Jakarta – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Polisi Militer (POM) TNI TA 2025. Acara <a href="https://patrolihukum.net/kapolres-melawi-membenarkan-adanya-laporan-masyarakat-dugaan-pencemaran-sumber-mata-air-bersih/”>tersebut digelar di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025)
Rakornis POM TNI dengan tema “Melalui Rakornis POM TNI 2025 Siap Mewujudkan Sinergisitas Penegakan Hukum, Disiplin, dan Tata Tertib di Lingkungan TNI untuk Indonesia Maju”, merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan visi, misi, serta langkah-langkah operasional Polisi Militer di lingkungan TNI guna menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.
Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Kasum TNI menyampaikan bahwa Polisi Militer harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan kedisiplinan, baik dalam kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat. “Jadilah prajurit yang mandiri, militan, dan taat hukum, serta menjadi cermin nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,” ujarnya.
Selaras dengan hal tersebut, Panglima TNI berpesan agar Rakornis ini dapat menjadi salah satu tahapan penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar satuan Polisi Militer dan dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk Polri, dalam mewujudkan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI.
Menutup amanatnya, Panglima TNI menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret dalam memperkuat kinerja Polisi Militer TNI. “Saya tekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem dan mekanisme kerja POM TNI, termasuk peningkatan kualitas SDM, sistem hubungan kerja, dan pola operasi gabungan di lapangan,” tutup Panglima TNI.
- Eratkan Silaturahmi, Babinsa Bersama Warga Nobar Piala Dunia
- Tetap Mengabdi di Hari Libur, Babinsa Kodim 1002/HST Bersama Warga Bersihkan Lingkungan
- Tim Gabungan Satlap Tri Cakti dan Satgasus Satintelmar Pusintelal Gagalkan Penyelundupan 6 Ton Bijih Timah Ilegal di Bangka, Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 5,6 Miliar
