yang disampaikan di JIExpo Kemayoran.
Peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan menjadi bagian penting dari kegiatan Rakornas TPAKD 2026 karena berlangsung dalam forum yang secara khusus tercermin dalam nama agenda tersebut. Namun, pokok informasi yang disampaikan pada kesempatan ini tetap berpusat pada pembentukan dewan dan pernyataan resmi Prabowo. Penyebutan OJK sebagai inisiator juga menjelaskan asal inisiatif pembentukan, sedangkan Presiden meresmikannya pada acara tersebut. Rangkaian fakta itu menyatukan siapa yang menginisiasi, siapa yang meresmikan, serta kapan dan di mana pengumuman berlangsung. Dengan demikian, kabar utama dari Rakornas pada Kamis, 22 Oktober 2026, ialah peresmian pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan berangkat dari kebutuhan untuk memperluas akses keuangan masyarakat melalui langkah yang lebih terarah. Inisiatif tersebut menindaklanjuti arahan Presiden sekaligus menjalankan mandat undang-undang yang berkaitan dengan penguatan inklusi keuangan. Dengan adanya dewan, upaya memperluas akses diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dirancang secara terstruktur dan sistematis, dengan arah kebijakan serta prioritas yang dapat diselaraskan oleh berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Friderica, koordinasi yang lebih kuat diperlukan karena perluasan layanan keuangan melibatkan banyak pihak dengan kewenangan dan peran berbeda. Pemerintah pusat, otoritas di sektor keuangan, serta pemerintah daerah perlu bekerja bersama untuk mengenali kebutuhan masyarakat dan mendorong penyediaan layanan formal yang sesuai. Kerja sama tersebut dapat membantu menyatukan kebijakan, program, dan pelaksanaan di lapangan, sehingga upaya memperluas akses tidak berhenti pada perumusan rencana. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memahami kondisi wilayah dan kelompok masyarakat yang masih menghadapi hambatan untuk menggunakan layanan keuangan.
Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh kesempatan yang lebih merata untuk menjangkau layanan keuangan formal. Akses itu mencakup peluang menggunakan produk dan layanan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi serta pengelolaan kebutuhan keluarga. Friderica menekankan bahwa akses keuangan bukan sekadar persoalan ketersediaan layanan, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Karena itu, koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan otoritas menjadi penting agar kebijakan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk mereka yang selama ini belum terlayani secara memadai. Pembentukan dewan dimaksudkan untuk memperkuat landasan kolaborasi tersebut, sehingga perluasan akses dapat berlangsung konsisten, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Menurut penjelasan Friderica, susunan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan direncanakan menempatkan Presiden sebagai pemimpin langsung. Rancangan tersebut menunjukkan bahwa dewan akan berada di bawah kepemimpinan kepala negara, bukan hanya dikelola oleh satu kementerian atau lembaga tertentu. Namun, susunan yang disampaikan masih berupa rencana, sehingga keterangan mengenai kepemimpinan ini perlu dipahami sesuai statusnya dan tidak dianggap sebagai daftar kepengurusan lengkap yang telah ditetapkan secara terperinci.
Dalam rancangan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian direncanakan menjalankan peran sebagai ketua harian. Posisi tersebut akan mendukung pelaksanaan tugas dewan sehari-hari, sementara Presiden memimpin secara langsung. Penjelasan Friderica menyebut pembagian kepemimpinan itu sebagai bagian dari susunan awal yang disiapkan. Dengan demikian, peran ketua harian dan kepemimpinan Presiden merupakan dua unsur utama yang telah disampaikan kepada publik mengenai struktur dewan tersebut.
Selain unsur pimpinan, sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait juga direncanakan terlibat dalam kepengurusan. Keterlibatan lintas instansi ini menjadi bagian dari rancangan susunan, tetapi keterangan yang tersedia belum merinci nama pejabat, daftar kementerian atau lembaga, maupun jabatan khusus masing-masing. Karena itu, informasi mengenai anggota dan pembagian tanggung jawab lain belum dapat dipastikan hanya dari penjelasan tersebut. Rincian lebih lanjut perlu merujuk pada pengumuman resmi berikutnya.
Susunan awal ini memberi gambaran mengenai arah koordinasi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan: Presiden sebagai pemimpin langsung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua harian yang direncanakan, serta pejabat lintas kementerian dan lembaga terkait sebagai unsur kepengurusan. Penjelasan Friderica menjadi dasar untuk memahami rancangan tersebut, bukan alasan untuk menambahkan nama atau posisi yang belum disebutkan. Dengan membedakan informasi yang telah disampaikan dari rincian yang belum tersedia, pembaca dapat memperoleh gambaran struktur secara tepat dan proporsional.
Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan sejalan dengan agenda strategis pemerintah yang disampaikan Friderica, yaitu pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agenda tersebut membutuhkan upaya nyata untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah dapat mengakses layanan dan sumber pembiayaan yang sesuai. Dalam konteks ini, perluasan akses keuangan bukan sekadar membuka kesempatan menggunakan produk keuangan, tetapi juga membantu kegiatan ekonomi lokal tumbuh dan memberi manfaat lebih luas.
OJK memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Jaringan ini menjadi sarana koordinasi pemangku kepentingan untuk mengenali kebutuhan masyarakat serta hambatan akses keuangan di daerah. Dengan kehadiran tim di berbagai tingkatan pemerintahan, pendekatan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, termasuk karakteristik usaha, potensi sumber daya, dan kebutuhan pembiayaan pelaku ekonomi.
Kolaborasi TPAKD dengan pemerintah daerah berperan penting dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pemerintah daerah dapat membantu mengidentifikasi komoditas, usaha, dan produk unggulan yang memiliki peluang untuk berkembang, sedangkan TPAKD mendorong keterhubungan dengan lembaga jasa keuangan dan ekosistem pembiayaan. Hubungan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha memperoleh akses pendanaan yang tepat, sekaligus mendorong pemanfaatan layanan keuangan secara produktif dan bertanggung jawab.
Upaya tidak berhenti pada pembiayaan. Produk unggulan daerah juga perlu memperoleh jalur untuk menjangkau konsumen dan pasar yang lebih luas. Karena itu, kerja sama lintas pihak dapat membantu menghubungkan pelaku usaha dengan dukungan yang diperlukan, mulai dari penguatan usaha hingga perluasan pemasaran. Jika akses pembiayaan dan pasar berkembang secara beriringan, potensi lokal memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui peran tersebut, TPAKD dapat menjadi penghubung kebijakan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat di daerah. Penguatan koordinasi, pemetaan potensi, serta kesinambungan program menjadi unsur penting agar perluasan akses keuangan memberi dampak yang terukur.
Baca juga: Upaya Polri Perkuat Iklim Investasi Nasional melalui Penanganan Premanisme | Polda Jambi Gunakan 1.400 Liter Cairan X-Fire untuk Percepat Penanganan Karhutla di Taman Nasional Berbak | Kejuaraan Nasional Berkuda Memanah III Digelar di Bogor
