Sidoarjo, Patrolihukum.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Probolinggo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (17/4/2025). Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Yuan Chandra Djaisin, secara langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, serta Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma.
Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, serta Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), Kristiana Ruliani.
Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Yuan Chandra Djaisin, menyampaikan apresiasi tinggi atas ketepatan waktu Pemkab Probolinggo dalam menyampaikan laporan keuangan unaudited. Ia menyebut hal tersebut sebagai salah satu indikator penting dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan transparan.
“Saya mengingatkan agar seluruh temuan dan rekomendasi hasil audit dapat segera ditindaklanjuti sesuai jadwal. Ini penting untuk menjaga integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tegas Yuan.
Sementara itu, Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian opini WTP ke-12 berturut-turut ini. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, serta komitmen bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo.
“Alhamdulillah, Kabupaten Probolinggo kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Ini adalah bukti nyata kerja sama solid seluruh tim, mulai dari BPPKAD, Inspektorat, hingga semua OPD yang telah menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab tinggi dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan secara akurat dan akuntabel,” ujar Bupati Haris.
Ia menambahkan, capaian ini tidak boleh menjadikan pemerintah daerah terlena. Justru harus menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. “InsyaAllah, tahun depan kita targetkan opini WTP ke-13 bisa kembali diraih,” tandasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas pencapaian membanggakan ini. Ia menilai, opini WTP menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa program pembangunan daerah berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan tepat sasaran.
“Kami berharap capaian ini bisa menjadi semangat baru bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kinerja. Tahun lalu tindak lanjut atas rekomendasi BPK mencapai 93%, dan tahun ini kami menargetkan bisa naik menjadi 95%,” ujarnya optimis.
Dengan capaian opini WTP ke-12 kali berturut-turut ini, Pemkab Probolinggo tidak hanya menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang baik, namun juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pemerintah daerah yang mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangannya.
(Bambang/)*
