Jakarta – Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat capres terakhir sempat menyatakan kesepakatannya dengan program Prabowo soal pemberian gizi untuk Ibu hamil.
Hal ini diungkapkannya saat menjawab pertanyaan capres nomor urut 2 tentang setujukah terkait gagasan memberikan makan gratis untuk anak-anak dan Ibu hamil.
“Kalau kasih gizi kepada ibu hamil itu baru saya setuju, nanti ketika saat itu dia lahir ibunya selamat karena diperiksa. Tadi yang bapak sampaikan sudah bagus Pak, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, itu gizi buruk kalau gizi bapak mau perbaiki itu boleh,” kata Ganjar.
Menanggapi ini Prabowo pun setuju dan kembali menekankan bahwa seperti itulah program makan gratis yang mereka usung.
“Sebetulnya yang saya sampaikan persis itu program saya beri makan ibu yang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Tapi stunting itu memang karena kurang gizi, karena ibu dan dianya (anak-anak) kurang gizi jadi stunting. Ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, misalnya saya temukan anak 10 tahun badannya seperti anak umur 4 tahun, jadi kita harus intervensi, kita harus berani kasih bantuan makan,” kata Prabowo.
Program pemberian gizi untuk anak di sekolah dan ibu hamil menjadi salah satu program andalan paslon Prabowo-Gibran. Program tersebut diharapkan mendongkrak kualitas gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga menggerakkan ekonomi nasional.
Rencananya program ini akan memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah, di pesantren, anak-anak balita, dan bantuan gizi untuk ibu hamil.
Dalam jangka panjang, program tersebut juga menggerakkan ekonomi, akan memberi dampak positif seperti kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Pasalnya, bahan makanan diusahakan untuk terpenuhi dari petani, peternak, nelayan, UMKM dekat dengan sekolah. Menu juga akan disesuaikan dengan produksi pangan unggulan lokal dekat sekolah, termasuk susu segar. (**)
- Pemkab Probolinggo dan DPRD Kabupaten Probolinggo Mulai Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025
- Dugaan Pemotongan Dana Reses di Surabaya Kembali Mencuat, Kegiatan Anggota DPRD Fraksi PAN Jadi Sorotan
- LSM Libas 88 Tagih Keterbukaan DPRD Probolinggo, Upaya Konfirmasi ke Ketua DPRD Belum Berbuah Jawaban
1 Komentar