JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 tidak dapat diterima. Putusan tersebut menegaskan bahwa perkara yang diajukan kepada MK tidak berlanjut pada pemeriksaan sebagaimana dimohonkan oleh pihak penggugat.
Gugatan itu berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dalam proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden. Persoalan tersebut kemudian dibawa ke hadapan MK untuk memperoleh penilaian konstitusional mengenai keabsahan persyaratan yang digunakan dalam pencalonan pada kontestasi nasional tersebut.
Dalam putusannya, MK menyampaikan status permohonan secara tegas, yakni tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan itu menjadi penanda bahwa permohonan gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran tidak menghasilkan pemeriksaan terhadap pokok perkara sesuai yang diajukan. MK menjadikan putusan tersebut sebagai keputusan resmi atas permohonan yang berkaitan dengan pencalonan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Perkara ini menjadi bagian dari rangkaian sengketa hukum yang muncul setelah proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024. Fokus permohonannya berada pada keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Namun, melalui putusan tersebut, MK menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima. Pernyataan tersebut menjadi inti keputusan lembaga peradilan konstitusi atas gugatan yang diajukan.
Dengan adanya putusan MK, informasi mengenai gugatan tersebut memiliki status hukum yang jelas pada tingkat permohonan yang diperiksa. Mahkamah tidak menerima permohonan gugatan keabsahan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden. Putusan itu sekaligus mengakhiri proses permohonan tersebut di MK berdasarkan keputusan yang telah disampaikan.
Perkara yang diperiksa Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan terhadap keabsahan syarat pendidikan yang digunakan Gibran Rakabuming Raka ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden 2024. Dengan demikian, objek permohonan berfokus pada persoalan pemenuhan dan keabsahan persyaratan pendidikan dalam proses pencalonan, bukan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan presiden.
Gugatan tersebut menempatkan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 sebagai konteks utama perkara. Pemohon mempersoalkan dasar atau keabsahan syarat pendidikan yang dikaitkan dengan pencalonan tersebut dan meminta Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian melalui kewenangan yang dimilikinya. Pokok permohonan karena itu berhubungan dengan status persyaratan calon dalam proses pemilihan, khususnya aspek pendidikan yang dipandang relevan oleh pemohon.
Dalam menangani perkara ini, Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan adanya pelanggaran berdasarkan uraian mengenai objek gugatan tersebut. Putusan yang diberitakan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Istilah tersebut menunjukkan bahwa permohonan tidak berlanjut untuk diputus sesuai substansi dalil yang diajukan, sehingga putusan itu perlu dipahami dalam batas penilaian terhadap permohonan yang diajukan kepada Mahkamah.
Oleh sebab itu, pemberitaan mengenai perkara ini perlu membedakan objek gugatan dan hasil putusan. Objeknya adalah keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024, sedangkan hasil yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi adalah permohonan tidak dapat diterima. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya mengubah perkara menjadi tuduhan atau kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pencalonan Gibran.
Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait gugatan keabsahan syarat pendidikan Gibran dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Putusan tersebut tercatat dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pencantuman nomor perkara menjadi penanda resmi bahwa perkara yang dibacakan berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan umum pada tingkat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memiliki keterkaitan langsung dengan permohonan yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran. Dengan demikian, pembacaan putusan itu merupakan bagian dari penyelesaian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, bukan perkara yang berdiri di luar rangkaian sengketa pemilihan umum tersebut. Hubungan substansi gugatan dan perkara terlihat dari objek yang dipersoalkan, yaitu syarat pendidikan yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran.
Sidang pembacaan putusan menjadi forum ketika Mahkamah menyampaikan hasil penilaian terhadap perkara yang telah terdaftar dengan nomor tersebut. Dalam konteks pemberitaan, informasi mengenai waktu dan forum pembacaan penting untuk menempatkan putusan secara tepat dalam rangkaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Penyebutan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga membantu membedakan perkara ini dari permohonan atau sengketa lain yang mungkin berkaitan dengan pemilihan umum.
Dengan dibacakannya putusan itu, gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran tercatat sebagai bagian dari perkara PHPU yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Fokus pemberitaan pada putusan dan nomor perkara memberikan gambaran mengenai keterkaitan permohonan tersebut dengan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, tanpa mencampurkannya dengan perkara lain atau pokok pembahasan di luar perkara yang sedang diputus.
Sidang pembacaan putusan terkait gugatan keabsahan syarat pendidikan Gibran digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Pelaksanaan sidang tersebut menjadi bagian dari agenda resmi Mahkamah Konstitusi untuk membacakan putusan atas perkara yang diajukan dan diperiksa oleh lembaga peradilan konstitusi tersebut.
Ruang sidang pleno digunakan sebagai tempat berlangsungnya pembacaan putusan. Dengan demikian, keterangan mengenai pelaksanaan sidang mencakup dua unsur utama, yakni lokasi dan waktu. Lokasinya berada di kompleks Mahkamah Konstitusi di Jakarta, sedangkan sidang berlangsung pada malam hari, bertepatan dengan Selasa, 6 Oktober 2026.
Pembacaan putusan itu dilaksanakan dalam persidangan resmi Mahkamah Konstitusi. Informasi tersebut menegaskan bahwa agenda berlangsung di ruang sidang pleno, bukan di tempat lain, serta dijadwalkan pada malam hari pada tanggal yang telah disebutkan. Sidang di Jakarta pada Selasa malam tersebut menjadi penutup rangkaian informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pembacaan putusan dalam perkara gugatan keabsahan syarat pendidikan Gibran.
